Penasehat Hukum Silviana Ungkap Aliran Dana Kematian Banyak Mengalir ke Oknum Pejabat

  • Whatsapp

silviuana- herman- perkara

PANGKALPINANG, AMUNISINEWS.COM–Dalam sidang lanjutan dugaan perkara korupsi dana Bansos kematian Kabupaten Bangka yang menjadikan Silviana Prihartini sebagai pesakitan pada Senin (18/9/2017) kemarin di Pengadilan Tipikor Jalan Jendral Sudirman Pangkalpinang semakin menarik perhatian masyarakat.

Pasalnya Penasehat Hukum Silviana, Jaelani SH ungkap beberapa oknum pejabat di lingkungan Kabupaten Bangka ikut menikmati aliran dana kematian tersebut, menurut Jaelani SH bukan hanya Silviana saja yang menikmati dana kematian itu, ada beberapa pejabat lain juga,

“Saya selaku kuasa hukum dari terdakwa SP (Silvi), meminta kepada Kajari Bangka untuk menetapkan sebagai tersangka dan menahan Fr (Ferianto) yang saat itu menjabat Kasubag Perencanaan DPPKAD Kabupaten Bangka. Ferianto, karena pengakuan SP sudah berulang kali Fr mengambil uang dana bansos darinya, hingga ratusan juta rupiah,” ungkap Jaelani di PN Pangkalpinang, Senin (18/9/2017).

Bahkan masih menurut Jaelani, Fr menarik dana bansos dari Silviana sejumlah Rp 40 jt yang kata Fr dana itu untuk diserahkan kepada Bupati Bangka melalui MI keponakan Bupati Bangka,

“Fr ini pernah menarik uang dana bansos dari SP sebanyak Rp 40 juta, katanya untuk pak Bupati Bangka. Fr juga pernah meminta SP untuk mentransfer uang sebesar Rp 10 juta ke rekeningnya MI (Muhammad Istori, keponakan Tarmizi Saat),” tambahnya lagi

Selain itu, kata Jaelani, berdasarkan bukti bukti yang sudah disebutkan tadi dengan ketentuan pasal 26 e undang – undang Tindak Pidana Korupsi, maka Kejari Bangka tidak boleh tidak, harus menyeret Fr sebagai tersangka kasus korupsi Dana Bansos.

“Tidak perlu menunggu fakta di persidangan. Pengakuan dari klien kami SP, disertai dengan bukti kwitansi dan transfer Banking itu sudah kuat untuk menjerat Fr sebagai terangka,” tukas Jaelani.

Tidak hanya  Fr, menurut Jaelani  ada beberapa orang lagi yang layak juga ditetapkan tersangka oleh Kejari Bangka. Diantaranya, inisial KA selaku Kasi Bendahara dan SE selaku Sekretaris DPPKAD Kabupaten Bangka. Kedua pejabat di DPPKAD ini tanpa upaya verifikasi terlebih dahulu, melakukan penandatanganan terhadap pencairan Dana Bansos itu.

“Dalam pasal 8 UU Tipikor, mereka ini sudah memenuhi unsur – unsur tindak pidana korupsi, secara bersama sama memperkaya diri sendiri atau orang lain,” tambah Jaelani.

Sementara itu baik Ferianto maupun Bupati Bangka  Tarmizi Saat sangat disayangkan tidak menjawab konfirmasi via WA yang dilayangkan amunisinews.comsejak Senin siang (18/9), padahal kedua nomor WA pejabat tersebut aktip dan pesan di WA itu sudah dibaca oleh kedua pejabat tersebut..(man)

 

Pos terkait