RUU Pemberantasan Tindak Pidana Teroris Harus Mengatur Ujaran Kebencian

  • Whatsapp
maksuym-zubbir
Maksum Zubbair, Ketua Rumah Kamnas (foto: ist)

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM- Masih ingat buku  Atas Nama Kebencian, yang ditulis almarhum Brigjen Pol. DR. Maruli CC Simanjuntak Msi? Nah, kalau berbicara masalah Kejahatan berbasis kebencian pasti ingat buku tersebut.

Sementara, Violent Crime Control and Law Enforcement Act 1994 (Altschiler 2005, 5) mendefinisikan kejahatan berbasis kebencian adalah kejahatan yang pelakunya dengan sengaja (berniat) memilih korbannya, atau dalam hal ini si pelaku memilih sasaran/target yang merupakan obyek dari kejahatan yang dilatarbelakangi kebencian terhadap ras, warna kulit, agama, asal kebangsaan, etnis, jenis kelamin, orang cacat, atau orientasi seksual dari orang tersebut.

Nah, karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu tercipta dan terjamin rasa  aman, nyaman dan damai. Semaraknya media sosial yang menebar kebencian, radikal dan intoleransi perlu segera diredam. Perlu diingat falsafah bangsa dan sumber dari sumber hukum Negara kesatuan Republik Indonesia yakni Pancasila.

Terkebih lagi, saat ini Pansus DPR RI tengah menggodok RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT), sebaiknya Pansus  mempertimbangkan terkait organisasi yang tidak mau mengakui Pancasila dan ujaran kebencian yang semarak di Medsos agar diatur ke dalam pasal PTPT.

Hal ini ditegaskan Ketua Rumah Kamnas Maksum Zubbair kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/10).  Dia juga berharap Pansus DPR RI mengkaji dan serius mengamati hal ini, karena semakin hari semakin menunjukan eskalasi yang cenderung tinggi, sebaiknya dipertimbangkan terkait organisasi yg tidak mau mengakui Pancasila dan ujaran kebencian yang semarak di Medsos agar diatur ke dalam pasal RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT).

Dengan mudah mengkafirkan orang lain (Takfiri)  secara sembrono berlindung dibalik dalil-dalil agama dapat  membuat masyarakat awam salah memahami dan terprovokasi melakukan tindakan pidana. “Beragama untuk saling berbuat kebajikan, bukan untuk memecah belah,” tandas Maksum.

Maksum mengingatkan pula bahwa Federasi Bureau of Investigation (FBI) mendefinisikan kejahatan berbasis kebencian sebagai “tindakan criminal yang dilakukan pelaku terhadap seseorang, sesuatu, atau benda yang dimotivasi secara keseluruhan atau sebagian karena bias ras, etnis, warna kulit, agama dan orientasi seksual” (Ronczkowski 2007, 36), kejahatan ini ditujukan kepada kelompok anggota sebuah kelompok tertentu karena sifat keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut.

Menurut Jacob dan Potter (1998,27) Hate Crimes adalah Criminal law and Indentity Politics; kejahatan ini adalah kejahatan sosial yang tidak mengandung makna tersendiri untuk mengukur skala masalah atau hukuman yang pantas dan sangat tergantung pada bagaimana kejahatan itu diartikan atau didefinisikan. Ini  menyangkut konteks norma sosial, perubahan sosial dan hukum dan pengaruh berbagai hal seperti politik, budaya atau faktor lingkungan di level lingkungan yang berbeda-beda.

Hasil penelitian Walters (2010) menyimpulkan bahwa terjadinya proses kejahatan kebencian dipandang sebagai hasil adaptasi dari frustasi atas kegagalan dengan cara-cara yang sah mencapai tujuan budaya berupa kesuksesan materi, dengan mengambil contoh orang asia diserang kelompok yang merasa dirugikan dengan kekuatan ekonomi yang berkembang dari orang-orang jepang dan korea serta keberhasilan perdagangan Asia-Amerika.

Penelitian Walters dengan pendekatan teori merton serta Gottfredson dan Hirchi menjelaskan mengenai pelaku kejahatan dan faktor-faktor penyebab dalam diri pelaku, kesimpulan penelitiannya bahwa kejahatan tersebut dilakukan sebagai manifestasi rasa frustasi mencapai kesuksesan dalam berkompetisi dan rendahnya tingkat penegndalian diri.

Kasus-kasus kejahatan kebencian dalam pengertian Durkheim disebut anomi di tengah masyarakat (mustofa 2006, 137), situasi ini ditandai adanya ketidak selarasan antara harapan dengan pengaturan hubungan sosial dalam masyarakat tertentu. Akibatnya, terdapat ketidakpuasan dalam bentuk disorientasi individu, kehidupan sosial yang bersifat merusak dan konflik meluas. Saat masyarakat menuju disorientasi, anomi bakal terjadi (mustofa 2006, 134-142).

Keadaan anomi terjadi lantaran pengendalian sosial di suatu masyarakat melemah, ujungnya meledak menjadi gangguan keamanan berbentuk kerusuhan masa, perbuatan anarkis dan kejahatan kebencian. Kondisi inilah oleh Durkheim disebut social currents . menurut Durkhheim (Ritzer 2011, 87) social currents merupakan fakta sosial yang tidak menghadirkan dirinya secara jelas. Durkheim mencontohkan beberapa bentuk sosial currents “gelombang besar antusias, kemarahan, dan rasa kasihan yang tercipta dalam kerumunan massa”. Kita mudah terbawa terbawa sosial current semacam ini. Dalam bahasa yang lebih sederhana sosial currents sebagai emosi kolektif dalam kelompok yang memiliki dampak yang lebih kuat daripada emosi masing-masing individu itu sendiri. (dra)

Pos terkait