Seluruh Bangunan di Muara Angke “Dibekingi” SK Gubernur DKI No. 590 Tahun 1990

  • Whatsapp

 

Oleh  Zahari

JAKARTA – AMUNISINEWS.CO.ID – Dalam rangka mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke, Kel.Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, pemerintah provinsi DKI Jakarta mengeluarkan payung hukum sebagai dasar pembangunan.

Payung hukum tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta nomor 590 Tahun 1990 tentang “Penetapan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke Jakarta Utara Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Daerah dan Pusat Pembinaan Kegiatan Perikanan DKI Jakarta”.

Dalam SK Gubernur DKI tersebut menjelaskan bahwa kawasan Muara Angke Jakarta Utara merupakan pusat kegiatan perikanan di Jakarta dan mempunyai fasilitas untuk pusat pengembangan masyarakat nelayan, tempat berlabuh kapal ikan, tempat pendaratan ikan, pusat pemasaran dan distribusi ikan akan dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan pembangunan di kawasan Muara Angke.

Dijelaskan juga dalam SK Gubernur DKI Jakarta itu seluruh kegiatan pembangunan dikawasan Muara Angke dibenarkan. Yang dilarang adalah kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan perikanan di kawasan Muara Angke Jakarta Utara.

Bahkan saking “sakti” SK Gubernur DKI Jakarta yang telah terbit 29 tahun lalu harus dilampirkan sebagai syarat kelengkapan untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) di kawasan Muara Angke oleh kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *