Pro-Kontra Dewan Pengawas Kpk

  • Whatsapp

Oleh Budi Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID-Selama ini terjadi pro-kontra terkait keberadaan Dewan Pengawas KPK.  Ada yang menganggap melemahkan, ada pula yang menyatakan bahwa keberadaan Dewas memberikan dorongan moral kepada KPK.

Dr. Badikenita BR Sitepu S.E. senator dari Sumatra Utara, berpikir positif dan setuju dengan keberadaan dewan pengawas. Dengan adanya Dewas, KPK akan menjadi tertib administrasi dan pelaksanaan tugasnya akan menjadi terstruktur.

Perlu adanya sistem “check and balances” terhadap semua lembaga termasuk KPK. Sistem “check and balances” itu bertujuan untuk menciptakan lembaga-lembaga yang bekerja dan saling berhubungan satu sama lain.

Tidak perlu diragukan lagi keberadaan Dewan Pengawas, dengan adanya dewan pengawas kinerja KPK akan menjadi lebih baik. Dewas ini untuk melakukan pengawasan, dan men-support agar supaya semua tatanan hukum bisa berjalan dengan baik, bukan untuk melemahkan.

Dalam memilih dewan pengawas Presiden sudah tahu bahwa orang yang dipilih tentu sudah paham betul tentang kinerja KPK. Dan dalam proses pemilihan tidak boleh ada “hidden agenda” ( agenda  tersembunyi ) untuk kepentingan tertentu.

Dewan pengawas yang dipilih Presiden  tidak sembarangan, tapi mereka sudah punya pengetahuan dan pengalaman tentang proses-proses di KPK. Tidak dipilih orang yang tidak tahu apa-apa bukan berarti dewan pengawas harus dari orang hukum. Meteka harus tahu bagaimana kinerja KPK, termasuk apa yang perlu disampaikan dan  yang perlu disimpan dulu.

Walaupun dewas KPK dipilih presiden publik tidak usah kawatir kalau dewas akan disetir presiden, karena DPR dan DPD tentu akan mengawasi dalam rangka ceck and balance.

Penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi harus seizin Dewan Pengawas. KPK cukup mendapat izin (penyadapan) internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan. Ini diatur dalam pasal 12B yang menyebutkan, sebelum melakukan penyadapan, pimpinan KPK harus meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK.

“Bila semua bekerja pada tupoksinya tidak ada persinggungan antara KPK dan Dewas selama mereka mau bersinergi dan hanya punya satu kepentingan yang sama yaitu pembetantasan kirupsi,” tegas Dr. Badikenita BR Sitepu, Rabu, 15/1/2020 di komplek parlemen.

Mengenahi ketua KPK yang baru, Firli Bahuri, karena sudah menerima mandat, Dr. Badikenita BR Sitepu, memberikan sport:  “Do you best”  lakukan yang terbaik untuk pemberantasan kurupsi di Indonesia.

Selanjutnya, ia berharap terhadap tiga lembaga penegak hukum baik KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk bekerja sama dan bersinergi sesuai dengan tugas masing-masing, dengan satu tujuan untuk kebaikan penegakan hukum di Indonesia.

 

 

Pos terkait