Penyidik Pidsus Tetapkan Mantan Sekwan Sebagai Tersangka

  • Whatsapp

oleh Ngadianto Asri

PANGKALPINANG, AMUNISI,Pihak mantan anggota DPRD kota Pangkalpinang Periode 2014 – 2019 bisa bernapas lega karena dalam penetapan tersangka oleh pihak penyidik Kejari Pangkalpinang baru menetapkan mantan sekretaris DPRD ( Sekwan ) yakni ini dia LP.

Namun bukan hanya berhenti pada mantan Sekwan saja, pihak penyidik masih menunggu hasil dari fakta persidangan nanti, apabila dalam fakta persidangan mengarah kepada saksi akan besar kemungkinan pihak penyidik melanjutkan kembali perkara ini hingga tuntas

Kini,Penyidik Pidana Khusus ( Pidsus ) Kejari Pangkalpinang secara resmi mentapkan mantan Sekretaris DPRD kota Pangkalpinang,inisial LP sebagai tersangka dalam perkara SPPD terhadap 13 anggota DPRD Pangkalpinang periode 2014 – 2019 tahun anggaran 2017 silam

“Sebanyak 34 orang saksi yang terdiri dari anggota dewan 21 orang, pemerintah pusat 4 orang, pegawai honorer sekwan 3 orang, mantan PNS 1 orang dan keluarga anggota dewan 3 orang,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, RM Ari Prio Agung dalam siaran pers, di Kantor Kejari Pangkalpinang, Selasa (5/11/2019).

Menurut Kajari, tim penyidik sebelumnya sudah mendapatkan data penerbangan baik dari maskapai Garuda dan Sriwijaya, 13 nama anggota DPRD Kota Pangkalpinang memang berangkat ke Jakarta.

“Kegiatan tidak ada yang fiktif, karena tidak ada pembatalan. Hanya 13 orang anggota dewan yang tidak menjalankan tugas. Kemudian pengguna anggaran telah mengetahui dilaksanakanya kegiatan dari tanggal 9 hingga 12 Februari 2017, saat ditandatanganinya SPPD,” papar Kajari RM Ari Priyo Agung

LP ( mantan Sekwan – red ) selaku pengguna anggaran seharusnya tidak menyetujui proses pencairan anggaran sisa perjalanan dinas 13 anggota dewan tersebut dan seharusnya membatalkan pertanggungjawaban pencairan.

“Hal tersebut telah melanggar pasal 18 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang berbunyi Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud,” paparnya.

Kajari menambahkan,dalam perkara ini kita sidangkan dulu, untuk selanjutnya kita lihat dalam fakta persidangan terhadap sejumlah anggota DPRD yang sudaj di oeriksa sebagai saksi dan akan ada kemungkinan tersangka akan bertambah

“Nanti akan terlihat di pengadilan peran masing-masing. Uang yang dikembalikan belum pernah kita sita, tapi sekarang kita sita itu ada sejumlah Rp 158.253.197.00. Penetapan LP menjadi tersangka sudah seminggu yang lalu ( 31 Oktober 2019 ) lalu, sedangkan untuk anggota dewan masih status saksi,” bebernya.

Mantan Sekwan, LP yang saat ini menjabat selaku kepala BKD Pemerintah kota ( Pemkot ) Pangkalpinang ketika dikonfirmasi melalui sambungan telpon terkait penetapa. Dirinya sebagai tersangka,LP coba mengelak dan memang belum tau dan baru tau ketika wartawan konfirmasi

“Saya belum tau, dan baru tau ketika bapak ( wartawan – red ) konfirmasi saat ini,” ujar LP diujung telpon

Namun kata dia, kalaupun memang pihak penegak hukum sudah menetapkan seperti itu ,yach kita ikutin saja prosesnyanya “ Kalau demikian saya akan ikuti prosesnya saja” ujarnya singkat

Terpisah Kepala Seksi Pidana Khusus ( Kasi Pidsus ) Edowan mengatakan surat penetapan LP sebagai tersangka sejak 30 Oktober 2019 dan itu sudah diterima oleh keluarganya di rumah

“Surat penetapan tersangka sudah diterima oleh keluarganya ( istri – red ) yang diantarkan langsung oleh Jaksa” papar Edowan sambil memperlihatkan bukti foto saat surat diterima oleh keluarga

Diketahui sebelumnya 13 anggota DPRD kota Pangkalpinang terlibat dalam perkara SPPD fiktif Komisi I, II, dan III sedangkan modus yang digunakan adalah dua modus yakni modus pertama anggota dewan tidak berangkat tetapi biayanya dicairkan, dan yang kedua berangkat tetapi tidak tahu tujuannya ke mana

Kasus SPPD fiktif mulai mencuat pada Februari 2017 lalu dengan menyeret 13 nama anggota DPRD Pangkal Pinang. Pembayaran uang dinas tetap dilakukan meskipun anggota dewan tidak hadir dalam kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Seluruh anggota dewan telah mengembalikan uang yang mereka terima dengan status sebagai saksi.

Berikut nama – nama saksi dalam persidangan kasus SPPD fiktif dengan terdakwa bendahara DPRD Budik Wahyudi pada Pengdilan Tipikor, Latif Pribadi Sekwan ( Pengguna Anggaran ) Rizky Raka Siwi ( notulis ) dari DPRD, Satria Mardika ( Hanura), Zaki Yamani ( Demokrat ) Zainuri ( Golkar ),Rano ( Demokrat ),Achmad Subari ( Gerindra ) Michael Pratama ( Gerindra ),Amir Rahman ( Hanura ) Djubaidah ( Gerindra ),Marsyahbana ( Gerindra ),Sadiri ( PPP ),Murti Murdiana ( Golkar ),Yahya Muhammad ( alm ) Azmi Hidayat ( alm ) Jumdiyanto ( PKB ) .

Kasus SPPD fiktif mulai mencuat pada Februari 2017 lalu dengan menyeret 13 nama anggota DPRD Pangkalpinang. Pembayaran uang dinas tetap dilakukan meskipun anggota dewan tidak hadir dalam kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Seluruh anggota dewan telah mengembalikan uang yang mereka terima dengan status sebagai saksi.

Agenda kerja yang tidak dihadiri 13 anggota dewan itu seperti kunjungan ke DPRD DKI terkait penanganan banjir, kunjungan ke Kemenpora RI , dan kunjungan ke Dinas Kesehatan Sumatera Selatan.

Pos terkait