Semua Lembaga Negara Harus Patuh pada Undang undang

  • Whatsapp
Drs. H.Abdul Gafar Usman, MM -anggota DPD.RI Riau

Oleh : Budi Setiawan

Drs. H.Abdul Gafar Usman, MM -anggota DPD.RI Riau

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID – Drs.H.Abdul Gafar Usman, MM, Senator dari Riau mengatakan, KPU dan BAWASLU merupakan lembaga perangkat pemilu yang berbeda, tapi dua lembaga ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu agar KPU dan BAWASLU bisa mengawal proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Dan kalau terjadi perbedaan pandangan antara KPU dengan BAWASLU, maka dua lembaga ini harus mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Baru-baru ini dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu, Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017.
.
Berdasarkan UU Pemilu, setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar sebagai caleg, namun wajib mengumumkannya ke publik, sementara PKPU, melarang parpol mencalonkan anggotanya yang merupakan mantan nara pidana kasus korupsi sebagai caleg.

“Itu bertentangan dengan UU Pemilu. UU Pemilu  membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tapi kalau PKPU  menutup sama sekali . Bertentangan atau enggak itu? Ya kalau menurut MA ya bertentangan,”ujar Abdul Gafar Usman, dalam sambungan Sellulernya, Senin, (24/09/2018)

Karena PKPU bertentangan dengan undang-undang Pemilu, maka Bawaslu harus melakukan pengawasan dan tindakan terhadap KPU sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Saat ditanya,mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang anggota partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diterbitkan sejak 23 Juli 2018, Abdul Gafar menegaskan, bahwa keputusan MK itu banyak menuai kontroversi. dan putusan itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Mahkamah Konstitusi mestinya mengambil keputusan yang prinsip-prinsip saja. Jangan mengambil keputusan yang sifatnya  teknis seperti larangan pengurus parpol menjadi caleg DPD, karena akan menimbukan ketidakpastian hukum khususnya terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2019 yang merupakan amanah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

 

Pos terkait