Pengacara Korban Penipuan dan TPPU Temui Kabid Propam

  • Whatsapp

Oleh tim

JAKARTA,AMUNISISINEWS.CO.ID-A dan O, yangdidug korban penipuan dan penggelapan meminta kepastian hukum terhadap kasus yang dilaporkannya. Melalui kuasa hukumnya, Andreas SH, Senin (9/2/2020), mendatangi Gedung Propam Polda Metro Jaya.

Andreas, ditemui wartawan saat akan masuk ke Gedung Propam menyatakan, hanya meminta kepastian hukum. “Nanti ya, kami bertemu dulu. Hasilnya nanti saya jelaskan,” kata Andreas.

Keluar dari Gedung Propam, Andreas menjelaskan, ia dan rekan diterima langsung Kanit Paminal,Polda Metro Jaya,AKP J Nababan. Semua dokumen untuk meminta kepastian hukum sudah diserahkannya.

Dijelaskan Andreas, seperti dijelaskan awal kedatangannya meminta kepastian hukum kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilaporkan kliennya.

“Kami datang sebagai kuasa hukum dua kliennya, untuk bersilaturahmi sekaligus meminta kepastian hukum terkait kasus yang dilaporkan klien kami ke Polda Metro Jaya dengan No LP: LP/6748/X/2019/PMJ/Ditreskrimsus tertanggal 21 Oktober 2019,” kata Andreas.

Ia meminta kepastian hukum, karena mengetahui adanya dugaan kejanggalan dalam penanganan perkara klienya oleh penyidik di Ditreskrimsus — yang sampai saat belum tuntas. Padahal yang dilaporkan, Yakni NS sudah dijadikan tersangka.

Oleh karena itu, Andreas dari Kantor Hukum Eternity Global Law Firm, dan atas nama kliennya meminta kepastian hukum kepada Propam dengan memberikan beberapa penilaian yang dianggap janggal, di antaranya;

1. Korban terduga pelaku yang lebih dari 2 orang, hanya dikenai 378 KUHP, bukan Pasal 379 a KUHP.

2. Dalam perkara yang dilaporkan terdapat unsur Pemalsuan Surat namun Pasal tersebut tidak dikenai oleh Penyidik kepada Terlapor (Tersangka).

3. Harusnya keterangan saksi ahli TPPU diambil sebelum status terlapor dinaikan menjadi Tersangka. Tapi sebaliknya, keterangan saksi ahli TPPU baru akan diambil setelah penetapan tersangka

4. Berdasarkan SP2HP tanggal 29 Januari 2020, terlapor baru ditingkatkan menjadi tersangka pada tanggal 21 Januari 2020, namun berkas sudah mau dilimpahkan ke PJU.

“Bagi kami ini sangat terkesan buru-buru di P-21, seperti ada sesuatu yang tidak diketahui pelapor sebagai korban,” kata Andreas.

Terakhir, ke-5, tambah Andreas, sampai Senin (10/2/2020), penyidik belum melakukan penahanan terhadap Tersangka. Sedangkan penyidik sudah ingin cepat menyerahkan berkas perkara TPPU ini ke JPU.

“Berdasarkan KUHAP pasal 21 ayat (4), seorang tersangka sudah dapat ditahan jika ancaman kurungan diatas 5 tahun. Ditambah lagi jika dikenakan TTPU ancaman hukumannya 20 tahun penjara,” kata Andreas.

Andreas pun mengaku masih percaya kepada penyidik. Ia yang datang bersama rekannya, yakni Johrdan Husey SH dan Ira Kharisma SH, MKn, berharap polisi tetap profesional,
Modern dan terpercaya (Promoter) dalam menjalankan tugas menegakan keadilan.

Pos terkait