Arniza Nilawati: Selesaikan Kasus Jiwasraya secara Tuntas dan Bayar Klaim Polis Nasabah

  • Whatsapp
Oleh Budi Setiawan
JAKARTA,AMUNISINEWS.CO.ID-Panja Jiwasraya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka peluang memanggil Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim yang menjadi tersangka kasus gagal bayar polis JS Saving Plan milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tbk.

Hendrisman yang kini ditahan Kejaksaan Agung RI akan dipanggil Panja guna menelisik bagaimana kasus berskala besar yang berpotensi menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun itu bisa terjadi.

Demikianlah,Petikan Wawancara,Jurnalis Amunisinews.co.i dan deteksionline, Budi Setiawan Senin (27/1/2020) via Wahtshap dengan Senator Dapil Sumsel Arniza Nilawati,S.E,.M.M yang menjabat di Komite IV DPD RI yang membidangi OJK,Perbankan,Asuransi,APBN.

Tanya: Bagaimana pandangan Ibu dari DPD RI. khususnya,Komite IV sebagai mitra kerja dari OJK, Asuransi, Perbankan danBPK melihat kasus asuransi Jiwasraya yang merugikan nasabah?.

Jawab: Menurut saya, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah menjadi sorotan masyarakat. Asuransi jiwa tertua di Indonesia itu mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp23,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar Rp32,89 triliun untuk kembali sehat.Ternyata, kasus Jiwasraya merupakan puncak gunung es yang baru mencuat.Jika dirunut, permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Kasus ini harus segera ditangani yaitu penyelesain secara hukum, pengembalian uang nasabah dan upaya penyehatan asuransi itu sendiri.

Tanya: Apa yang menjadi Sudut Pandang dalam persoalan Jiwasraya sehinga Otoritas Jada Keuangan (OJK) yang menjadi lemah dalam pengawasannya?

Jawab: OJK kurang cermat dalam melakukan pengawasan.Patut diduga OJK hanya berhenti di level penyerahan laporan. Padahal sebagai lembaga otoritas,OJK  harus benar-benar mendalami laporan yang diserahkan oleh pelaku industri, tidak hanya di permukaan.

Tanya: DPR RI khususnya Komisi XI dalam  beberapa, fraksi setuju dengan adanya Panja(Panitia kerja) kasus Jiwasraya ada yang meniginkan dibentuknya Pansus (Panita khusus) Jiwasraya kalau dari DPD RI sendiri Seperti apa yang diinginkan?..

Jawab: Secara kelembagaan, DPD RI khususnya Komite IV.belum memutuskan apakah dibentuk Pansus atau Panja. Tetapi menurut pandangan saya, di luar persoalan hukum, kasus ini cukup diselesaikan oleh Panja Komite IV yang bermitra dengan OJK dan BI. Sebab kasus serupa tidak hanya dialami Jiwasraya, tetapi ada ASABRI. juga. Jadi tidak perlu setiap kasus seperti ini dibentuk Pansus.

Tanya: Apakah dengan Wacana Pembubaran OJK yang bergulir dari DPR RI Komisi XI. dan DPD RI sendiri bagimana Reaksinya menyikapai OJK?..

Jawab: Seharusnya parlemen perlu lebih bijak dalam merespon kasus seperti ini. OJK sebagai institusi pengawas lembaga keuangan bank dan non bank masih sangat dibutuhkan. Jadi tidak perlu dibubarkan hanya karena kasus jiwasraya. Tetapi kedepan, OJK harus lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja bank dan non bank agar kasus jiwasraya tidak terulang kembali.

Tanya: Apakah peran pengawasan OJK dikembalikan lagi ke Bank Indonesia? Setujukah pengawasan di bawah BI?..

Jawab: Peran BI dan OJK sudah diatur menurut UU BI dan UU OJK. Jadi kalau kedua institusi ini menjajalankan tugas sesuai tupoksinya, maka baik BI maupun OJK bisa bersinergi. Menurut saya, saat ini sudah tepat peran BI sebagai regulator sekaligus mengawasi kinerja sektor perbankan, sementara OJK perannya lebih luas yaitu melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank dan non bank termasuk asuransi.

Tanya: Apakah DPD RI khususnya Komite IV DPD RI. menyikapi persoalan ini dengan memangil dari pihak-pihak terkait dalam Persoalan OJK?..

Jawab: Komite IV DPD RI secara regular melakukan rapat,dengan mitra termasuk dengan OJK. sebagai bagian dari pengawasan DPD RI.terhadap kinerja OJK.  Tetapi terkait persoalan jiwasraya belum dielaborasi lebih jauh apakah akan membnetuk Panja, nanti pimpinan dan anggota Komite IV akan membahasnya lebih detail.

Tanya: Bagiman melihat kinerja OJK, yang ada selama ini dan BPK.sebagai lembagai Auditor?..

Jawab: Sebenarnya OJK dan BPK sudah menjalankan tugas dan perannya dengan baik. Tetapi dalam kasus jiwasraya OJK sepertinya kecolongan dalam melakukan pengawasan karena ketidakberesan kinerja jiwasraya,sudah terdeteksi sejak beberapa tahun lalu. Sementara BPK sebagai auditor sudah mengaudit jiwasraya baik audit biasa maupun audit investigatif. Kedepannya,kedua lembaga ini dapat lebih bersinergi lagi sesuai tupoksi masing-masing. OJK perlu mencermati audit BPK. agar kasus jiwasraya tidak terulang lagi.

Tanya: Apakah solusi yang harus diambil dalam mengatasi persoalan Jiwasraya ini?..

Jawab: Kasus ini harus diselesaikan secara tuntas. Bagi oknum yang tersangkut tindak pidana harus dihukun dan dana nasabah harus dikembalikan. Sedangan untuk perbaikan kedepannya, OJK. harus melakukan reformasi industri asuransi, restrukturisasi, perlu dibentuk lembaga penjamin polis, pembentukan Holding BUMN Asuransi, pengawasan dari DPR RI dan DPD RI perlu ditingkatkan terhadap mitra kerja.

Tanya: Closing Statement, apa  harapan Ibu dari komite IV terhadap para nasabah yang menjadi korban dari Jiwasraya Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Secholder terkait?..

Jawab: Saya turut prihatin terhadap para nasabah yang menjadi korban. Sebagai wakil rakyat baik secara pribadi maupun lembaga, bersama-sama dengan DPR kami mendorong penegak hukum,dan pemerintah.untuk segera menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan claim polis nasabah harus dibayar. Agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang, saya mengharapkan agar pihak-pihak terkait seperti BI, OJK, BPK dan pelaku industri asuransi dan lembaga keuangan lainnya harus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai aturan yang berlaku sehingga masyarakat tidak dirugikan. Kami dari DPD RI. juga akan lebih intens lagi dalam melakukan pengawasan terhadap mitra kerja kami.

 

 

 

Pos terkait