Puluhan Wartawan Sidoarjo Ikuti Bimtek Insan Pers di Pasuruan

Oleh, Tama / Yan

Bimbingan Teknis (Bimtek) insan pers di lingkungan Sidoarjo di Hotel Tanjung Plaza, Prigen, Pasuruan Kamis (12/9 ) – Jum’at (13/9)

SIDOARJO, AMUNISINEWS.CO.ID. – Dinas Kominfo Sidoarjo kembali gelar agenda tahunan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi insan pers di lingkungan kabupaten Sidoarjo di Hotel Tanjung Plaza, Prigen, Pasuruan, pada Kamis (12/09) dan Jum’at (13/09).

Bimtek tahun ini diikuti oleh sekitar tujuh puluh wartawan media cetak maupun online yang bertugas di wilayah Sidoarjo.

Kegiatan yang tahun-tahun sebelumnya digelar di Jogja, Bandung, dan Bali ini untuk mempererat kemitraan antar pemerintah kabupaten Sidoarjo dan insan pers. Menurut Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sidoarjo Evi Rupitasari SH, bahwa insan pers adalah “mata, telinga, dan mulut bangsa”.

Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah dalam sesi pembukaan acara menyampaikan, “Media massa dengan pemberitaan yg dibuat atau pers merupakan jembatan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu menjalankan komunikasi atau kemitraan dengan insan pers sebagai upaya kerjasama dalam mewujudkan kepentingan politik agar bisa saling melengkapi antara pemerintah dengan insan pers”, jelasnya.

Bupati Sidoarjo yang akrab disapa Abah Ipul tersebut menegaskan, “Kunci dari hubungan kemitraan adalah saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati. Mengingat peran insan pers sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintah, pembangunan, maupun kemasyarakatan yang ada di kabupaten Sidoarjo ini.”, terangnya.

Selain itu Abah Ipul juga menghimbau, “Rekan-rekan pers juga harus mengedepankan tugas yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Saya selaku pimpinan daerah menghormati kebebasan pers dalam menjalankan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rekan pers sekalian.”, imbuhnya.

“Oleh karena itu dalam mengelola info publik yang informatif, media massa harus bisa mengemas berita dengan benar, lengkap dan tanpa mengurangi makna sehingga bisa menghasilkan berita-berita yg berimbang”, pungkas Abah Ipul.

Sementara itu turut hadir dalam acara Ainur Rohim, selaku ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim. Beliau menekankan tentang pentingnya para wartawan untuk betul-betul memahami Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).
Dikatakan Ainur Rohim, “PPRA disahkan karena di latarbelakangi oleh dua hal yaitu pertumbuhan manusia yang irreversible dan dampak yang bersifat massive menjangkau luas, tanpa batasan waktu dan traumatic.”

“Maka dari itu, saya menghimbau kepada rekan-rekan sekalian untuk tidak menyebutkan atribut administratif anak dalam penulisan berita yang melibatkan anak baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban.
Misalnya ada kasus pelecehan seksual terhadap anak berumur 13 tahun, lalu kita menulis berita dengan menyebutkan identitasnya maka beberapa tahun kemudian, jika anak tersebut sudah berumah tangga berita yang sudah menyebar tidak dapat ditarik kembali. Itu bisa membuat anak trauma”, papar Ainur Rohim yang baru saja dilantik menjadi ketua PWI Jatim menggantikan Ahmad Munir.

Selanjutnya di akhir acara diisi oleh Kabag Media dan Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Setda Pemprov Jatim Ir. Arif Lukman Hakim, MM. Arif menerangkan tentang pentingnya menjaga relasi antara humas dengan insan pers. Arif mengatakan, “Perlunya relasi yang baik antara pihak humas dan wartawan gunanya agar tidak ada kesenjangan di antara humas dan wartawan.”, ujarnya.

Arif berharap, “Semoga kedepannya ada program-program lain selain Bimtek yang melibatkan kerjasama pemerintah Sidoarjo dan insan pers seperti Lomba Karya Tulis Wartawan (LKTW)”, harapnya.

 

33 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN AMUNISI

dan AMUNISINEWS.CO.ID

Ide dasar penerbitan Surat Kabar Umum (SKU) Amunisi dan Amunisinews.co.id antara lain membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No, 68 tahun 1999, yang ditetapkan pada 14 Juli 1999 mengatur bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk membantu penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Amunisi adalah bagian dari masyarakat, yang diharapkan pula dapat berperan aktif. Karena itu, sebagai media cetak, yang akan turut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, Amunisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tentunya, diaflikasikan dalam bangun tubuh (halaman) dengan organ-organ (rubrikasi) yang tepat sasaran, yakni setiap yang disajikan adalah berisi informasi-informasi yang digali melalui kerja keras investigasi dengan pendalaman yang dapat dipertangungjawabkan.