Sewa Jasa Laboratorium Dinas PU Bangka Diduga Bermasalah

  • Whatsapp

oleh Yanto

dinas pu babel
foto: ilustrasi

AMUNISINEWS.COM, Sungailiat Babel- –Berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka yang menjadikan  pemkab Bangka gagal mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI di tahun 2015 lalu.

Temuan BPK pada dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan itu diantaranya  Pemberian Jasa Laboratorium Dinas PU yang tidak sesuai ketentuan dan penerimaan yang diterima tidak dilaporkan dan disetor ke Kas Umum Daerah dan Pengelolaan Penerimaan Jasa Usaha Sewa Alat Berat pada Dinas PU tidak tertib.

Hasil analisa dan pengujian BPK RI perwakilan Bangka Belitung diketahui bahwa selama tahun 2014 Laboratorium Dinas PU telah memberikan jasa berupa antara lain Jasa Job Mixing Formula (JMF), Jasa Design Mixing Formula(DMF), Jasa Sondir, dan Jasa Ekstraksi kepada pihak ketiga dan mengenakan tarif kepada pihak ketiga yang menggunakan jasanya tersebut.

Untuk menggunakan jasa Laboratorium Dinas PU, pihak ketiga harus mengirimkan surat kepada Kepala Dinas PU perihal permintaan jasa yang diminta. Seluruh surat masuk akan dicatat oleh Bagian Tata Usaha Dinas PU. Berdasarkan surat tersebut,selanjutnya  Kepala Dinas PU memberikan disposisi kepada Kabid Binamarga selaku atasan langsung Laboratorium Dinas PU untuk menetapkan diterima atau tidaknya permintaan  menggunakan jasa Laboratorium Dinas PU tersebut.

Pihak ketiga langsung membayar penggunaan jasa Laboratorium Dinas PU kepada Kepala Seksi Laboratorium Dinas PU tanpa penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Kepala Seksi Laboratorium Dinas PU seharusnya mencatat dan melaporkan seluruh penerimaan tersebut kepada Bendahara Penerimaan untuk kemudian disetorkan ke Kas Daerah. Atas penggunaan jasa dan peralatan laboratorium tersebut.Namun anehnya Seksi Laboratorium Dinas PU tidak melakukan pencatatan keluar masuk barang dan penggunaan jasa yang diberikan.

Dalam pemeriksaan atas laporan yang diterbitkan oleh Laboratorium Dinas PU dan ditandatangani oleh Kabid Binamarga, selama Tahun 2014 minimal terdapat 128 laporan jasa JMF dan dua Sondir yang diterbitkan oleh Laboratorium Dinas PU.

Dalam LHP BPK RI  tahun 2015, pihak ketiga yang menyewa alat sondir diketahui bahwa terdapat kuitansi pembayaran jasa sewa sebesar Rp19.900.000,00 untuk pekerjaan sondir empat titik pembuatan masterplan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat yang tidak terdapat dalam rekapituliasi kegiatan laboratorium Dinas PU.

Anehnya dalam Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan, selama Tahun 2014 tidakada penyetoran atas jasa yang diselenggarakan oleh Laboratorium Dinas PU kepada Bendahara Penerimaan.

Begitu juga dengan pengelolaan peminjaman alat berat beserta operatornya. Tarif yang dikenakan atas peminjaman alat berat adalah penggunaan per jam.Untuk meminjam alat berat, pihak ketiga diharuskan mengirimkan surat kepada Kepala Dinas PU. Berdasarkan surat tersebut, Kepala Dinas mendisposisikan surat kepada Kepala UPT Workshop. Kepala UPT Workshop akan menentukan disetujui atau tidaknya peminjaman alat berat kemudian mengatur jadwal peminjaman berdasarkan ketersediaan alat berat. Pihak peminjam menanggung proses mobilisasi alat berat yang akan dipinjam.

Alat berat beserta operator akan berada di lokasi pekerjaan selama masa peminjaman. Misalnya alat berat digunakan selama 10 jam untuk pekerjaan yang dilakukan pada hari senin, selasa, dan rabu, maka alat berat akan berada dilokasi pekerjaan sepanjang hari selama tiga hari tersebut tanpa dikembalikan terlebih dahulu ke UPT Workshop. Untuk memastikan jumlah jam penggunaan alat berat UPT Workshop hanya mengandalkan laporan dari operator alat berat.

Setelah pihak ketiga selesai menggunakan alat berat, maka dilakukan pembayaran. Pembayaran dilakukan kepada Kasubag TU UPT Workshop yang kemudian seharusnya disetorkan kepada Bendahara Penerimaan.

Berdasarkan dokumen surat masuk permintaan peminjaman alat berat yang diarsipkan, minimal terdapat 10 permintaan peminjaman alat berat, tiga diantaranya telah dilengkapi dengan surat perjanjian. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa UPT Workshop tidak memiliki pencatatan keluar masuk alat berat sehingga tidak dapat diketahui penggunaan alat berat selama Tahun 2014.

Terkait temuan BPK RI Perwakilan Babel tersebut  Kepala Dinas PU Kabupaten Bangka,Jumani melalui Kabid Bina Marga Dinas P , Rojali saat dikonfirmasi menegaskan bahwa temuan itu  sudah itindaklanjuti dan sudah diselesaikan .

“Soal temuan  tu sudah lama kita selesaikan. Apalagi kan biasanya ada batas waktunya yakni selama 60 hari. Ketika kita mendapat informasi soal temuan BPK itu kita langsung tindaklanjuti yaitu kita setor ke kas daerah sebanyak Rp.19.900.000, ” jawab Rojali singkat saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (9/4/2016) siang tetapi tidak memperlihatkan bukti bukti penyeroran. Padahal kalau sudah dibayar pasti ada bukti penyetorannya.

Disinggung uang sebanyak sembilan belas juta lebih yang disetorkan ke kas daerah menurutnya uang tersebut berasal dari uang pribadinya.“Yah pakai uang pribadi lah tapi kan  nantinya akan diganti oleh seksi laboratorium Dinas PU Kabupaten Bangka,”ungkap Rojali seraya meminta wartawan media ini untuk tidak memberitakannya.

Sementara itu Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Berantas Korupsi(LSM GEBRAK) Babel melalui wakil ketuanya,Robi meminta kepada Bupati untuk memberikan sanksi tegas kepada kepala dinas PU Kabupaten Bangka dan Kabid Bina Marga atas kelengahan dalam mengawasi anak buahnya sehingga terjadi perbuatan melawan hukum yang menjurus ke arah perbuatan tindak pidana korupsi.

“Temuan BPK RI ini membuktikan kalau kinerja kepala dinas PU Kabupaten Bangka dan kabid Bina Marganya tidak cukup baik, kurang pengawasan terhadap kinerja anak buahnya mengakibatkan adanya temuan BPK,kami minta Bupati Bangka sudah selayaknya mengambil sikap tegas untuk segera mengevaluasi jabatan kepala dinas PU sehingga kedepannya hal ini tidak terjadi lagi,dan predikat WTP dari BPK RI dapat diraih kembali,”tukas Robi.

 

Pos terkait