PT.Wadilesar Jaya Usir Dua Wanita Calon TKI Asal Bima Dari Penampungan

  • Whatsapp

Oleh Rukmana Fadly

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID-Dua Wanita Calon Tenaga Kerja Indonesia  Nuriyah (44) dan Maya Romatir Binti Syahbudin Ismail (33) asal Bima NTB mengadu ke ke Kementerian Tenaga Kerja di Jl. Gatot Subroto Jakarta Kamis 1/11/2018 atas tindakan PT.Wadilesar Jaya yang menelantarkan mereka.

Menurut Mukhlis SH dari Komite Anti Korupsi Indonesia, kedua calon TKI ini masuk di penampungan pada 2/12/2017 dan mereka dijanjikan PT Wadilesar untuk bekerja di Taiwan,namun ternyata mereka tidak diberangkatkan dan justru dibujuk berangkat ke Malaysia.

Tentu saja mereka tidak mau,karena Taiwan lebih nyaman, ini sudah perbuatan melanggar Undang Undang ketenagakerjaan pasal 18 huruf b th 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI,PT Wadilesar Jaya harus diberikan sanksi pencabutan ijin.

“Saya sudah punya Visa ke Taiwan dan job pun sudah ada,namun Pt Wadilesar Jaya melalui Karyawan Nya Ilfi mengatakan bahwa: kami tidak akan dikirim ke Taiwan dan paksa kami kerja di Malaysia,kami tidak mau dan kami diusir dari penampungan di Bekasi,” ungkap kedua Wanita CTKI di hadapan Oscar  bagian perlindungan Kemenakertrans Kamis 1/11/2018

Sementara itu Oscar dalam keterangan nya kepada media ini mengatakan, inii merupakan rentetan kasus lama

“Kami akan segera panggil Dirut wadilesar Jaya guna dimintai keterangannya,dan apabila ada pelanggran,kami tak segan untuk menindak tegas sesuai Undang Undang yang berlaku,”tandas Oscar.

Hasil penelusuran media ini,banyak TKI yang ditampung terlalu lama di PT.Wadilesar Jaya,dua wanita yang melapor ini sudah 10 bulan ditempat penampungan wilayah Bekasi,tentu saja hal ini harus menjadi perhatian Kemenakertrans.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nomor PER.16/ KA/ IV/ 2014 tentang Standar Perjanjian Penempatan antara Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan CTKI.

Peraturan mengenai jangka waktu masa tunggu penempatan CTKI, ada dalam Pasal Empat. Pasal tersebut menyebutkan untuk melaksanakan pelatihan, pemeriksaan kesehatan dan psikologi serta pengurusan dokumen (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c) Pihak Kedua (CTKI) harus tinggal di penampungan paling lama 5 bulan sejak ditandatangani Perjanjian Penempatan.

Jika dalam kurun waktu sebagaimana diatur pada ayat (1) Pihak Pertama (PPTKIS) tidak dapat menempatkan Pihak Kedua (CTKI) dan Pihak Pertama wajib mengurus klaim asuransi pra penempatan dan memberikannya kepada Pihak Kedua (CTKI).

Selama masa tunggu, CTKI juga berhak mendapatkan beberapa pelayanan dari PPTKIS. Pelayanan tersebut berupa akomodasi, konsumsi, kunjungan keluarga selama di penampungan, peleriksaan kesehatan, serta pelatihan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan yang disahkan pada 10 April 2014 tersebut, maka jelas bahwa masa tunggu CTKI maksimal adalah 5 bulan. Bila dalam kurun waktu tersebut, PPTKIS tidak bisa menempatkan CTKI, maka PPTKIS harus menguruskan klaim asuransi pra penempatan. Inilah salah satu fungsi dari adanya asuransi TKI pra penempatan yang seharusnya dimanfaatkan.

Peraturan itu sendiri dibuat, karena ada banyak versi surat perjanjian penempatan antara PPTKIS dan CTKI. Versi yang tak menentu itulah, yang membuat PPTKIS semena-mena dalam menetapkan kesepakatan. Harapannya melalui peraturan ini, tidak ada lagi perdebatan dan kebingungan dalam menentukan batas watu masa tunggu di penampungan.

Pos terkait