Sidang Paripurna Penandatanganan Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan 2017

  • Whatsapp

Oleh casban

IMG-20171003-WA0106

BEKASI, AMUNISINEWS.COM – Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan tahun 2017 yang dihadiri oleh Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi.

Sidang ditandai menandatanganan kesepakatan bersama Ketua DPRD Kota Bekasi, H. Tumai pada Selasa (03/10/2017) di Gedung DPRD Kota Bekasi.

Kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 3q tahun 2006 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 diusulkan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun berjalan serta adanya peluang terhadap upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pertimbangan yang menjadi dasar  melakukan perubahan antara lain hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 terdapat koreksi atas asumsi sisa perhitungan anggaran (SILPA) Tahun 2016. Dalam APBD 2017, berupa pengurangan nilai SILPA dari 859,76 Milyar pada APBD 2017 menjadi 587,75 Milyar pada KUPA PPAS 2017.

Perkembangan realisasi pendapatan tahun berjalan pada beberapa Pos pendapatan daerah yang mengalami perubahan dari target dalam APBD 2017.

Perubahan dan pergeseran belanja progran dan kegiatan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, realisasi kegiatan, perubahan target kinerja dan penyempurnaan administrasi.

Adanya alokasi bantuan pusat dari Provinsi Jawa Barat maupun lainnya yang diterima Pemerintah Kota Bekasi pada tahun berjalan yang belum tercantum pada APBD 2017 murni dan harus dimasukan ke KUPA PPAS 2017.
Secara makro, kebijakan perubahan anggaran 2017 yakni komponen pendatan meningkat sebesar Rp644,71 milyar dari Rp4,532 triliyun pada APBD 2016 Menjadi Rp5,177 triliyun dalam KUPA PPAS.

Perubahan asumsi pendapatan dalam KUPA PPAS sebagai berikut,

Pendapatan asli daerah dari Rp1,827 trilyun meningkat sebesar Rp535,82 milyar menjadi Rp2,362 triliyun

Dana perimbangan dari Rp1,798 triliyun berkurang sebesar Rp106,2 M menjadi Rp1,692 trilyun.

Lain lain pendapatan sah mengalami peningkatan sebesar Rp215,17 M dari Rp906,96 M menjadi Rp1,122 triliyun.
Disamping komponen pendapatan sebagaimana disampaikan, komponen belanja daerah perubahan tahun anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp364,69 M yang semulanya Rp5,310 Triliyun menjadi Rp5,674 Trilyun, kenaikan ini sebesar Rp441,13 M disebabkan bantuan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan APBD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp248,02 M untuk pembangunan infrastruktur.
Belanja tidak langsung mengalami pengurangan sebesar Rp41,06 M dari Rp1,984 Triliun menjadi Rp1,943 Triliun
Dalam rangka rasionalisasi anggaran mengingat keterbatasan anggaran 2017 dan hasil probity audit oleh BPKP telah mengajukan permohonan revisi atas keputusan DPRD Kota Bekasi tentang rekomendasi dan persetujuan pembiayaan tahun jamak 2017-2018 meliputi Perubahan skema pembiayaan dari tahun jamak menjadi tahun tunggal pada dinas PUPR sebanyak 6 kegiatan, Perubahan alokasi Pagu anggaran pada 6 kegiatan Dinas Perkimtan kota Bekasi, pembatalan 2 kegiatan di dinas Perkimtan.

editor hendra usmaya

Pos terkait