Polres Blitar mulai Selidiki Kasus Pemalsu Surat KPK

  • Whatsapp
Kapolres AKBP Anissullah M Ridha

Oleh : Franky

Kapolres AKBP Anissullah M Ridha

.BLITAR, AMUNISINEWS.CO.ID – Polres Blitar mengumumkan dimulainya proses penyelidikan kasus pemalsu surat KPK. Ini setelah Kabag Hukum Pemkab Blitar, sekaligus kuasa hukum Bupati Blitar melaporkan ke polisi.

Dalam jumpa pers di Mapolres Blitar, Kapolres AKBP Anissullah M Ridha mengatakan memulai proses penyelidikan setelah laporan diterima.

“Pada hari Selasa, 16 Oktober 2018, jam 11.30 wib Polres Blitar telah menerima laporan dugaan tindak pidana menyiarkan atau memberita kan kebohongan dengan pelapor Agus

Sunanto. Beliau selaku Kabag hukum Pemkab Blitar, yang juga kuasa hukum dari Bupati Blitar. Dengan demikian, maka secara resmi penyelidikan kasus ini akan dimulai,” kata kapolres kepada wartawan, Rabu (17/10/2018) Laporan polisi tersebut bernomor: B/315/X/2018/SPK/Jatim/Res Blitar tanggal 16 Oktober 2018, dengan nama terlapor berinisial TR sesuai nama akun di medsosnya.

Polisi, lanjut kapolres, telah melakukan beberapa langkah awal sebelumnya. Seperti mengumpulkan barang bukti, mengidentifikasi content medsos terlapor dan melakukan wawancara dengan bebe rapa orang.

“Wawancara kami lakukan pada beberapa orang yang diduga mengetahui penerimaan surat panggilan yang diduga palsu dari KPK,” jelasnya.

Kapolres mengaku rencana penyelidikan sudah dirancang hingga tahap penyidikan. Pihaknya juga akan memastikan, bahwa TR meru pakan pemilik akun yang menyebarkan informasi tidak benar itu.

Sedangkan terkait pemalsu surat KPK, Polres Blitar masih melakukan koordinasi langsung dengan KPK di Jakarta.

“KPK disini sebagai korban pemalsuan surat itu ya. Jadi untuk penjelasan resmi tentang palsu atau tidaknya surat itu, kami menunggu secara resmi secara formal dari KPK,” imbuhnya.

Sementara itu polisi akan menerapkan pasal 14 ayat (1) atau ayat (2) pasal 15 undang-undang no 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Atau pasal 45 a ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Isinya, tentang dugaan tindak pidana barang siapa dengan menyiar kan berita atau pemberitaan bohong. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat atau barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan

keonaran di kalangan rakyat. Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong atau barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap.

Sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Atau setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, sebagaimana dimaksud dengan Ancaman hukumannya, enam tahun penjara.

 

Pos terkait