Praktik Dokter Ilegal Dibongkar Polisi

oleh Ulis JP
JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID- Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, berhasil membongkar kasus praktik dokter ilegal yang terdapat di HUBSCH Clinic Ruko Belllepoint, Jakarta Selatan.

Mereka di antaranya, berinisial Dr. OH (66), YW (46), dan LJP (47).

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan, pengungkapan kasus itu bermula, ketika ada laporan masyarakat, lantaran adanya praktik injeksi stem cell atau suntik sel punca ilegal di klinik tersebut.

“Mereka tidak memiliki ijin praktik yang melakukan penyuntikan stem cell dan tidak memiliki Ijin edar dengan menggunakan alat farmasi yang tidak sesuai dengan standar ketentuan,” kata Irjen Nana Sudjana, saat menggelar pres release di Mapolda Metro Jaya, Kamis (16/1).

Ketiga tersangka itu, lanjut Nana, menjual sekaligus mengedarkan sel punca merk Kintaro asal Jepang di Indonesia tanpa ijin resmi dan ijin edar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Salah seorang pelaku yang juga dokter umum berinisial OH, kata Nana menyuntikan stem cell atau sel punca kepada pasien yang datang ke klinik. Meskipun, ia tak memiliki ijin resmi untuk melakukan praktek kedokteran tersebut.

“Ada dokter umum yang tidak memiliki ijin resmi dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan terapi stem cell pada pasien yang datang klinik. Dan juga fasilitas kesehatan yang digunakan di klinik tidak memiliki ijin resmi dari Kemenkes,” terangnya.

Atas perbuatannya, para tersangka ini dikenakan Pasal 204 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan atau Pasal 201 jo Pasal 197 jo Pasal 198 jo Pasal 108 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dan diancam
hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1.5 miliar.

35 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN AMUNISI

dan AMUNISINEWS.CO.ID

Ide dasar penerbitan Surat Kabar Umum (SKU) Amunisi dan Amunisinews.co.id antara lain membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No, 68 tahun 1999, yang ditetapkan pada 14 Juli 1999 mengatur bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk membantu penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Amunisi adalah bagian dari masyarakat, yang diharapkan pula dapat berperan aktif. Karena itu, sebagai media cetak, yang akan turut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, Amunisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tentunya, diaflikasikan dalam bangun tubuh (halaman) dengan organ-organ (rubrikasi) yang tepat sasaran, yakni setiap yang disajikan adalah berisi informasi-informasi yang digali melalui kerja keras investigasi dengan pendalaman yang dapat dipertangungjawabkan.