Periode 2019-2024 DPD Harus Lebih Kuat Dalam Jalankan Fungsi Legislasi, Pengawasan dan Anggaran

  • Whatsapp
Oleh Budi Setiawan
JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID- Sejak lahir awal proklamasi, DPD yang merupakan utusan daerah seperti ‘Anak Angkat’. Kemudian berubah menjadi dewan melalui proses pemilihan, tapi tetap tidak mempunyai kekuatan legislasi.

Sepertinya, DPR-RI tidak memberikan ruang untuk memberikan peluang yang sama meskipun soal pembagian daerahnya.

“Jadi mestinya kalau mau benar cara kelembagaan negara harus punya porsi yang sama antara DPR.RI dengan DPD.RI. Harus punya peluang yang sama. Bahwa itu nanti,ada gesekan bisa dapat dirembuk kalau mau besar maka hak diberikan secara profesional. Tapi ini tidak terjadi. Bila bicara anggaran ya antara pemerintah dan DPR,” kata DR KH Hilmi Muhammad, MA, anggota DPD RI Dapil Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY), Selasa (14/1/2020).

“Jika mau dianggap tripartit maka ada pemerintah, DPR-RI dan DPD-RI. Karena hari ini yang dianggap yang bicara adalagh UU ya maka dianggap cukup hanya pemerintah dan DPR-RI,” tambahnya lagi.

Untuk DPD RI, katanya. seharusnya lebih banyak kegiatan di darah ketimbang kegiatan di Pusat. “Ini harus ditata ditingkat Undang-undang bagaimana caranya umpamanya anggaran pemerintah daerah baik di tingkat Kab/Prov itu sudah dirembukan APBD daerah oleh Gubernur,dan DPRDsetempat sebelum di ajukan ke pemerintah pusat. Minimal itu ada mengetahui oleh DPD RI. Ini hanya sebatas mengetahui saja bukan mesetui kalau ini dapat dilakukan tentunya kita tidak mengangu DPR RI,” tegasnya.

“Soal Amandemen tentunya tidak mudah mengubah Undang-Undang Dasar.dan kita harus diskusi dari sisi akademik dan dari segi kemasanya dari teman-teman DPR. dan Fraksi-fraksi. Apalagi masyarakat. Belum mau untuk dilakukan amandemen,”tuturnya Gus Hilmy.

“Sudah berapa periode kita masih sama seperti ini? Sudah empat periode. Baru satu kali amandemen dan tiga periode ini tidak ada amandemen yang sebenarnya ingin perubahan sedikit pasal saja,” katanya.

Untuk mengubah kondisi ini, DPD bisa bikin pansus penguatan DPD, sebagaimana Pansus Tatib atau Pansus Papua. Dan bila DPD bisa menguatkan fungsinya di periode 2019-2024, maka kedepan DPD akan memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam  menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *