RPH Mubazir, Kadistan Barru Disorot Publik

  • Whatsapp

Oleh Arianto

RPH Barru (foto: Bidik Nasional)

BARRU, AMUNISINRWS.CO.ID – Rumah Potong Hewan (TPH) adalah bagian upaya program pemerintah pusat, untuk menertibkan atau menyatukan para pemotong hewan di atu titik tempat.

Namun harapan pemerintah pusat tersebut, terkadang tak sesuai karena pemerintah setempat tidak mengindahkannya. Akibatnya, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat.

Hal seperti itulah mungkin yang terjadi di Pemkab. Barru. Pasalnya, pembangunan RPH   dari Dinas Peternakan yang didirikan sejak tahun 2015 silam, namun tak kunjung digunakannya, hingga saat sekarang ini.

Padahal bangunan itu tidak seharusnya dimubazirkan, sebab selain tujuan dan harapan pemerintah pusat itu adalah baik, juga bangunan itu menelan anggaran APBD pokok 2015  sebesar RP 300 juta, lalu kini telantar begitu saja.

Sejalan dengan itu, H.Bakri selaku Ketua Asosiasi Perhimpunan Pengusaha Sapi dan Kerbau kepada media ini mengatakan, dengan adanya RPH seperti ini, harapan pemerintah dan masyarakat kabupaten Barru, adalah penyelamatan sapi produktif.

“Adanya rumah potong hewan bagian dari penyelamatan sapi betina yang hamil sapi yang sudah dicek kesehatannya artinya layak potong tidak mengandung penyakit atau sapi gila dan juga memiliki surat jual beli dari desa atau kelurahan,” tutur H. Bakri.

Lanjut ditambahkannya, bahwa adanya tempat pemotongan khusus seperti itu, juga bagian dari kemudahan mengenali asal hewan dan kehalalannya, yakni bukan sapi curian dan  kedua RPH ini di dukung oleh Perda.

“Perdanya berbunyi, bila mana memotong sapi betina produktif maka dituntut 1sampai 3 tahun penjara atau denda 100 Juta rupiah, namun perda ini adalah pelengkap dari RPH yang sampai sekarang tidak ada yang berjalan,” ujar H.Bakri.

Selanjutnya, Jalil selaku PPK dari peroyek pembangunan RPH tersebut, yang juga saat dikonfirmasi terksat fungsi dan uji kelayakan peroyek tersebut, dikatakannya, diri selaku PPK hanya menindak lanjuti apa yang menjadi perencanaan Dinas itu, di karenakan sudah ada bangunan dari tahun sebelumnya.

” Kami hanya melanjutkan bangunan tersebut dengan anggaran 300 JT dari APBD pokok 2015 dan masalah bangunan tersebut, belum difungsikannya itu, dikarenakan pemerintah kabupaten Barru, terlambat membuatkannya perda,” jelas Jalil.

, H.Bakri dan LSM Laki  A.Agus, sangat mengharapakan agar pemerintah daerah segera bertindak, agar  memfungsikan bangunan itu, mengiringi Perda yang sudah terbuatkan dan juga menghargai besarnya biaya uang rakyat terkait itu.

 

 

Pos terkait