Senator Fachrul Razi Gagas Revisi UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Oleh Edy Tanjung

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID — Senator asal Aceh yang menjadi pimpinan Komite I DPD RI, H Fachrul Razi MIP, melontarkan gagasan agar DPR RI merevisi UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasalnya,  dianggap menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan selama ini.

Hal tersebut terungkap pascadirinya mengundang dan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

RDP tersebut digelar dalam rangka penyusunan draft DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru.

Fachrul Razi mengungkapkan, beberapa tahun belakangan ini muncul sorotan publik tentang fenomena dan dinamika yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.

“Usia UU 12/1995 kini sudah 24 tahun. Berbagai persoalan di lapas sangat memprihatinkan, di daerah muncul pembakaran lapas, pembinaan di lapas  tidak sesuai dengan era saat ini,” cetusnya dalam rilis.

Wakil Ketua Komite I DPD RI yang memimpin jalannya RDP itu mengungkapkan, ada enam poin kesimpulan dari pertemuan tersebut dalam pembenahan lapas atau rumah tahanan.

Fachrul membeberkannya, masih ada kriminalisasi antarnarapidana di lapas, narapidana melarikan diri, terjadinya pengendalian bisnis narkotika dari dan di dalam penjara dengan terlibatnya aparat lapas, serta narapidana tertentu, mendapatkan fasilitas dan dapat keluar-masuk rumah tahanan dengan leluasa.

“Disisi lain, jaminan kepastian hukum untuk upaya perlindungan dan pemenuhan hak narapidana terutama pada kelompok rentan masih sangat rendah. Mestinya, ada pembinaan komprehensif agar setelah napi keluar dan menjadi bagian masyarakat agar tidak kembali berbuat kejahatan,” tutur dia.

“Pembenahan dan penguatan minimal dilakukan dalam 3 aspek, yaitu regulasi yang mengaturnya, SDM aparatur terkait serta sarana-prasarana dan anggaran yang mendukung,” imbuh Razi.

Untuk itu Komite I DPD RI, terang dia lagi, menganggap penting menggagas revisi UU No 12 Tahun 1995 dengan didasarkan pada paradigma baru sistem pemidanaan, kepastian hukum, perlindungan hak-hak tahanan, anak narapidana dan klien pemasyarakatan untuk laki-laki maupun perempuan.

Terkait pembenahan SDM aparatur  atau petugas pemasyarakatan, disebutkannya Komite I DPD RI mendorong dilakukannya pembinaan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk menciptakan aparatur yang profesional dan berintegritas.

“Komite I juga mendukung peningkatan sarana-prasarana Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, peningkatan anggaran dan pembenahan sarana-prasarana untuk optimalisasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan,” paparnya.

Razi mengingatkan, untuk sidang kedepan, Komite I DPD RI akan mengagendakan rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI. (rls/ed)

27 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN AMUNISI

dan AMUNISINEWS.CO.ID

Ide dasar penerbitan Surat Kabar Umum (SKU) Amunisi dan Amunisinews.co.id antara lain membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No, 68 tahun 1999, yang ditetapkan pada 14 Juli 1999 mengatur bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk membantu penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Amunisi adalah bagian dari masyarakat, yang diharapkan pula dapat berperan aktif. Karena itu, sebagai media cetak, yang akan turut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, Amunisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tentunya, diaflikasikan dalam bangun tubuh (halaman) dengan organ-organ (rubrikasi) yang tepat sasaran, yakni setiap yang disajikan adalah berisi informasi-informasi yang digali melalui kerja keras investigasi dengan pendalaman yang dapat dipertangungjawabkan.