Politik Identitas di Tanah Air Menjadi Realitas Bila Tidak Diredam

Oleh Budi Setiawan
JAKARTA,AMUNISINEWS.CO.ID– Sistem demokrasi Indonesia  bukan demokrasi liberal tetapi demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, selaras dengan  sila ke 4 Pancasila. Jadi, kedaulatan di tangan rakyat tapi dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Ini menjadi jalan tengah sistem politk kedaulatan rakyat dan kedaulatan Tuhan.

Politik identitas di Tanah Air sudah menjadi realitas, dan diperkirakan akan berlanjut bila tidak dilakukan usaha-usaha untuk meredamnya.

Lalu, Apakah bisa dengan masuknya Prabowo ke pemerintahan Jokowi n murni untuk kesatuan dan n atau masing-masing memiliki agenda politik tertentu?

Mudah-mudahan masuknya partai Gerindra ke partai koalisi Jokowi benar-benar murni untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Jangan sampai hanya ingin rebutan kue pembangunan.

KH As’ad Said Ali, mantan Wakil PBNU yang juga mantan Wakil Badan Inteljen Negara (BIN) di era presiden Alm Gus Dur,Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono  mengatakan, UUD 45 dimandulkan, sehingga Pasal 28 memberikan hak individu sedemikian luas.

Untuk itu, Pasal 28 mesti ditutup agar negara boleh membatasi hak individu bila melanggar ketertiban dan keamanan. Seperti kasus Ahok yang ngomong surat Al Maidah ayat 51, dianggap menodai agama, dan MUI membenarkan itu dengan patokan agama.

Sementara, para pendukung Ahok beranggapan, bahwa Ahok tidak menodai agama berdasarkan hak asasi manusia. ;Di sinilah mulai terjadi benturan paham liberal barat dengan radikal agamis, dan sejak itulah politik indentitas semakin marak, “tegas Pria yang sudah berpengalaman di dunia intelijen.kepada,jurnalis,Amunisinews.co.id  melalui lar, Selasa (29/10/19).

Polarisasi akibat leberalisasi barat dengan radikalisasi agama pasca amandemen UUD 45, tidak baik untuk Indonesia, karena bertentangan dengan budaya gotong royong yang menjadi ciri bangsa Indonesia. Untuk amandemen UUD 45 ke 5 menjadi sangat urgent, agar liberalisasi barat dan radikalisasi agama bisa diredam dengan konstitusi.

Ditegaskan kembali,Amandemen UUD 45 yang lalu ada indikasi keterlibatan dunia barat dan kita tergesa-gesa melakukan amandemen karena situasi krisis pada saat itu. Untuk itu, NU sudah menuntut dilakukan amandemen sejak Munas tahun 2012. Sementara, angkatan darat pada tahun 2015 juga melakukan kajian agar dilakukan amandemen ke 5 dan sudah disosialisakan di Kesultanan Yogyakarta.

Paham globalisasi beranggapan, dunia akan baik kalau ada kebebasan, maka terjadilah leberalisasi politik, ekonomi, dan sosial. “Ada anggapan, negara yang sedang berkembang harus seperti barat kalau ingin maju. Pandangan itu menurut barat tidak salah tapi tidak cocok untuk Indonesia, karena masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai religius, gotong royong. Budaya Indonesia tidak individualis dan liberal tanpa batasan, tapi liberal yang dibatasi oleh budaya, agama, adat istiadat,” terang KH As’ad Said Ali.

Setelah hilangnya pasal delik politik dan diganti pasal yang hanya terkait dengan PKI saja, maka baik kelompok radikal agama maupun radikal liberal dapat keuntungan dan mulai menunjukan eksistensinya.  Keduanya bertempur di rimba belantara yang tidak ada aturannya.

Prabowo seorang nasionalis, ada sebagian para pendukungnya yang mengembangkan politik indentitas. Kelompok yang menggunakan politik identitas sewaktu-waktu akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan mereka.

Sebenarnya, lanjut KH Asad Said Ali,  baik yang duduk radikal, dan yang dituduh radikal itu juga sama-sama radikal, yang satu radikal agamis dan yang satu radikal liberal. Jadi antara agamis radikal dengan yang radikal liberal saling berahadapan satu sama lain, dan ditambah dengan ketimpangan ekonomi, maka terjadilah polarisasi di masyarakat.

” Sudah saatnya dilakukan konsolidasi regulasi. Hak dasar konstitusi yang berupa kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat perlu dikonsolidasikan, dimana kebebasan itu harus ada batasnya, sehingga negara tidak menjadi lemah kewenangannya, sehingga punya power untuk mengatasi kebebasan yang kebablasan,” ujar KH As’ad Said Ali di akhiri perbincanganya.

 

155 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN AMUNISI

dan AMUNISINEWS.CO.ID

Ide dasar penerbitan Surat Kabar Umum (SKU) Amunisi dan Amunisinews.co.id antara lain membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No, 68 tahun 1999, yang ditetapkan pada 14 Juli 1999 mengatur bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk membantu penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Amunisi adalah bagian dari masyarakat, yang diharapkan pula dapat berperan aktif. Karena itu, sebagai media cetak, yang akan turut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, Amunisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tentunya, diaflikasikan dalam bangun tubuh (halaman) dengan organ-organ (rubrikasi) yang tepat sasaran, yakni setiap yang disajikan adalah berisi informasi-informasi yang digali melalui kerja keras investigasi dengan pendalaman yang dapat dipertangungjawabkan.