Raubun, Terkait Rekomendasi KASN: DPRD Malra Jangan Jadi “Macan Ompong” 

  • Whatsapp

Oleh Jecko Poetnaroeboen

LANGGUR, AMUNISINEWS.CO.ID – Pelaksanaan uji kompetensi pejabat administrator dalam lingkup Pemda Kabupaten (Pemkab) Malra Tahun 2020, sangat disesali tidak sesuai dengan aturan yang berlaku

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bidang Organisasi BPC GMKI Tual – Malra, Wage Rudolf Raubun di Langgur, Jumat (2/4/2020)

Menurut Ketua Bidang Organisasi BPC GMKI Tual – Malra, Wage Rudolf Raubun betapa tidak Pelantikan oleh. Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun yang melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, beberapa waktu lalu, selain dari uji kompetensi yang dinilai menabrak aturan juga sangat disayangkan ada tiga nama jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama, yang tidak sesuai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“ dalam pelantikan tersebut ada tiga (3) nama yang tidak sesuai dengan komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sangat disesali karena tidak sesuai dengan hasil uji kesesuaian (Jop Fit) karena ada jabatan yang belum dan masih dalam rancangan pembentukan ( Ranperda),” U/ungkap Wage Raubun

Wagi Raubun menuturkan, pelantikan tiga nama tersebut sangat mengabaikan etika pemerintahan terhadap pejabat negara, dan telah mencederai rasa keadilan bagi sebagian PNS.

“Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN ) tentang hasil seleksi terbuka ( lelang jabatan ) JPT Pratama Lingkup Pemda Malra terhadap 12 JPT Seharusnya dilantik 3 nama yang direkomendasikan KASN bukan nama diluar rekomendasi KASN” tutur Wage Raubun

Wage Raubun juga menambahkan, Ada jabatan seleksi terbuka yang diisi oleh pejabat yang hanya mengikuti Jop fit, padahal ada jabatan yang belum, atau masih dalam Ranperda.

“ dalam pelantikan tersebut ada kepala OPD yang pangkatnya lebih kecil dari sekretaris Dinas ini sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku di Republik ini” Wage Raubun
menyesalkan

Selain itu, Wage Raubun mengharapkan kirannya Dewan Perwakilan Rakyat ( DPRD ) Kabupaten Maluku Tenggara agar segera menyikapi hal tersebut untuk memanggil, Pemerintah Eksekutif di daerah ini untuk meminta pertanggung jawaban, terkait tiga nama tersebut.

“Hal ini yang harus di sikapi oleh DPRD, Kab Malra dalam menggunakan hak interpelasi, untuk memanggil Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, jangan sikap seperti macan ompong yang hanya mengaung dan tak bisa untuk berbuat apa – apa terkait hal tersebut,” pungkas Wage Raubun

Pos terkait