Putusan PT DKI Jakarta Sebut Pengurus KPRI RSCM Versi Munaslub Tidak Sah

  • Whatsapp
98wilmar-300x209
Kuasa hukum KPRI RSCM Roffi Ullah, SH, Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH, Budi Suranto, SH, MH dan Drg Andi Mappaile

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM-Pengurus KPRI RSCM  periode  2011-2013 pimpinan DR. drg Andi Jimmy Mappaile, SP BM, MBA melalui kuasa hukumnya Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH dan kawan-kawan menyampaikan somasi kepada  Dirut RSUPN Dr. Cipto Mangun Kusumo serta Menteri Kesehatan melalui Suratnya No. 10/S/JPW/X/2016 tertanggal 20 Oktober 2016.

Dalam somasi tersebut disampaikan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 74/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 10 Maret 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 308/Pdt/2016/PT.DKI tertanggal 29 Agustus 2016, dimana dalam ke 2 (dua) amar putusan tersebut menyatakan antara lain tergugat melakukan perbuatanmelawan hukum.

Putusan itu menyatakan para menyatakan sah menurut hukum kepengurusan KPRI-RSCM di bawah pimpinan/ketua Pengurus/Penggugat untuk periode 2011-2013, menyatakan tidak sah menurut hukum kepengurusan KPRI-RSCM hasil rapat anggota luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2014 oleh Para Tergugat, menyatakan tidak sah menurut hukum pemblokiran rekening-rekening Penggugat pada Bank Mandiri KCP RSCM dan BCA KCP Sentral Cikini yang dilakukan oleh Terggat II dan Tergugat III.

Teguran tersebut disampaikan agar pihak-pihak Tergugat I (Deden Muhammad Sophian), Tergugat II (Dr. Sukamto), Tergugat III (Imarsan), Tergugat IV (dr. Czeresna Heriawan Soejono), Tergugat V (Jumaisir), Tergugat VI (Zaelani) tidak melakukan tindakan hukum apapun sehubungan dengan pengakuan dan pengesahaannya yang mengaku-ngaku sebagai pengurusan KPRI-RSCM hasil rapat anggota luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2014.

Oleh karena berdasarkan ke 2 (dua) putusan pengadilan tersebut menyatakan tidak sah menurut hukum kepengurusan KPRI-RSCM hasil rapat anggota luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2014 oleh Para Tergugat.

Wilmar Rizal Sitorus, SH.MH menyatakan somasi perlu disampaikan agar anggota Koperasi KPRI-RSCM yang berjumlah ± 3.000 anggota tidak mendapatkan informasi yang salah dan sesat dari pihak-pihak yang mengaku dan mengesahkan  sebagai pengurusan KPRI-RSCM hasil rapat anggota luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2014.

Sementara pada kuasa hukum KPRI RSCM lainnya, Budi Suranto Bangun, SH.MH juga menyampaikan dalam somasi tersebut juga diingatkan akan proses Pelaporan Pidana atas Laporan Polisi No. Po. 224/K/II/2014/Polres JP tertanggal 21 Februari 2014 tentang dugaan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan  dengan Terlapor Imarsan Amak Cs.

Laporan Polisi No. Po. 100/K/I/2014/Polres JP tertanggal 25 Januari 2014 tentang dugaan tindak pidana Pengrusakan dan Pengerusakan barang secara bersama-sama dengan Terlapor Sarifudin Joko Warsono Cs yang saat ini masih berjalan dalam proses penyidikan Polres Metro Jakarta Pusat.

Hal tersebut dinyatakan untuk diingatkan proses masih berjalan, penyidikan walaupun terkesan lambat pada saatnya piha – pihak tersebut pasti harus diproses secara hukum dan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. “Klien kami akan segera memberikan keterangan tambahan kepada Penyidik dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 308/Pdt/2016/PT.DKI tertanggal 29 Agustus 2016,” terang Budi Suranto.

Ketika ditanya apa benar pengurusan KPRI-RSCM 2014-2016 hasil rapat anggota luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2014 telah diterima Registrasinya oleh Dinas Koperasi Prop. DKI Jakarta,  Advokat Budi Suranto Bangun, SH.MH menjelaskan tidak benar adanya Registrasi tersebut.

“Itu bukan Pengesahan dari Dinas Koperasi Prop. DKI Jakarta untuk menyatakan mempunyai Legitimasi sebagai Pengurus KPRI-RSCM 2014-2016 hasil rapat anggota luar biasa,” katanya.

sambil mempertunjukkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada ke 2 (dua) amar putusannya menyatakan tidak sah menurut hukum kepengurusan KPRI-RSCM hasil rapat anggota luar biasa oleh para tergugat. (dra)

 

 

 

 

 

Pos terkait