SDN III Harapan Baru Kota Bekasi Diduga Lakukan Pungli

  • Whatsapp

Oleh Tim

BEKASI, AMUNISINEWS.CO.ID- Presiden RI Joko Widodo di dalam menyelenggarakan pemerintah yang bersih dari KKN telah membentuk tim SABER PUNGLI (Sapu Bersih Pungutan Liar ). Hal ini untuk mencegah dan memberantas praktik pungli  di sejumlah instansi pemerintah,yang menjadi sorotan pemerintah adalah disekolah – sekolah,dengan berbagai modus sering terjadi “pungli”

Oleh karenanya,Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan ”Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar”. Berdasarkan Perpres inilah, Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada SATGAS SABER PUNGLI untuk memberantas praktek PUNGLI di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Stgas Saber Pungli memiliki 4 fungsi, yaitu,intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi. Satgas Saber Pungli juga diberi kewenangan untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan / OTT (Pasal 4 huruf d Perpres)

Susunan Stgas Saber Pungli sebagai berikut :
1) Pengendali/Penanggungjawab  : Menko Polhukam Wiranto.
2) Ketua Pelaksana : Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno.
3) Wakil Ketua Pelaksana I : Irjen Kemdagri Sri Wahyuningsih (Pelaksana Tugas).
4) Wakil Ketua Pelaksana II : JAM Bidang Pengawasan Widyo Pramono.
5)  Anggota Satgas terdiri dari : Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN dan POM TNI.

Dengan adanya Perpres tersebut, maka masyarakat dapat secara langsung melaporkan praktek-praktek PUNGLI yang dilakukan oleh aparat di instansi Pemerintah, TNI dan Polri dari Aceh sampai ke Papua kepada SATGAS SABER PUNGLI melalui :
* WEBSITE          : http://saberpungli.id
* SMS                   : 1193
* CALL CENTER : 193
Laporan masyarakat disertai dengan Identitas Pelaku, Lokasi Kejadian dan Instansinya (Identitas Pelapor akan dirahasiakan).

Adapun Jenis Pungli di sekolah yg dilaporkan satgas pungli

Ragam Pungutan Di Sekolah – Sekolah
1. Uang pendaftaran masuk
2. Uang SSP / komite
3. Uang OSIS
4. Uang ekstrakulikuler
5. Uang ujian
6. Uang daftar ulang
7. Uang study tour
8. Uang les
9. Buku ajar
10. Uang paguyupan
11. Uang wisuda
12. Membawa kue/makanan syukuran
13. Uang infak
14. Uang foto copy
15. Uang perpustakaan
16. Uang bangunan
17. Uang LKS dan buku paket
18. Bantuan Insidental
19. Uang foto
20. Uang biaya perpisahan
21. Sumbangan pergantian kepala sekolah
22. Uang seragam
23. Biaya pembuatan pagar/fisik dll
24. Iuran untuk membeli kenang-kenangan
25. Uang bimbingan belajar
26. Uang try out
27. Iuran pramuka
28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan
29. Uang kalender
30. Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan
31. Uang koprasi (uang tidak di kembalikan)
32. Uang PMI
33. Uang dana kelas
34. Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR
35. Uang UNAS
36. Uang menulis ijazah
37. Uang formulir
38. Uang jasa kebersihan
39. Uang dana social
40. Uang jasa menyebrangkan siswa
41. Uang map ijazah
42. Uang STTB legalisir
43. Uang ke UPTD
44. Uang administrasi
45. Uang panitia
46. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya
47. Uang listrik
48. Uang computer
49. Uang bapopsi
50. Uang jaringan internet
51. Uang Materai
52. Uang kartu pelajar
53. Uang Tes IQ
54. Uang tes kesehatan
55. Uang buku TaTib
56. Uang MOS
57. Uang tarikan untuk GTT {Guru Tidak Tetap}
58. Uang Tahunan {kegunaan tidak jelas}
dalam kondisi pemerintah memperketat pengawasan,Komite sekolah dijadikan kepanjangan tangan dari kepala sekolah untuk memungli ke wali murid.

Walau pemerintah sudah begitu ketat membuat peraturan pencegahan  Pungli sangat marak di Bekasi,salah satunya adalah di SDN III Harapan Baru,Bekasi Kota,Jawa Barat.

Berkedok kegiatan Out ing Class,SDN III Harapan Baru Bekasi berencana mengadakan tour ke luar sekolah dengan biaya Rp:280.000/siswa dan Rp:110.000/orang tua wali murid.

Kamis 11/10/2018 media ini mendapat aduan dari wali murid,Taufiq wali murid kelas 3 ini mengatakan, Komite Sekolah memungut biaya Out ing Class sebesar Rp:280 ribu kepada seluruh siswa yang berjumlah kurang lebih 700 siswa,bahkan orang tua pun dipungut biaya Rp:110 ribu untuk acara ini,”ujarnya kepada wartawan di SDN III Harapan Baru Kota Bekasi,Kamis,11/10/2018.

guna memenuhi kode etik jurnalistik yaitu pemberitaan yang berimbang,media ini melakukan klarifikasi kepada pihak sekolah,yang pertama kali dituju adalah Kepala Sekolah SDN III Harapan Baru,Kota Bekasi Rita,namun,Rita tidak ada di tempat,melalui whatsaapnya,Rita mengatakan bahwa;Ia sedang ada di Acara hajatan Kepala Dinas,wartawan media ini terus mencari sumber yang kompeten untuk klarifikasi dugaan pungli tersebut,kordinator kelas (korlas) yang dibentuk komite sekolah dan sejatinya tidak diatur dalam undang-undang maupun permendikbud pun diburu,namun tak satupun dari para kordinator kelas mau memberikan keterangan pada awak media.

Akhirnya,awak media menuju ke ruang guru dan ditemui oleh seorang guru SDN III Harapan Baru Ahmad Jaelani,tak banyak yang bisa disampaikan Ahmad kepada awak media,Ia hanya mengatakan,”saya akan sampaikan kepada Kepala Sekola terkait masalah ini,saya tidak tahu kalau ternyata program out ing class ini menjadi masalah di kalangan orang tua,” ungkap Ahmad.

Suasana di SDN III terlihat sedikit kisruh,karena,orang tua yang diangkat korlas meminta dengan paksa biaya untuk out ing class kepada para wali murid yang belum bayar,ada dugaan,para Korlas ini mendapatkan keuntungan dari diselenggarakannya out ing class.

“Bahasa yang digunakan para korlas dalam menagih biaya out ing class sudah melampaui batas dan tidak beretika lagi,mereka tidak memiliki rasa kemanusiaan dalam menagih biaya tersebut,ini dampak buruk dari dibentuknya Korlas,saya minta Korlas dibubarkan,karena Korlas ini ilegal dan tidak ada payung hukumnya,”tandas Taufiq kesal.

Taufiq juga berjanji akan membawa kasus pungli ini ke Meja Hijau.

ket poto: wawancara dengan Guru SDN 3 Harapan Baru Ahmad Jaelani (Batik Pakai peci)

 

Pos terkait