Pengalihan Jamkesda ke BPJS Sulitkan Masyarakat Natuna

  • Whatsapp

IMG-20170510-WA0023

NATUNA, AMUNISINEWS – Pengalihan Jamkesda ke BPJS kesehaan JKN-KIS kesulitan pengurusannya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Natuna. Hal itu disampaikan masyarakat melalui pertemuan pihak kelurahan dan Kaling, RW dan RT se Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur Rabu,(10/05) pagi tadi.

Kesulitan yang disampaikan, sulitnya proses untuk bisa mendapatkan kartu BPJS katanya harus melalui tahapan yang panjang dan dinilai warga cukup berbelit belit dan melelahkan, mulai dari meminta surat rekomendasi Ketua RT, Kelurahan sampai ke Dinas Sosial.

Beda halnya dengan Jamkesda dimasa lalu, hanya cukup membawa foto copi KTP, KK dan Foto ukuran 2×3 ke kantor UPTD kesehatan masyarakat sudah bisa dapat kartu berobat Jaminan kehatan daerah ( Jamkesda), masyarakatpun mengaku merasa sangat terbantu dengan cara tersebut.

Masyarakat berharap kepada pemerintah (Bupati) Kabupaten Natuna Drs. Hamid Rizal, agar proses mendapatkan kartu BPJS ini dipermudah.

Selain itu Lurah Kelurahan Bandarsyah Ranai, Wira, saat dikonfirmasi media ini Rabu,(10/05) di aula pertemuan Kantor Lurah Bandarsyah mengatakan, pihak kelurahan dan Kecamatan masih ragu dengan perubahan Jamkesda ke BPJS ini.

“Kami belum diajak sosialisasi oleh Dinsos maupun Dinas Kesehatan. Kita pun bingung belum tau kreteria seperti apa warga yang boleh di beri rekomebdasi pengurusan BPJS ini. Sehingga kami pihak kelurahan masih bingung mau menyampaikan seperti apa kepada warga. Salah salah kita juga yang kena marah sama warga,”jelas Wira.

Terkait hal tersebut dalam waktu dekat ini pihak kelurahan memang sudah berencana menanyakan kreteria masyarakat yang bisa mendapatkan kartu BPJS itu.

“Memang sampai saat ini kami belum menanyakan ke Kantor Dinsos maupun Dinkes,” kata Wira lagi.

Menurut Wira, warga juga harus tau kalau BPJS itu bedahalnya dengan Jamkesda. Kartu jamkesda dibagikan secara gratis, sedangkan BPJS ada iyurannya perbulan dengan secara berfariasi pula, ada iyurannya yang Rp.250, 50, 80 sampai 100 ribu lebih perbulan

Walaupun sudah mendapatkan kartu BPJS kalau iuranya tidak dibayar perbulannya, apabila peserta sakit juga tidak dapat diklimkan ke BPJS.

“Beda halnya dengan jamkesda walaupun tidak pernah dibayar warga tetap dapat berobat gratis ketika sakit,” tutur Wira. (jamilus/hmn)

Pos terkait