Penggunaan Fasum Milik Pemkab harus Ijin Bupati

  • Whatsapp

Ole : Yudi Nugroho/M.Tama

Satpol PP Kab.Sidoarjo Razia, tertibkan bangli dan PKL

SIDOARJO, AMUNISINEWS.CO.ID – Beberapa PKL, pemilik lapak yang ditemui di lapangan menyampaikan keluhan atas pembongkaran warung atau bedak tempat usahanya, Pasca pembongkaran sampai saat ini belum memiliki tempat baru untuk mencari mata pencaharian.

Kabid ketentraman dan Ketertiban Umum Yani Setyawan mengatakan, kegiatan tersebut sudah  sesuai SOP sebagai penegak Perda, dan melaksanakan penertiban  untuk mempercantik Kota Sidoarjo.

Ditanya mengenai penertiban yang terkesan tebang pilih, Yani kepada wartawan Rabu (25/7) mengatakan, Iya bos (mas) seperti contoh giat penertiban bangli hari ini di Surabaya.. Satpol PP Sidoarjo juga sama bos,  tetap
akan laksanakan giat yang sudah tersusun jadwalnya sesuai program
dalam DPA dan sudah melalui tahapan SOP penertiban.. Demikian….Maaf, kata Yani melalui pesan WhatsApp.

Disinggung mengenai adanya warung atau warkop yang menempati pedestrian maupun fasum dekat kantor Polresta dan Mako Satpol PP dirinya mengatakan, Iya bos sudah diprogramkan, nanti kalau kota sudah clear nanti kita tertibkan, semua kegiatan di Pol PP tersistem dan terjadwal karena harus berdasarkan SOP untuk mencegah adanya gugatan. “Semua fasum tidak boleh ada bangunan kecuali mendapat ijin dari bupati, kalau fasum itu milik pemda,”  tegas Yani

Salasatu pedagang yang sudah tidak memilik tempat jualan Emy (48) warga Celep RT.18 RW.6 , wanita yang sudah 5 tahun jualan lontong mie dan rujak, kini mengeluhkan pembongkaran tempat lapaknya yang sehari hari buat jualan
dibongkar (ditertibkan) Satpol PP kabupaten Sidoarjo.
Kalau kami digusur dan ditertibkan, semestinya tempat lain seperti yang nampak di parkiran warnet diujung jalan  juga menggunakan fasum (pedestrian) kenapa tidak ditertibkan, keluh Emy warga tempat warungnya sudah rata dengan tanah.

Sementara menurut kordinator Seven Gab LSM Sidoarjo Suryanto kepada wartawan Kamis (26/7) menegaskan, dirinya kerap mendapat aduan dari pedagang korban penertiban, seharusnya pemerintah memberikan pembinaan kepada para pedagang untuk diberikan kesempatan. Seperti para pengusaha besar, agar  taat terhadap peraturan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi pedagang kecil dan mengurangi pengangguran, tegas Suryanto.

“Pemerintah memberikan kesempatan pada pengusaha besar, tapi tidak pada PKL si pedagang kecil, dirinya  akan mendukung penuh program penertiban Perda, namun harus memberikan peluang bagi pedagang kecil, “ pungkasnya.

Berdasarakan pantauan dilapangan Seven Gab, pendataan di Disperindag tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, ratusan pedagang tidak terbina dan masih kerap kali menempati lahan yang menurut aturan tidak boleh  ditempati kata Suryanto.

Lanjutnya, warga yang pernah menjadi korban pembongkaran pernah mengadu pada lembaga yang ada di Sidoarjo. Berharap keadilan dan perhatian untuk kesejahteraan dalam mencukupi kebutuhan dan perekonomian tapi yang  terlihat sangat disayangkan, kata Suryanto.

 

editor: maliki hd

 

Pos terkait