Sidang Kasus Ade, Wilson Lalengke : Dewan Pers Ngawur!

  • Whatsapp

Persengketaan Pers Harus Diselesaikan Dengan UU Pers,Tidak Bisa Dengan UU Selain UU Pers.

 

Oleh Yudi Nugroho

Wilson Lalengke saksi Ahli Pers dalam menyampaikan pendapat tentang Pers

SIDOARJO, AMUNISINEWS.CO.ID– Babak baru sidang lanjutan dugaan pemerasan dan UU ITE terkait penangkapan wartawan bernama Slamet Maulana (Ade) berdasarkan laporan dari pihak Management Karaoke X2 Sidoarjo digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Agenda sidang kali ini mendengarkanketerangan saksi ahli pers  Wilson Lalengke yang dihadirkan Kuasahukum terdakwa Ade yakni Imam Syafii,SH di Pengadilan Negeri Sidoarjo,Senin (20/8) siang.

Sidang untuk kesekian kalinya juga dipimpin Hakim Ketua I Ketut Suarta SH MH, dengan dua hakim anggota Suprayogi, SH,MH dan Sriwati, SH M.Hum dibantu Panitera Ifan Salafi, SH dan JPU dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo Guntur Wijaksono, SH dan Wahyu, SH serta pengacara dari wartawan Ade, Imam Syafii,SH.

Saksi ahli pers Wilson Lalengke  yang juga ketua umum organisasi  pers PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) pada agenda sidang menyampaikan pendapat dan keterangannya berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. “Bahwa seorang wartawan tidak dapat dijerat dengan undang-undang lain selain UU Pers bila persoalanya terkait sengketa pers,dan itu harus diselesaikan dengan menggunakan UU Pers No 40 tahun 1999,” tegasnya.

Perlu diketahui dihadapan Majelis Hakim dan JPU serta Kuasa hukum,Wilson diminta menunjukkan bukti keahliannya,di antaranya Alumni Master in Applied Ethics Sponsored by the European Commion at Linkoping University (Sweden) dan Utrecht University (Netherlands),sebagai trainer jurnalistik di Mabes Polri beberapakali, instruktur dan tekhnik wawancara di Mabes TNI dan PNS di Puspen TNI,serta masih banyak lagi lebih dari sepuluh piagam penghargaan dan sertipikat keahlian yang dimiliki sosok yang juga alumni Lemhanas angkatan XLVIII dengan Predikat Dengan Pujian.

Wilson dengan tegas saat Majelis hakim (hakim ketua)I Ketut Suarta menanyakan bahwa setiap wartawan yang terjerat masalah dalam pemberitaan bisa dipidana dengan menggunakan UU selain UU Pers dan Atas rekomendasi Dewan Pers,Wilson dengan Tegas dan Lantang menjawab’’,Tidak benar dan Ngawur,Dewan Pers Ngawur. Kalau  itu dalam keterangan UU yang dipergunakan UU Pers, maka untuk penyelesaian dan UU sanksi harus sesuai UU Pers No 40 yang mulia,” tegas Wilson.

Sebab dalam pasal 1 ayat 1 sampai 14 disitu dijelaskan ada hak jawab dan hak koreksi bila mana ada yang merasa dirugikan hendaknya menggunakannya.Dan yang jelas menurut Wilson Setiap wartawan yang pasti tidak bisa diterapkan dengan UU selain UU Pers.

Sementar Guntur JPU menayakan ,apakah dalam penanyangan gambar yang tergolong asusila atau pornografi dalam kode etik itu melaggar normaagama? Wilson dengan tegas menolak menjawab sebab bukan dibidangnya,dan hal itu juga ditolak oleh hakim ketua untuk ditanyakan karena sudah sesuai kesepakatan yang diajukan ahli.

Di akhir  sidang dan sampai dengan putusan,Kuasa hukum dan terdakwa berharap Majelis hakim bisa mempertimbangkan keterangan saksi ahli pers yang dihadirkan kuasa hukum Terdakwa, dan rekan-rekan seprofesi Ade juga berharap Majelis Hakim bisa menjadikan keterangan saksi ahli yang berdasarkan fakta dan sesuai diatur dalam UU Pers dan pasal-pasalnya agar dapatnya dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk  kedepannya.Sidang dilanjutkan minggu depan Senin 27 Agustus dengan agenda keterangan ahli pidana dari terdakwa.

 

Pos terkait