Sidang GugatanTanah KACIC, TNI AU Belum Bisa Tunjukan Titik Batas Tanah

  • Whatsapp

Oleh Tim

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID- Sidang Perkara Perdata No.149/Pdt.G/2019/PN.Jak-Tim digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (24/6/2020).

Kali ini sidang yang dihadiri para tergugat (kecuali BPN tidak hadir) dan penggugat, dengan agenda pembuktian keabsahan yang dimiliki dari masing-masing penggugat dan tergugat.

Gugatan dilancarkan oleh 40 KK  warga kampung 200 RT.01, RW 01 Cipinang Melayu, Jakarta-Timur, yang rumahnya dijadikan jalur pembagunan Kereta Api Cepat Indonesia Cina (KACIC).

Sidang sempat diskor dikarenakan dari pihak tergugat TNI Angkatan Udara. ada yang belum lengkap dalam penambahan pembuktian untuk ditunjukan didalam persidangan.

Saat sidang dilanjutakan  dari pihak TNI Angkatan Udara tidak dapat membuktikan yang sesuai pada batas titik-tiktik mana saja yang dimiliki tanah dari TNI AU sehingga sidang ditutup dan dilanjutakan kembali pada tanggal 1/07/2020 untuk mendengar keterangan saksi dari pihak penggugat.

Usai sidang, awak media langsung konfirmasi kepada Letnan dua Dimas dari TNI Angkatan Udara yang hadir dalam persidangan, tidak menjawab pertanyan awak media. “No coment..no coment.. terkait persoalan ini,”tegas Dimas.

Dahlan,SH, Kuasa hukum warga Kampung 200 RT 01, RW 01 Cipinang Melayu, Jakarta-Timur, ketika usai persidangan menegaskan, sangat aneh dari yang dikeluarkan oleh pihak Angkatan Udara nomor sertifikat 00012 dengan luas tanah 511.986 M2. yang dikeluarkan pada tanggal 23 November tahun 2015. yang tidak bisa menjelaskan batas-batasnya tanah yang dimilikinya.

“Dan kenapa sertifikat tersebut keluar pada tahun 2015??.. dan persoalan kasus ini kan sudah lama, padahal pada waktu lalu pihak PN Jakarta Timur sudah melakukan Sidang lokasi pada hari Jumat,(19/06/20). yang dihadirkan dari Penggugat dan tergugat,” kata Dahlan, SH.

“Kita tunggu lanjut pada persidangan tanggal 1 Juli 2020,”tegas Kuasa Hukum Pengugat.

Pembuktian di Dalam Persidangan.
Dari pihak Angkatan Udara yang hadir, Letnan Dua, Dimas di dalam persidangan di depan ketua Majelis hakim mengeluarkan bukti nomor sertifikat 00012 yang dikeluarkan pada tanggal, 23 November 2015.

Tetapi didalam persidangan tidak dijelaskan dalam luas titik-titik batas tanah yang dimiliki oleh pihak Angkatan Udara.

“Masyarakat yang rumahnya terdampak pembangunan KACIC. hadir di dalam persidangan dan meminta keadilan dari para majelis hakim dan disinilah, kami bersama tim Kuasa Hukum berjuang agar Hak ganti untung kami betul-betul dapat diperhatikan,”ungkap salahsatu warga yang rumahnya terdampak kena pembangunan Kereta api cepat, pada Rekan media, Rabu,(24/6/20) di PN Jakarta-Timur.

“Dan kami tidak menggangu, dan menghalangi proses pembangunan program Nasional Pemerintah. akan tetapi kami mendukung baik dengan pembangunan Kereta api cepat tersebut asal hak-hak kami dapat dibayarkan dengan sesuai dalam pergantiannya,” kata warga..

Sidang dilanjutkan pada tanggal 1 Juli 2020 dengan agenda untuk saksi pihak penggugat.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *