Tabrak Berbagai Aturan, SK Pengangkatan Wakil Walikota Tual Dinilai Cacat Hukum

  • Whatsapp

Oleh Ulis J Putnarubun

H Yahya T

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID-Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 132.812- 7676 tahun 2017 tertanggal 8 September 2017 tentang Pengangkatan Plt Wakil Walikota Tual Abdul Hamid Rahayaan masa jabatan 2013-2018  dinilai cacat hukum.

Hal ini diungkap H Yahya Thamher, tokoh masyarakat Tual kepada Amunisinews.co.id di Jakarta, Minggu (22/4/2018). ‘SK itu cacat hukum karena hanya ditandatangani oleh Sektretaris Dirjen Otonomi Daerah,” tegas H Yahya yang pada Jumat minggu lalu mendatangi Kantor Mendagri untuk mempertanyakan hal tersebut.

H Yahya Thamher mengatakan seharusnya yang menandatangani SK tersebut adalah Mendahru Tjahyo Kumolo, Ini tanpaknya Mendagri atau Dirjen Otda tidak berani mendatanganbi surat keputusan tersebut karena sudah ada penolakan terhadap proses pengangkatan Hamid..

Seperti tertuang dalam surat Gubernur Maluku No,: 131/2020 tertanggal 31 Juli 2017, yang ditujukan kepada Walikota Tual dan Ketua DPRD Kota Tual, yang menyebut usulan pengesahan mengangkatan Wakil Walikota Tual kepada Gubernur Maluku yang diteruskan kepada Mendagri tidak dapat diproses lebih lanjut,

Alasannya, surat balasan Mendagri menegaskan bahwa hasil kajian berkas-berkas yang diterima terkait pengisian jabatan wakilWalikota Tual, proses yang dilakukan DPRD Kota Tual tidak sejalan dan tidak mengacu pada ketentuan pasal 176 ayat (2) UU  No, 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Walikota Tual.

“Bahkan  melanggar peraturan DPRD Kota Tuan No., 2 No. 2 tahun 2016 tentang pemilihan Walikora Tual sisa jabatan 2013-2018,” ujar H Yahya.

Ketentuan tersebut menyebutkan partai pengusung terdiri dari Golkar, PKS, Bulan Bntang, Gerindra dan PPP wajib mengusulkan hanya dua calon kepada walikota dan selanjutnya walikota menyampaikan kepada DPRD umtuk dilakukan pemilihan,

Ternyata salah satu partai pengusung, yakni PKS tidak menandatangani berita acara kesepakatan dan pernyataan sikap PKS mengajukan keberatan dan menolak hasil pemilihan. Maka pengesahan pengangkatan Wakil Walikota Tual tidak bisa diproses lebih lanjut.

Memo Ketua Ormas

Nah, SK dari Mendagri Np 131/2020 diterbitkan diduga karena adanya memo dari  seorang ketua Ormas Islam terbesar di Indonesia tertanggal  27 Juli 2017 kepada Mendagri. Perihalnya, ketua Ormas memohon Mendagri membantu untuk menerbitkan surat keputusan kepada kadernya Abd Hamid Rahayaan yang telah diusulkan oleh Gubernur  Maluku untuk ditetapkan sebagai wakil Walikota Tual.

Diduga kuat, SK tersebut akhirnya diterbitkan dan hanya ditandatangani oleh Sektretaris Dirjen Otda. “Saya yakin Mendagri mengetahui bahwa itu tidak benar makanya tidak mau menandatangani SK tersebut,” sebut H Yahya.

Menurut H Yahya, ketua Ormas Islam tersebut yang dijumpainya pekan silam mengakui nenulis memo tersebut hanya untuk kelancaran. “Kami meminta memo itu ditarik kembali,” kata H Yahya.

Kendati, pengangkatan dirinya dinilai  ‘belum sah’ Wakil Walikota sudah berani memberhentikan seorang pejabat dari kedudukannya. Pihak yang diberhentikan adalah  Rudi A Bugis , SE, M.SI,yang dicopot dari jabatanhya sebagai Kadispora.

Tak berapa lama,. Abd Hamid mengangkat pejabat eselon II Drs Arobi Bugis menjadi Kepala banpenda Kota Tual dan seorang pejabat  Eselon III Hanny Edwin Russel, Spi menjadi Seklretaris Dispora Kota Tual.

Pernah terbit Surat Mendagri untuk Gunernur Maluku Utara  tanggtal 7 Maret 2018 yang menyebut pemberhentian pejabat oleh Plt tidak dapat disetujui sebagaimana surat edaran Mendagri No.821/969/SJ tanggal 12 Pebruari 2018. Bila hal ini menjadi acuan maka apa yang dilakukan Plt wakil walikota

Dilimpahkam ke Polda Maluku

Frank P

Sementara itu Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes M Rum mengatakan laporan dugaan pemalsuan  dokumen Pengganti Ijazah dan ijazah palsu yang diduga dilakukan oleh Abd Hamid Rahayaan ditarik Polda Maluku dari Polres Maluku Tenggara, “Sekarang masih dalam proses penanganan,” kata Kombes M Rum dihubungi Amunisi, Mingu (22/4). “Polisi masih mengumpulkan bukti-bukti,: kata M Rum.

Pernyataan M Rum itu mendapat reaksi keras dari masyarakat Tual., Frank Putnarubun mengatakan pernyataan itu hanyalah untuk menutupi. “Bukti apalagi yang harus kami serahkan. Semua bukti-bukti sudah kami serahkan,” kata Frank.

Bukti yang telah diserahkan antara lain kopi surat keterangan pengganti ijasah dan ijasah SLTP dan SLTA yang diduga palsu karena sangat berbeda dengan ijazah standar yang resmi

Seperti diketaui, Plt Wakil Walikota Tual, ABD Hamid Rahayaan, dilaporkan oleh LSM Lingkar Pulau Key Nasional (LPKN) kepada Polres Maluku Tenggara pada 12 Pebruari 2018 lalu.

Sekjen LSM LPKN George Elkel S. Sos kepada Amunisinews.co.id dan Deteksionline.com meminta Polri tidak hanya mengawasi tapi menindaklanjuti laporan ini. “Kami khawatir bila dibiarkan akan terjadi kerusuhan yang bisa menggangu keamanan negara,” katanya.

Sementara itu Plt Hamid yang dikonfirmasi melalui whatsApp, Minggu (22/4) malam ditanya soal keabsahan dirinya sebagai Plt dan ugaan pemalsuan ijazah tidak tidak merespon konfirmasi. Dihubungi lewat telepon Selasa (23/4) dia menjawab,” Maaf lagi rapat,” katanya sambil menutup ponselnya.

 

Editor Hendra Usmaya

 

 

 

 

Pos terkait