Status Hutan di Daerah Masih Tumpang Tindih

Oleh Budi Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID- Hutan yang ada di Indonesia harus diberdayakan untuk kemakmuran rakyat, karena itu kelestyariannya harus dijaga bersama.

Pemerintah pusat dan daerah bisa dapat bersinergi lebih baik tidak terjadi miscommuniction sehingga potensi hutan dapat dikelola lebih baik lagi.

“Masalah Hutan tentunya kita kedepan akan berkordinasi dengan Kementrian soal masalah hutan khususnya yang ada di Indonesia. Banyak hal yang harus kita benahi kenapa? Karena banyak keluh kesah dari masyarakat masalah hutan. Status hutan produksi, hutan lindung, dan hutan masyarakat dan hutan desa masih banyak yang tumpang tindih,” tegas Senator Dapil Bangka Belitung, Alexander Franssiscus, kepada Jurnalis,Senin (14/10/19) di Gedung Parlemen,Senayan,Jakarta-Pusat

Senator Komite II DPD RI yang membidangi Infrastrukur,Hutan,Pertanian ini menegaskan hutan yang sekarang ini status hutan produksi,hutan lindung sudah di tempatkan sebagai pemukiman perkampungan masyarakat.

Contoh, yang ada di Bangka Belitung,banyak sekali hutan jadi kampung tetapi setatus hutannya hutan produksi sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa tidak bisa diterbitkan surat atau sertifikat.

“Kami menginginkan di Komite II yang kami bidang ini berjuang sehinga masyarakat bisa bertempat tinggal. dan juga bisa memiliki sertfikat dari  pemerintah daerah,” tegasnya..

“Hutan-hutan yang ada di daerah itu sudah tumpang tindih yaitu contoh,ada hutan kawasan pertambangan,maupun kawasan hutan perkembunan, IUP pertambangan,dan IUP kehutanan. Yang status kepemilikannya berbeda-beda. Ini akan kita pderjuangkan di pusat,” tegasnya lagi.

Saat disingung, mengenai belum lama terjadi dibakarnya hutan di Riau dan yang terlibat dalam pembakaran adalah oknum-oknum hutan dan aparat keamanan sudah menindaknya dan kini dalam proses hukum.

“Kedepannya perlu koordinasi lagi agar tidak terjadi lagi kasus pembakaran hutan orang-orang yang tidak bertanggung jawab,dan kita akan crosscheck ke lapangan perijinan yang mana dan kebakaranya dimana? dan kita mudah crosscheck kepemilikanya,” ujar Alexander Franssiscus,

133 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN AMUNISI

dan AMUNISINEWS.CO.ID

Ide dasar penerbitan Surat Kabar Umum (SKU) Amunisi dan Amunisinews.co.id antara lain membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No, 68 tahun 1999, yang ditetapkan pada 14 Juli 1999 mengatur bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk membantu penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Amunisi adalah bagian dari masyarakat, yang diharapkan pula dapat berperan aktif. Karena itu, sebagai media cetak, yang akan turut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, Amunisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tentunya, diaflikasikan dalam bangun tubuh (halaman) dengan organ-organ (rubrikasi) yang tepat sasaran, yakni setiap yang disajikan adalah berisi informasi-informasi yang digali melalui kerja keras investigasi dengan pendalaman yang dapat dipertangungjawabkan.