Seminar Ekonomi Pancasila dalam Era Digital

  • Whatsapp
Ketum PG Ir H.Airlangga Hartarto

Oleh : Budi Setiawan

Ketum PG Ir H.Airlangga Hartarto

JAKARTA, AMUNSINEWS.CO.ID – Fraksi Partai Golkar MPR RI dan badan kajian strategis dan inteljensi, menggelar seminar dengan tema,”Ekonomi Pancasila di Era Digital”.

Acara ini  menghadirkan beberapa narasumber yaitu Subiakto Tjakrawardaya (mantan Menteri Koperasi era presiden Suharto), Didin S. Damanhuri (guru besar FEM dan merupakan tenaga ahli Lemhanas). Ngakan Timur Antara (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri  Kementerian Perindustrian) hadir juga Ketua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Acara seminar ini diselenggarakan di hotel Luwansa Jakarta, Kamis (24/5/2018)

Dalam sambutannya Ketum Partai Golkar IR. H.Airlangga Hartarto memaparkan, mengamati trend perkembangannya akhir-akhir ini, bahwa arus globalisasi dan juga arus informasi saat ini sangat banyak sekali manfaat dan sekaligus berdampak ada yang kurang baik.

Sumberdaya manusia yang unggul sangat menentukan kebesaran sebuah bangsa dalam mencapai suatu kemajuan. Dalam hal inilah revolusi digital era sekarang paling tidak harus mau memberikan kompetensi yang mumpuni buat bangsa Indonesia.

Poin pokok yang disampaikan Airlangga Hartarto ini sekaligus mengaitkan dengan aspek kemajuan revolusi industri ke-kinian,  yang lebih populer disebut dengan ” Revolusi 4.0 ” jangan sampai tidak selaras dengan nilai-nilai ekonomi Pancasila.

”Poin inilah yang selalu saya kemukakan dalam berbagai kesempatan, yakni kemajuan digitalisasi bukan berarti keluar dari nilai-nilai yang selama ini kita anut. Kesinambungan dan perpaduan nilai ekonomi kerakyatan inilah bisa disebut suatu bentuk implementasi nyata dalam beberapa kreativitas anak bangsa yang berhasil menggunakan kemajuan teknologi dengan kebersamaan ekonomi kerakyatan,” tegas Airlangga.

Tidak hanya mengurai revolusi 4.0 dan aspek globalisasi informasi, Airlangga Hartarto juga menyampaikan, bahwa tantangan kemajuan dibidang industri yang sanggup bersanding dengan bangsa luar dengan menyertakan masyarakat Indonesia sebagai pencipta dari sebuah industrinya sekaligus.

Airlangga memaparkan juga beberapa program pemerintah saat ini yaitu: menggenjot pembangunan infrastruktur dan kemaritiman. Inilah yang nantinya sebagai jalur-jalur persiapan menuju revolusi 4.0 itu sendiri dan sebagai jembatan untuk menuju industri kerakyatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi untuk masyarakat Indonesia.

Subiakto Tjakrawardaya menjelaskan Rumusan dalam undang undang dasar yang mencirikan sistem ekonomi Pancasila dalam implementasinya kepada kehidupaan berbangsa sekarang masih jauh dari fondasinya, yang jika kita lihat dalam beberapa produk dari undang undang tadi tidak memberikan dampak kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyat.

Menurut Subiakto Tjakrawardaya, apa yang harus menjadi acuan kita sebagai negara yang mengadopsi sistem ekonomi pancasila, tidak lain harus melihat kepada soko gurunya, yaitu ” Koperasi”

Pancasila dengan beberapa dukungan Undang-Undang tadi, kalau memang benar akan dterapkan, untuk saat ini kemungkinan agak sedikit berat, tapi telaah ini juga yang sering dijadikan momen kembali ke Undang-Undang Dasar pasal 33 disaat menyangkut soal ekonomi kerakyatan

Ekonomi Pancasila yang saat ini kita sering dengar dari penyampaian pemerintahan , juga sangat dekat dengan jargon ekonomi kerakyatan, namun menurut Subiakto, ini hanya belum sampai pada tahapan implementasi nya.

Sementara Didin S. Damanhuri berpandangan bila ekonomi Indonesia mau bangkit maka perlu melakukan beberapa langkah ini : pertama mengembangkan pasar uang dan modal ditingkat nasional dengan meninjau kembali resiko dan akibat negatif goncangan internal. Ke dua memperbaiki perhitungan dana alokasi umum dan khusus untuk mencari jalan keluar kekurangan dana pusat maupun daerah. Ketiga perlu dikembangkan paradigma pembangunan wilayah bukan  sentralustik. Ke empat perlu mengubah peranan Bappenas menjadi lembaga perencana yang bukan hanya langsung berada dibawah presiden, tapi juga menjadi lembaga yang bisa mensinkronkan peran otonomi daerah. Ke lima dalam membangun UKM perlu mengadopsi negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok dan lain-lain. Ke enam harus mengintegrasikan kemajuan teknologi informasi kedalam perekonomian nasional.

Ngakan Timur Antara dalan seminar itu mengatakan Implementasi industri 4.0 dapat menjadi salasatu strategi untuk menciptakan Ekonomi Pancasila berbasis digital.
Hal ini sesuai dengan arah peta jalan Making Indonesia 4.0 dalam upaya meningkatkan kinerja industri nasional melalui pemanfaatan teknologi terkini dan inovasi guna dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

“Dalam Making Indonesia 4.0, kita sudah punya 10 langkah prioritas yang perlu dijalankan untuk mendongkrak perekonomian nasional di era ekonomi digital sesuai prinsip dasar Ekonomi Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,”ujar Ngakan.

Ngakan menjelaskan, kebijakan pemerataan ekonomi yang telah dijalankan Kementerian Perindustrian, misalnya mefasilitasi pembangunan kawasan industri di luar Jawa. “Contohnya, kawasan industri Morowali yang mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut hingga 60 persen atau 12 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Kemudian, langkah prioritas nasional yang tengah diakselerasi adalah memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hampir 70%, pelaku usaha Indonesia berada di sektor UMKM. “Pemerintah berkomitmen untuk mendukung pelaku UMKM dengan membangun platform e-commerce. Maka itu, Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital,” tutur Ngakan.

Kemenperin telah mengajak para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) nasional supaya ikut serta dalam program e-Smart IKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan perluasan pasar bagi produk IKM lokal hingga mampu menembus pasar ekspor melalui pemanfaatan platform digital.

Ngakan menyebutkan, beberapa peluang pengembangan ekonomi digital di Indonesia, di antaranya adalah koneksi internet telah menjangkau 51,8 % dari populasi penduduk. Hal ini dapat mendorong pengembangan usaha rintisan (start up) di dalam negeri.

“Selain itu, peningkatan permintaan produk digital, seperti telepon seluler (ponsel),” ujarnya. Pengguna aktif ponsel di Indonesia tumbuh signifikan, dari 55 juta orang pada tahun 2015 dan diproyeksi menjadi lebih dari 100 juta orang di tahun 2018.

Ngakan menyampaikan, potensi Indonesia memasuki era revolusi industri keempat atau ekonomi digital, karena juga akan menikmati bonus demografi selama periode tahun 2020-2030. Momentum tersebut ketika jumlah penduduk didominasi oleh yang berusia produktif (15-64 tahun)mencapai 70 %.

“Bahkan, pada tahun 2030, diprediksi sebanyak 135 juta penduduk Indonesia akan memiliki penghasilan bersih di atas USD3.600 sebagai konsumen e-commerce,” imbuhnya. Ngakan pun meyakini, digitalisasi memberi kesempatan luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Namun demikian, sejumlah langkah prioritas nasional Making Indonesia 4.0 tersebut, perlu didukung melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia sesuai kebutuhan dunia industri saat ini.

Ngakan Timur Antara optimistis, apabila semua program dan kebijakan dijalankan secara terintegrasi, target Indonesia menjadi 10 besar negara ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030 bisa menjadi kenyataan.

 

editor: maliki hd

Pos terkait