Rabu , 17 Januari 2018
Home / BERITA UTAMA / RPTRA Gebang Sari Caliandra yang Diresmikan Ahok Tanahnya Bermasalah

RPTRA Gebang Sari Caliandra yang Diresmikan Ahok Tanahnya Bermasalah

Oleh Asdhy/Mustafa Kamal

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID- Pada 20 Oktober 2016 lalu, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang ketika itu menjabat Gubernur DKI Jakarta meresmikan sembilan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Salah satunya, RPTRA Cipayung, Jakarta Timur.

Taman yang berdiri di atas tanah yang luasnya lebih dari 4.000 meter persegi itu,kini sudah tertata rapi dengan berbagai fasilitas yang cukup memadai. Anak-anak terlihat bergembira bermain di taman itu.

Tapi, sayangnya, di balik keasrian taman itu masih menyisakan cerita sedih dari keluarga yang menjadi ahli waris dari Puklon bin Dirun pemilik tanah itu. Para ahli waris hanya bisa menatap sedih ke taman karena tak bisa menikmati peninggalan sang kakek lantaran tanah itu sudah beralih ke Dinas Pertamanan DKI Jakarta tanpa jual beli yang resmi.

Hal ini terungkap ketika pria bernama Bonan mendatangi kantor Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, baru-baru ini. Bonan menceritakan bahwa dia adalah salah satu ahli waris dari Puklon yang ditunjuk oleh saudara-saudaranya untuk mengurus tanah waris yang sudah berubah jadi taman itu.

Bonan yang nampak sedih, lesuh dan menahan kesal, ditemui Amunisinews.co.id menceritakan kedatanganya ke Dinas Pertamanan. “Saya mempertanyakan mengapa tanah saya berubah jadi taman tanpa ganti rugi,” katanya.

Bonan pun menceritakan kronologinya. Awalnya terdapat akte jual beli antara Puklom bin Dirun dengan Masduki atas tanah persil No. 316. Akte jual beli dibagi dua, yakni  Akte jual beli nomor No. 2001/JB/V tahun 1979 dan AJB No. 2002/JB/V/ tertanggal 25 Mei 1979 itu.

“Dua akte jual beli (AJB) itu terindikasi palsu. Indikasinya, Kakek saya, Puklon meninggal pada 17 Mei 1979. Masa orang mati bisa tanta tangan akte jual beli,” kata Bonan.

Nah berdasar AJB itu, kemudian pada tanggal 21 Juni 1983 diterbitkan SHM No. : 23/Bambu Apus dan SHM No.  24/Bambu Apus atas nama Puklom. SHM itu kemudian beralih kenama Masduki Kusmamidjaya berdasarkan AJB No 2001. Kemudian, beralih lagi atas nama Amir Hamzah berdasarkan AJB No. 069/B, Apus/Ps Rebo  tanggal 15 Maret 1990.

Atas perubahan itu SHM No 24 dimatikan karena telah terbit SHM baru No. 349 Bambu Apus sedangkan SHM No.23 dimatikan diganti SHM No. 350.

Singkat cerita, menurut Bonan, Masduki kemudian menjual lagi tanah itu kepada Amir Hamzah  dan Esti. Selanjutnya, nama Ferrial, anggota DPRD DKI Jakarta disebut membeli dari Amir Hamzah dan menjualnya kembali kepada Dinas Pertamanan DKI Jakarta.

Tapi, kata Bonan, ketika dia dihadirkan dalam rapat di Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta membahas masalah tanah tersebut, dia terheran-heran karena  ada yang menerima penjualan tanah kepada Dinas Pertamanan Rp 5,5 M. “Ada yang menerima uang itu dan yang menandatanganinya tapi bukan Pak Ferrial. Siapakah orang itu hanya Pak Ferrial dan Dinas Pertamanan yang tahu,” kilah Bonan.

RPTRA Cipayung yang diberi nama Taman Caliandra itu dibangun menggunakan dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) DKI Jakarta. Jika soal belanja tanahnya terindikasi membeli dari hasil yang ilegal maka sudah sepantasnya Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) DKI untuk segera mengambil langkah-langkah penyidikan mengungkap tuntas siapa-siapa saja yang terbukti culas mencurangi ahli waris Puklon.

 

editor Hendra Usmaya

 

(Visited 128 times, 2 visits today)

Simak Juga

Pembekalan Ketum Jalasenastri guna Penyegaran Organisasi, hadir Ketua Korcab V DJAT

Oleh: Herry Subianto   SURABAYA, AMUNISINEWS.COM – Ketua Koordinator Cabang (Korcab) V Daerah Jalasenastri Armada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *