SP-3 Laporan Nonbar Dicurigai Akomodir Kepentingan Tertentu

  • Whatsapp
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wilmar Rizal Sitorus, SH.MH

AMUNISINEWS.COM, Jakarta– Penghentian penyidikan (SP-3) sebanyak 10 perkara pelanggaran hak cipta oleh Polda Bali, mengundang reaksi dari berbagai kalangan. Terkini, datang dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch ( IPW) Neta S Pane. “Hal ini patut dipertanyakan kepada Kapolda Bali. Mengapa kasus dihentikan padahal sudah ada keterangan saksi ahli dan yusrisprudensi dari kasus yang sama. Sebaiknya pihak pelapor kembali melaporkan ke Bareskrim Polri,” kata Neta S Pane.

Neta S Pane mengatakan hal itu kepada Amunisi dan deteksionline  Jakarta, Kamis (19/5) terkait 10 laporan PT  Inter Sport Marketing (ISM)/PT Nonbar yang di SP-3 Polda Bali, dengan alasan, yang menurut pihak pelapor sangat janggal, diduga karena intervensi pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Sementara kasus yang sama, yang dilaporkan PT Nonbar  ke Poltabes Denpasar dan Polresta Badung masih berjalan di tempat.

Menurut Neta S Pane, suatu laporan tidak berjalan di satu Polda sementara di Polda lain sudah ada yang  vonis, disini akan terlihat kemampuan dan kemauan penyidik Polda Bali dalam menangani kasus serupa.

“Bila hanya di Polda Bali yang kasusnya tidak berjalan, tentu ada apa-apa dong dengan penyidik. Hukum di negeri ini sama, tidak ada perbedaan KUHP. Tidak ada  prioritas hanya karena hotel penyumbang PAD. Kalau alasan bahwa berpengaruh pada wisatawan, itu tidak benar. Seharusnya merekalah yang wajib mematuhi aturan di negeri seribu pulau ini, sebagai cerminan supremasi hukum berjalan baik,” ujar Neta S Pane.

neta
Neta S Pane

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Nonbar melaporkan puluhan hotel yang tersebar di wilayah hukum Polda Jogyakarta, Polda Jateng, Polda Bali dan Polda NTB. Laporan Nonbar di Polda-Polda selain Polda Bali, berjalan dan bahkan sudah ada GM sebuah hotel yang divonis karena bersalah melakukan pelanggaran hak cipta. Tapi di Polda Bali, laporan dihentikan dan tidak berjalan.

Dalam hal ini Neta menganjurkan kepada pelapor untuk segera melaporkan kembali ke Bareskrim Polri. “Sejak dulu IPW  menginginkan dan mendorong profesionalisme Polri ditingkatkan dan terjaga dengan baik. Kalau cara kerja penyidik Polda Bali seperti itu, lalu apa kata dunia?” kata Neta berseloroh.

Padahal, dalam kasus ini penyidik Polda Bali sudah memeriksa beberapa kali saksi ahli dan ada yurisprudensi dari kasus yang sama. “Makanya saya duga ada apa-apanya dengan penyidik,” tambah Neta ketika diinformasi sudah ada keterangan saksi ahli dari Ditjen Haki dan yurisprudensi dari kasus yang sama.

Audit Investigasi

Menanggapi pendapat Ketua Presidium IPW, kuasa hukum PT Nonbar, Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH menyatakan pihaknya memang sudah meminta kepada Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti untuk melakukan pemeriksaan dan audit investigasi terhadap penyidik Ditkrimsus Polda Bali.

”Dasar penghentian penyidikan bahwa peristiwa yang kami laporkan bukan merupakan tindak pidana Ini aneh, karena faktanya terhadap kasus yang sama yang kami laporkan ke Polda DIJ diputus oleh majelis hakim PN Sleman. Hakim antara lain menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa lisensi hak siar tayangan piala dunia 2014 Brasil,” urai Wilmar.

Permintaan pemeriksaan dan audit investigasi ini dilakukan untuk mendapat jawaban apakah penyidikan perkara yang dilaporkannya dihentikan benar-benar oleh karena bukan merupakan peristiwa pidana atau karena faktor lain yang bertujuan mengakomodir kepentingan pihak tertentu.

“Padahal, sudah terang benderang bahwa  PT IMS/Nonbar adalah pemegang lisensi hak cipta tayangan langsung sepak bola World Cup 2014 di Brasil. Pihak hotel dan kafe di beberapa daerah termasuk Bali seenaknya menayangkan tanpa izin,” terangnya.

Menjadi pertanyaan  mengapa di Polda Bali prosesnya  mandek. “Begini ceritanya. Pada 26 September 201 lalu, para terlapor didampingi pengurus PHRI bertemu Wadir Krimsus Polda Bali. Wadir menerangkan kepada terlapor bahwa legal standing pelapor tak jelas. Begitu juga Kanit IV Subdit I Ditkrimsus Kompol Nandang Irwanto, SH, NH berpendapat legal standing atau dasar hukum pelapor belum jelas,” ucap Wilmar Sitorus.

Padahal, saksi ahli dari Ditjen Haki, yang dimintai keterangan Polda Bali sebanyak tiga kali menerangkan bahwa pelapor telah memiliki dasar hukum yang cukup untuk melaporkan perkara pelanggaran hak cipta ini. “Keterangan saksi ahli ini mereka tabrak seenaknya demi memenuhi hasrat PHRI,” tegas Wilmar Rizal Sitorus.

Kemudian, pada tanggal 5 Mei 2015 Polda Bali gelar perkara, Kompol Nandang kembali menyatakan perjanjian lisensi antara FIFA dan PT Nonbar belum ada peraturan pelaksanannya sehingga tidak mempunyai akibat kepada pihak ketiga. “Ini juga bertentangan dengan pendapat saksi ahli,” kata Wilmar kembali menegaskan.

Sampai sebelas bulan sejak kasus dilaporkan, penyidik belum meningkatkan kasus kepenyidikan sehingga PT Nonbar bersurat ke Kapolda Bali. Surat yang dikirim mendapat respon karena kemudian Kompol Nandang kembali memeriksa saksi ahli dari Dirjen Haki. Kesimpulannya, perjanjian lisensi sah dan berakibat hukum bagi pihak ketiga.

Anehnya, setelah Dirkrimsus diganti, 10 laporan polisi yang dilaporkan PT Nonbar tidak berjalan alias dihentikan. Penyidik seperti takut memeriksa terlapor dan melakukan penyitaan. “Inilah yang kami sebut sarat intervensi,” kilah Wilmar Sitorus. Bahwa penyidik Polda Bali diduga terintervensi, katanya, karena sebagai pembanding berkas penyidikan yang sama di Polda DIY Yogjakarta dinyatakan P-21,” ucap Wilmar. “Ada yurisprudensi-nya kok,” katanya berulang.

Selanjutnya, pada 29 Oktober 2015 diadakan gelar perkara dihadiri pihak-pihak, termasuk diduga  ‘penyusupan’ oleh PHRI yang oleh penyidik dikatakan hanya  untuk monitoring. Dalam gelar perkara itu, kata Wilmar,  penyidik hanya membisu manakala dipaparkan soal yurisprudensi.

Pengaruh Seminar?

Tanggal 18 November 2015 PHRI adakan seminar mencari Solusi Terhadap Implementasi UU HAKI yang Meresahkan Dunia Pariwisata. Nah disinilah Wagub  Ketut Sudikerta ‘keplisut’ ngomong menyebut ratusan hotel diperas, yang kemudian mengundang niat PT Nonbar untuk memolisikannya.

Ujung dari seminar tersebut, penyidik mengeluarkan surat SP-3 dengan alasan peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana. “Pada keterangan nomor 2 diktum disebutkan hasil gelar perkara tanggal 19 Nopember 2015  dengan keputusan SP-3 kami tidak diundang. Jelas ini akal-akalan,’ tegas Wilmar.

Padahal kasus tersebut merupakan murni tindak pidana karena PT ISM memperoleh lisensi hak cipta dengan perjanjian lisensi antara PT ISM dan FIFA di Zurich, Swiss. PT  ISM membayar kepada FIFA sebesar Rp.832 miliar.

Polri harus Pro-aktif

Sebelumnya pakar hukum dari Universitas Indonesia UI Bambang Widodo Umar dihubungi terpisah mengatakan untuk meluruskan persoalan Mabes Polri pro-aktif melakukan penelitian dan meminta Polda Bali mempelajari yurisprudensi agar tidak dianggap membela pihak tertentu.

Apalagi saat ini masyarakat menginginkan penegakan hukum oleh Polri  sifatnya harus  linier dengan kebenaran, tidak menginginkan adanya intervensi karena itu Polda Bali harus menyikapinya secara bijak. Bila Polda Bali tak merespon, sepatutnya penanganan kasus diambil alih Mabes Polri.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri IrJen Pol Boy Rafli Amar diminta komentarnya menyatakan akan mempelajari dahulu, seraya buru-buru pergi dengan alasan ada keperluan mendesak. (tim)

 

 

Pos terkait