Senator Aceh Desak Jokowi Keluarkan Perppu KPK

Oleh Budi Setiawan

JAKARTA,AMUNISINEWS.CO.ID-Fenomena polItik di Indonesia hari ini sangat menarik perhatian publik. Tarik menarik kepentingan politik dan kepentingan rakyat sangat kontras terhadap Revisi UU KPK yang sudah disahkan.

Bola panas Revisi UU KPK sekarang berada di tangan presiden Jokowi. Kepala Negara menghadapi  dilema, mau dengar suara parpol atau aspirasi masyarakat

Terjadi perbedaan kehendak parpol dan publik berseberangan soal revisi UU KPK. Saat draf revisi UU KPK mendadak muncul lagi menjelang akhir jabatan DPR periode 2014-2019, kritik terus berdatangan.

Para pegiat antikorupsi, akademisi, hingga pimpinan KPK ramai-ramai menolak draf yang disusun Badan Legislasi DPR.

Alasannya, draf revisi itu dinilai bisa melemahkan KPK dalam memberantas korupsi, misalnya KPK yang berstatus lembaga negara dan pegawai KPK yang berstatus ASN dapat mengganggu independensi.

Senator dari Aceh, Fachrul Razi, mendesak agar  presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Perppu untuk membatalkan Revisi UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR dan Pemerintah.

“Presiden Jokowi tidak perlu takut terhadap isu pemakzulan yang sengaja dihembuskan para politisi. Sistem politik Indonesia adalah presidensial, itu artinya posisi presiden sangat kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat. Presiden harus segera bersikap dan memilih, mau dimakzulkan oleh para politisi atau dimakzulkan rakyat,” tegas H. Fachrul Razi, Selasa (8/10/19).

Menurut H Fachrul Razi, bila presiden tidak mengeluarkan Perppu,Revisi UU KPK, berarti presiden menjadi bagian dari orang-orang yang pro korupsi. “Dan bila presiden mengeluarkan Perppu berarti presiden masih konsen terhadap pemberantasan korupsi dan tentu akan semakin mendapat simpati darI rakyat. Hanya ada satu solusinya untuk untuk menyelesaikan dilema yang dihadapi presiden yaitu penerbitan Perppu,” tegasnya..

 

 

 

 

161 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN AMUNISI

dan AMUNISINEWS.CO.ID

Ide dasar penerbitan Surat Kabar Umum (SKU) Amunisi dan Amunisinews.co.id antara lain membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No, 68 tahun 1999, yang ditetapkan pada 14 Juli 1999 mengatur bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk membantu penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Amunisi adalah bagian dari masyarakat, yang diharapkan pula dapat berperan aktif. Karena itu, sebagai media cetak, yang akan turut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, Amunisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tentunya, diaflikasikan dalam bangun tubuh (halaman) dengan organ-organ (rubrikasi) yang tepat sasaran, yakni setiap yang disajikan adalah berisi informasi-informasi yang digali melalui kerja keras investigasi dengan pendalaman yang dapat dipertangungjawabkan.