Siapa Nikmati Hasil Parkir di Atas Lahan Sengketa Arthaloka?

  • Whatsapp

secure-parking-oke

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM– Pada September 2015 lalu, Pemilik PT Mahkota Real Estate (PT MRE) Ir Rudy Pamaputera menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

Perihal surat tersebut memohon Perlindungan Hukum dan Perlindungan Hak atas tanah seluas 16.600 M2 yang terletak di samping sebelah kiri Gedung Arthaloka Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling No 2 Jakarta Pusat, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Salah satu butir di dalam surat tersebut adalah pernyataan pemilik tanah yang mengaku sudah 30 tahun lamanya dia dan keluarga merasa ‘’teraniaya’’ secara lahir dan batin.

“Usia saya sekarang sudah 79 tahun, tanah saya ( PT. MRE ) seluas 16.600 M2 tersebut masih dalam keadaan kosong. Bertahun-tahun telah dimanfaatkan orang lain, dijadikan lahan parkir dengan berbayar atau dipungut bayaran,” tulis Rudy Pamaputera.

Tim Amunisi pada Kamis (10/11) mendatangi lokasi tanah tersebut, dan memang sudah dijadikan lahan oleh sebuah perusahaan parkir besar.

Seorang karyawan parkir di tempat tersebut, mengakui bila perusahannya menyewa lahan kepada PT Arthaloka. “Soal tanah ini masih sengketa kami tak tahu,” kata karyawan tersebut, yang mengakui pula selain untuk parkir lahan tersebut juga terkadang disewakan untuk event-event tertentu. Bahkan ada sekitar 50 warung tempat berjualan di lokasi tersebut.

Sayangnya pimpinan Secure Parking atau PT Securindo Packatama, perusahaan yang mengelola lokasi parkir di tempat tersebut tersebut belum bersedia ditemui terkait persoalan kontrak di tanah sengketa. “Tanya saja pimpinan kami di kantor pusat,” tegas petugas parkir tadi.

Informasi di lokasi menyebut biaya parkir antara lain untuk sepeda motor dikenakan biaya Rp 2.000 perjam dan kendaraan roda empat Rp 4.000.

Dari pengakuan seorang  petugas parkir, di tempat itu sistem kerjanya dibagi menjadi tiga shift, yang masing-masing shift di awasi oleh empat orang.

Jika dalam sehari diprediksi untuk jenis sepeda motor kurang lebih 300 unit, sedangkan mobil 750 unit,  hasil pendapatan jika rata-rata perhari dihitung lima jam maka 300 kali Rp2000 = Rp 600.000. Jika lama sewa parkir rata-rata 5 jam maka angkanya menjadi Rp3.000.000. Dalam sebulan Rp 3.000.000 X 25 hari = Rp 75.000.000. Jika dihitung setahun angkanya menjadi Rp 75.000.000 X 12 =Rp900.000.000.

Nah, katakanlah, lahan tersebut disewakan sudah lebih dari lima tahun, dapat dibayangkan angkanya yang mencapai Rp 900.000.000 X 5 tahun Rp 4.500.000.000. Ini baru dari kendaraan roda dua.

Untuk kendaraan roda empat, rata-rata 750 mobil perhari, maka dalam sehari pendapatan mencapai 750 unit kendaraan X Rp 4000 = Rp 3.000.000, rata –rata lima jam menjadi Rp 15.000.000. Dalam sebulan Rp 15.000.000 X 25 hari =Rp 375.000.000. Dalam sebulan Rp 375.000.000 X 12 bulan = Rp4,5 miliar. Jika dihitung dalam waktu lima tahun Rp 4,5 M x 5 tahun = Rp 22, 5 miliar.

Berarti pendapatan untuk parkir kendaraan toda dua dan roda empat dalam waktu lima tahun terakhir menjadi Rp 4,5 miliar + Rp 22,5 miliar menjadi Rp 27 miliar.

Wajar saja bila pemilik tanah mempertanyakan siapa yang menikmati hasil dari penyewaan lahan itu yang jumlahnya mencapai puluhan miliar?

Sejauh ini, Ir Rudy sudah  beberapa kali mencoba masuk dan ingin mendirikan kembali plang di atas tanah tersebut, namun Satpam PT. Arthaloka selalu menolak/melarangnya  memasuki areal lahan tersebut.

“Setiap kali saya akan masuk ke tanah milik saya (PT. MRE) selalu tidak diizinkan,” ujar Rudy dalam surat terbukanya.

Saat ini dalam surat terbukanya Ir Rudy menyatakan secara fisik tanah miliknya masih dikuasai oleh pihak PT. Arthaloka Indonesia/PT. Taspen.

“Saya memohon penjelasan apakah pemerintah Cq Menteri Keuangan, Cq PT. Taspen, Cq PT. Arthaloka Indonesia ingin memiliki tanah seluas 16.600 M2 tersebut dasar hukum apa yang dapat digunakan agar keinginan tersebut tercapai. Apa dasar hukum PT Arthaloka Indonesia tetap menguasai dan bahkan memanfaatkan tanah tersebut menjadi tempat parkir dengan dipungut bayaran, sementara saya atau pihak PT MRE sebagai pemilik tanah tidak diperkenankan untuk menguasai, memiliki dan memanfaatkannya,” katanya. (tim)

 

Pos terkait