Ini Saran Neta S Pane dalan Kasus RSO-Alvin

  • Whatsapp

oleh Tim

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID– Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Sembiring Pane menyarakan Polri untuk memperlihatkan di sikap Profesional dalam menangani kasus lapor malapor antara RSO dan pengacara Alvin Lim.

“Sikap profesional Polri dapat diperlihatkan melalui labgkah memeroses terlebih dahulu aduan pertama dari pihak Alvin Lim,” kata Neta di Jakarta, Selasa(2/6/2020).

Hal itu, katanya diperlukan untuk membuktikan apakah tuduhan pidana dilaporan pertama benar adanya.

“Jika laporan pidana Alvin Lim terhadap Raja Sapta Oktohari (RSO) terbukti benar, tapi yang diproses terlebih dahulu malahan laporannya pihak RSO dan kemudian Alvin dijebloskan atas ujaran kebenaran yang disampaikannya, itu namanya kriminalisasi,” ucap Neta.

Kata Neta, hal itu bisa mencederai Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter). “Kapolda Metro Jaya harus turun tangan melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara ini,” desak Neta. “Polri harus profesional,” saran Neta.

Sementara, praktisi hukum H. Onggowijaya, SH, MH mensinyalir ada upaya pembungkaman dengan modus mengkriminalisasi Advokat Alvin Lim, SH, MH(c), MSc, CFP di tengah upayanya membongkar dugaan kasus mega penipuan, penggelapan dan pencucian uang ribuan nasabah bernilai Rp8 triliun di PT Mahkota Properti Indo Permata milik Raja Sapta Oktohari (RSO) yang kasusnya ditangani Polda Metro Jaya.

Sebagai advokat yang sedang menjalankan tugas, Alvin Lim disebut memiliki hak imunitas sebagaimana diatur pada Pasal 16 UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

“UU No 18 Tentang Advokat ini terkandung adanya Hak Imunitas yang tertuang di Pasal 16. Bunyinya, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas dan profesinya sepanjang itikad baik dan berbicara kepada pers untuk membela kliennya,” ucap praktisi hukum H. Onggowijaya, SH, MH kepada wartawan, Selasa (2/6/2020) di Jakarta.

SqraPraktisi hukum, H. Onggowijaya, SH, MH (tengah) bersama advokat Alvin Lim dan Natalia Rusli, SH.

Apalagi, lanjutnya, apa yang disampaikan Alvin didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. “Indikasi kriminalisasi ini terasa kental, yang diwarnai adanya penyebaran informasi yang menyesatkan masyarakat dimana seolah-olah tuduhan dialamatkan pula terhadap Osman Sapta Odang (OSO).

Menurut Onggowijaya, tuduhan terhadap OSO sejatinya tidak pernah ada. Sebab yang dilaporkan dalam kasus itu adalah RSO selaku pemilik dan Direktur Utama PT. MPIP pada saat terjadinya penempatan dana oleh para nasabah. “ pihak yang dilaporkan adalah PT MPIP yang pada saat penempatan dana oleh para nasabah diduga adalah RSO,” jelas Onggowijaya.

Kasus ini merebak ketika pada 9 April 2020, advokat Alvin Lim, melaporkan Raja Sapta Oktohari (RSO) selaku salah satu direksi PT MPIP pada saat penempatan dana oleh para nasabah ke Polda Metro Jaya atas dugaan pidana penipuan, penggelapan, tindak pidana perbankan dan pencucian uang yang merugikan kliennya sebesar Rp15,9 milyar.

Laporan tersebut kemudian ditanggapi oleh RSO melalui kuasa hukumnya, Welfrid Silalahi dengan membuat laporan balik di Polda Metro Jaya. Tuduhannya persangkaan pencemaran nama baik terhadap pemilik akun media sosial LQ Indonesia Lawfirm yang mengumumkan perihal pelaporan dugaan pidana yang dilakukan oleh postingan Facebook LQ Indonesia Lawfirm atas UU ITE pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik.

Mendapat perlawanan, Alvin tak surut. Ia bahkan menyatakan siap menjadi martir demi eksistensi tugas profesinya sebagai lawyer. “Saya akan melawan dengan resiko apapun demi membela kepentingan umum terutama membela hak-hak para korban investasi bodong yang sudah menimbulkan kerugian di masyarakat,” seru Alvin.

Ia mengaku akan menghadapi kasus itu secara kesatria dan meminta perlindungan hukum ke Kapolri dan Kapolda Metro Jaya atas kasus yang dialaminya tersebut.

Hal ini disampaikan sejalan dan tetap relevan diajukan, sebagaimana penegasan yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan di Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan FORKOPIMDA di SICC Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2020).

“Di pertemuan tersebut Presiden mengultimatum akan mencopot para penegak hukum yang terlibat mafia, yang kerap ‘menggigit’ orang yang benar, serta melindungi orang yang bersalah. Upaya kriminalisasi diduga dilakukan oleh orang yang terancam kebobrokannya terbongkar di media,” ujarnya.

Terhadap laporan pihak RSO kepada Alvin atas postingannya di media sosial FB, Onggowijaya melihat ada yang salah alamat dan keliru di pihak RSO. Sebab, katanya, keterbukaan publik untuk mendapatkan informasi harus dijadikan acuan ketika LQ Indonesia Lawfirm memposting laporannya di media sosial Facebook.

“Itu semata-mata untuk kepentingan umum, sebagaimana tertera 3/4 dari isinya adalah himbauan agar masyarakat berhati-hati. 1/4-nya adalah keterangan mengenai pelaporan pidana terhadap dugaan penggelapan, penipuan dan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh terlapor Raja Sapta Oktohari,” terang Onggowijaya

Menurutnya, apa yang dilakukan Alvin Lim adalah sebuah proses penegakkan hukum yang langka. Jadi, sudah semestinya pemerintah terutama aparat penegak hukum menaati Pasal 16 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. “Gimana ceritanya advokat yang ingin menegakkan hukum justru mau dipidana, apa ini bukan kriminalisasi, namanya?” timpal Onggowijaya dengan nada heran.

Dijelaskannya, seorang advokat yang sedang menjalankan tugas tidak dapat digugat pidana atau perdata. Ditambah lagi dengan pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, tidak dipidana”.

Postingan yang disampaikan LQ Indonesia Lawfirm berisi pemberitaan tentang kasus yang ditangani adalah upaya penegakkan hukum dan himbauan terhadap masyarakat agar yang menjadi korban mau lapor polisi. Ternyata postingan tersebut membuahkan hasil, 1 bulan kemudian dua korban PT MPIP milik RSO kembali didampingi LQ Indonesia Lawfirm melaporkan RSO ke Polda Metro Jaya.

Hingga saat ini sudah ada 8 nasabah memberikan kuasa yang melapor ke LQ Indonesia Lawfirm untuk mengadukan perusahaan milik RSO secara pidana.

Hampir sama dengan Onggowijaya, ahli pidana Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH mengatakan, sesuatu yang sudah jelas beredar dan sudah diketahui di masyarakat secara umum seperti halnya dugaan kasus penipuan, penggelapan dan pencucian uang di PT Mahkota Properti Indo Permata milik Raja Sapta Oktohari (RSO), tidak perlu dibuktikan. “Majalah Gatra Edisi 28 Mei – 3 Juni 2020, pada covernya menunjukkan foto Raja Sapta Oktohari, dengan judul ‘Skema Ponzi Mahkota Raja Okto’ sebenarnya sudah terang benderang,” paparnya.

Skema Ponzi disebutnya adalah skema tutup lobang gali lobang yang tidak ada untungnya sehingga pasti masyarakat yang masuk rugi. Menurutnya, konotasi Skema Ponzi negatif dan diketahui sebagai salah satu modus penipuan. “Bahkan di Amerika Bernie Maddof dipenjara atas Skema Ponzi yang diketahui memiliki unsur penipuan,” ujarnya.

Dijelaskan Dwi Seno cover Majalah Gatra, yang diedarkan secara umum sudah secara terang benderang mengumumkan dugaan penipuan yang diduga dilakukan oleh Raja Sapta Oktohari sesuai tertera pada judul.

Bagi ahli pidana yang dikenal vokal ini, Alvin Lim adalah sosok lawyer yang gigih membela kepentingan klien. Karena idealisme dan kegigihannya membela kliennya pula, Alvin Lim disebut pernah menjadi korban kriminalisasi melawan direktur utama sebuah perusahaan asuransi ternama yang ditetapkan jadi tersangka atas laporan Alvin Lim.

Peristiwanya terjadi kala Alvin tengah membela kliennya atas klaim asuransi senilai Rp15 juta yang tidak bersedia dibayarkan oleh perusahaan asuransi ternama tersebut.

“Alvin dikriminalisasi dengan tuduhan palsu memberikan perbantuan pembuatan KTP palsu kliennya, meski kemudian tuduhan tersebut tak terbukti dan Alvin dibebaskan dari tuduhan,” kata Dwi Seno, mengingatkan kembali jangan sampai peristiwa serupa terjadi kedua kalinya.

Raja Sapta Oktohari yang dihubungi terkait hal ini belum menjawab. Pertanyaan yang diajukan via aplikasi WattsApp-nya belum ada balasan hingga berita ini ditayang.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *