PT IKK Bayar Upah Tidak Sesuai Ketentuan

  • Whatsapp

Oleh:Budiman Siregar/Mahmud

BELINYU,BABEL,AMUNISINEWS.CO.ID- PT Istana Kawi Kencana (IKK) beralamat di Desa Gunung Pelawan kecamatan Belinyu, kabupaten Bangka, merupakan perkebunan Ubi Kasesa diduga membayar upah karyawannya sebesar Rp. 75.000,- setiap hari Jumat, padahal semestinya sesuai perjanjian dan aturan adalah Rp.110.000,-

Hal ini diungkapkan beberapa orang karyawan PT IKK yang tidak bersedia disebutkan identitas nya, kalau hari Senin, Selasa,Rabu,Kamis,Sabtu upah dibayar Rp 110.000,-tetapi pada hari Jumat hanya bekerja selama 5jam  hanya dibayar rp kami hanya dibayar Rp.75.000,-

“Hari biasa kami dibayar Rp110.000,- tetapi kalau hari Jum’at, upah kami hanya dibayar Rp.75.000,- dan kami juga belum ada BPJS Ketenagakerjaan,” katanya tanpa menyebut namanya, Selasa (18/9).

Emanuel selaku Kepala TU. PT. IKK membenarkan hal tersebut ketika ditemui Amunisi News di kantornya di kelurahan Bukit Ketok kecamatan Belinyu kabupaten Bangka, Selasa (18/9) pukul 10.00 wib, Emanuel beralsan karena karyawan menunaikan Sholat Jum’at, dan jam kerja hanya 5 jam, jadi dibayar hanya Rp.75.000,-

“Sebenarnya hari Sabtu  kami buat 5 jam kerja tapi karena permintaan karyawan hari Jum’at 5 jam kerja karena menunaikan ibadah Sholat Jum’at jadi kami ikut kemauan karyawan dan upah kami bayar Rp 75000, kalau BPJS Ketenagakerjaan untuk saat ini perusahaan belum mengikut sertakan,” katanya.

Terpisah M.Jaka Zia Utama selaku Ketua DPC Konfederasi SPSI kabupaten Bangka menjelaskan sesuai ketentuan UU no 13 tahun 2003 pasal 77.ayat 2,waktu kerja ada 2 ketentuan:

1.7 jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk        6hari kerja

2. 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk       5 ,hari kerja satu minggu dan upah harus dibayar penuh sesuai UMK,

” Pembayaran harus sesuai UMK lah dan mengenai BPJS Ketenagakerjaan ini adalah program besar pemerintah pusat yang wajib diikuti , bagi pengusaha yang tidak mengikut sertakan pekerja nya ada sanksi pidana dan kami selaku  pengurus DPC Konfederasi SPSI Kabupaten Bangka siap menerima laporan dari teman teman pekerja dan harapan kami juga  pengawasan Dinas Tenaga Kerja Povinsi Kepulauan Bangka Belitung harus proaktif memonitoring setiap perusahaan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” jelasnya melalui pesan WhatsApp, Rabu (19/9).

Sementara itu Indra Sakriansyah  selaku plt Kabid Hubungan Industri Dinas Tenaga Kerja kabupaten Bangka menjelaskan, ini ada indikasi pelanggaran Ketenagakerjaan dan kami akan berkoordinasi nanti dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena sekarang pengawasan ada di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

“Kita koordinasi nanti dengan Provinsi karena kewenangan ada di merekamereka, ” jelasnya, Rabu (19/9) melalui pesan WhatsApp.

Pos terkait