Penetapan Pemenang Lelang Paket Gedung Manic Bateng Dipertanyakan

  • Whatsapp

IMG-20170615-WA0038

PANGKALPINANG,AMUNISINEWS.COM – Salah satu perserta lelang menyanggah penetapan pemenang lelang pada paket Pembangunan Gedung Asrama Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Bangka Tengah ( Bateng ) Provinsi Bangka Belitung ( Babel ) dengan sumber dana APBN 2017 senilai Rp 5.753.400.000.00 oleh panitia lelang (Pokja) Depag Babel.

Sanggahan itu terungkap setelah salah satu perusahaan peserta lelang mengirimkan  surat sanggahan kepada panitia lelang ( Pokja ) dan juga diteruskan dikirim ke wartawan media ini, Jumat ( 9/6/2017 ) lalu.

Dalam surat tersebut diketahui, berdasarkan berita acara hasil pelelangan ( BAHP ) pemilih penyedia jasa kontruksi No11 /KA-KANWIL/POKJA-OV/V/2017 tertanggal 26-05-2017 menetapkan  pemenang lelang kepada PT Tapak Tujuh.

Penetapan pemenang lelang kepada  PT Tapak Tujuh diduga melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya, sebab PT Tapak Tujuh  tidak memiliki pengalaman pada sub bidang BG 007 dan bisa dilihat pada data lpjk.net untuk sub bid BG007.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Ketua Pokja pembangunan gedung MANIC Bateng di kantor Kanwil Agama Provinsi Bangka Belitung ( Babel ) Pril Marori membantah hal tersebut. Menurutnya, penetapan itu sudah sesuai prosedur.

“PT Tapak Tujuh pada saat klarifikasi sudah menunjukan dokumen dokumen asli sesuai dengan yang menjadi persyaratan lelang,” terang Pril Marori, Senin (12/6/2017 ).

“Kalaupun PT Tapak Tujuh  mencantumkan dokumen palsu dan ketahuan, masih kata Pril berarti PT Tapak Tujuh sendiri yang akan menanggung resikonya,” tambahnya.
Namun saat disinggung mengenai sejauh mana Pokja melakukan klarifikasi terhadap PT Tapak Tujuh, apakah pihak Pokja melakukan klarifikasi ke lapangan, Pril Marori berdalih kembali, PT Tapak Tujuh telah menunjukkan dokumen dokumen asli dan layak sebagai pemenang.

“Berhubung waktu pelaksanaan yang minim dan anggarannya juga minim,kita tidak melakukan klarifikasi lapangan, cukup dengan melihat dokumen dokumen asli PT Tapak Tujuh,” kilahnya.

Terpisah, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) GEBRAK BABEL Herman Saleh ikut berkomentar menanggapi apa yang dilakukan oleh Pokja dan PT.Tapak Tujuh dalam bentuk persesuaian penyusunan dokumen penawaran, pinjam meminjam perusahaan, dan persaingan semu.

Selanjutnya, dia juga mensinyalir adanya dugaan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh panitia lelang dalam bentuk mengabaikan adanya indikasi persekongkolan di antara peserta, tidak melakukan proses evaluasi secara benar, tidak melakukan klarifikasi terhadap peserta tender sesuai ketentuan, mengabaikan adanya pemalsuan dokumen, dan memfasilitasi pelaku usaha tertentu sebagai pemenang tender a quo.

“Karena itu, kami meminta kepada Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk  memeriksa  Kelompok Kerja(Pokja) OV  Kemenag Bangka Tengah,  karena kami menduga kuat adanya pelanggaran  Pasal 22 UU No. 5/1999,  ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 jo.Perpres Nomor 04 Tahun  2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya,” terang Herman ketika dimintai tanggapan terkait surat sanggahan yang dikirimkan peserta tender  terhadap proses penetapan pemenang tender proyek pembangunan gedung asrama Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Bangka Tengah ( Bateng ) Provinsi Bangka Belitung ( Babel ) dengan sumber dana APBN 2017 senilai Rp 5.753.400.000.00  pembangunan di wilayah Provinsi Bangka Belitung, Senin (12/7/2017).(robi)

Pos terkait