Rakor Pemerintahan Desa, Eko Putro Sandjoyo: Penyerapan Dana Desa Jauh Lebih Baik

  • Whatsapp

Oleh Budi Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID-Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, yang hadir dalam Rakor Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah, Senin (14/5) mengatakan penyerapan dana desa jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam empat tahun ini, Pemerintahan Jokowi telah mengucurkan sekitar 180 triliun. “Kita lihat, pencapaian pembangunan infrastruktur yang mencapai 100.000 kikometer di daerah-daerah telah mendapat piagam MURI,” katanya kepada wartawan. “Begitu juga pembangunan Posyandu, sarana air bersih dan Polingdes sangat pesat,” tambahnya.

Menteri Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Juli 2016 menggantikan Marwan Jafar ini lebih lanjut mengatakan bahwa tiga tahun lalu menurut data BPS terkait kemiskinan desa turun dari 27 juta menjadi 17 juta, dan dari data  Kementrian Kesehatan angka standing dengan adanya infrastrukur dan sarana air bersih dan McK turun dari 37% menjadi 27%. “Tetapi angka pastinya kita masih menunggu hasil dari Sensus BPS yang di selengarakan oleh Podes,” ungkapnya..

Sementara, katanya Presiden meminta agar dana desa dapat dimanfaatkan dengan baik. Pembangunan sarana dari dana desa sebaiknya gunakan material lokal dengan pola padat karya tunai, sehingga dana Rp 80 triliun dapat berputar di desa dan dapat membangun ekonomi desa yang baik.

“Mulai tahun ini ditetapkan  padat karya tunai merupakan kewajiban, karena mulai tahun ini semua proyek dana desa wajib swakelola dan itu sudah ada peraturannya. Dari nilai proyek yang ada sekitar dan 30% nilai proyek wajib untuk membayar upah secara harian, atau mingguan,” papar Menteri.

Kalau dana desa Rp60 triliun, 30% -nya ada sekitar Rp18 triliun . Angka sebesar itu dapat mensejahterakan dan menghidupkan daya beli desa.

Menurut Menteri, penyerapan dana desa tahap pertama  sudahdiajukan. Yang tadinya bulan April dan sekarang bulan Januari di level desa sudah 97% . Hanya ada 5 daerah masih belum selesai. Ini artinya,  sudah lebih separuhnya tersalurkan. Yang belum hanya  Aceh Utara,Nabire dan lain-lain. alasannya karena adanya Pilkada, rekapitulasi dari setiap desa-desanya belum selesai dan menjadikan  RAPBD telat.

“Untuk pendamping desa sekarang ini sudah saya rekom ke provinsi yang lebih mengetahui soal SDM yang handal, supaya drop-drop tidak lagi dari pusat. Kita lakukan secara online dan sulit untuk intervensi karena terbuka untuk publik dan setiap enam bulan kita lakukan evaluasi,” tegasnya.

 

 

 

Pos terkait