Koran Amunisi Edisi Cetak 363 Februari 2018

Oleh: Tim

Di atasnya Kini Berdiri RPTRA Cipayung

Budi Suranto Bangun, SH.MH

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID — Bonan bin Puklon, ahli waris tanah di Cipayung, Jakarta Timur, yang tanahnya dijadikan RPTRA Cipayung, menunjuk pengacara Budi Suranto Bangun, SH, MH dan Komarudin, SH untuk mengembalikan haknya yang diduga diperoleh pihak lain dengan cara-cara melanggar hukum.

Pengacara Budi Suranto Bangun yang dihubungi Amunisi membenarkan pihaknya telah mendapat surat kuasa dari Bonan, yang juga telah mendapatkan kuasa dari para ahli waris lainnya.

Menurut Budi Suranto Bangun, langkah awal pihaknya sudah me-nyurati seorang anggota DPRD dari partai Demokrat, yang disebut-sebut sebagai pemilik akhir tanah tersebut sebelum beralih kepada Dinas Pertamanan, yang kemudian menja-dikan tanah luasnya lebih dari 4.000 meter persegi itu sebagai taman atau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Cipayung.

Taman tersebut kemudian di-resmikan oleh gubernur DKI Jakarta ketika itu, yakni Basuki Tjahaya Purnama pada 20 Oktober 2016 lalu. Taman itu kemudian dinamakan Taman Caliandra dengan fasilitas yang sangat memadai.

“Sebagai pihak yang diduga menguasai tanah itu sebelum beralih ke Dinas Pertamanan, Pak Ferrial sudah kami kirimi surat klarifikasi. Tapi hingga Kamis (2/2) ini belum memberikan tanggapan,” kata Budi Suranto. “Keterangan Pak Ferrial sangat dibutuhkan untuk membuat terang benderang persoalan tanah tersebut,” kata Budi Suranto.

Budi Suranto mengatakan ka-rena surat klarifikasi tak ditanggapi dia akan membuat surat somasi, sebelum menempuh jalur hukum. “Kami sangat menghormati dia (Ferrial) sebagai anggota Dewan, tapi masalah hak ini harus diluruskan karena menurut klien kami dia yang menjual tanah itu kepada Dinas Pertamanan,” ujar Budi.

Budi menjelaskan, keterkaitan Ferrial terhadap masalah ini terindikasi dengan adanya surat pelepasan hak No.: 115/2010 tanggal 30 Desember 2010 oleh notaris Eva Jamaida atas nama Ferrial Sofyan kepada Dinas Pertamanan Pema-kaman DKI Jakarta. “Itu makanya kami minta klarifikasi kepada Pak Ferrial,” tandas Budi.

Secara rinci Budi menerangkan bahwa ada dua obyek tanah yang dipersoalkan. Pertama tanah seluas 830 meter persegi. Atas tanah ini dilakukan jual beli tranah berdasar-kan Girik C 316 seb Blok D/I/89 dari penjual Puklon bin Dirun dengan pembeli Masduki berdasarkan akta jual beli yang dikeluarkan camat Pasar Rebo No. 2001/JB/V/1979  tanggal 25 Mei 1979.

Kemudian dilakukan lagi jual beli dari Masduki kepada Amir Hamzah berdasarkan AJB No. 069/B Apus/ Ps Rebo/1990 tanggal 15 Maret 1990 . “Nah kemudian terjadi lagi surat pelepasan hak No.: 115/2010 tanggal 30 Desember 2010 oleh no-taris Eva Jamaida atas nama Ferrial Sofyan kepada Dinas Pertamanan Pemakaman DKI Jakarta,” kata Budi.

Yang menjadi catatan penting si sini, ujar Budi, setelah Puklon bin Dirun meninggal dunia pada 7 Mei 1979 tiba-tib terbit sertifikat hak mi-lik (SHM) No. 24 Bambu Apus atas nama Puklon bin Dirun seluas 830 meter persegi pada 21 Juni 1983.

Sedangkan obyek kedua tanah seluas 2. 171 meter persegi. Atas tanah ini telah dilakukan jual beli tanah berdasarkan Girik C 316 atas penjual Puklon bin Dirun dengan pembeli Ahmad Mursali Kasmiun berdasarkan akta jual beli No. 2002/ JB/V/1979 tanggal 25 Mei 1979.

Kemudian Ahmad Mursali menjual kembali tanah itu kepada Esti Kurniawati berdasarkan AJB No. 068/B Apus/Ps Rebo/1990 tanggal 15 Maret 1990. Selanjutnya telah terjadi pelesan hak surat pelepasan hak No.: 115/2010 tanggal 30 Desember 2010 oleh notaris Eva Jamaida atas nama Ferrial Sofyan kepada Dinas Pertamanan Pemakaman DKI Jakarta,

“Catatan dalam obyek ini, setelah Puklon bin Dirun meninggal dunia pada 7 Mei 1979 tiba-tiba terbit SHM No, 23/Bampu Apus atas nama Puklon bin Dirun seluas 2.171 meter persegi,” kata Budi yang mencurigai banyak kejanggalan atas terbitnya sertifikat tersebut.

Dinas Pertamanan Bungkam

Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta yang dikonfirmasi Amunisi melalui surat tertulis No: : 230/Srt-Red/I/2018 hingga kini belum Memberikan jawaban yang diajukan Amunisi, misalnya, daari siapakah Dinas Pertamanan membeli tanah tersebut yang kini di atasnya telah berdiri taman RPTRA? Apakah dalam proses pembelian tanah pihak Pertamanan melakukan penelitian?Apakah Dinas Pertamanan ketika membeli tanah itu membentuk tim panitia?

Selain itu dipertanyakan pula , sebelum dibeli oleh Dinas Pertamanan tanah tersebut dikuasai oleh seorang anggota DPRD DKI dari  Demokrat. Mengapa ketika terjadi pembayaran bukan anggota DPRD itu yang menerima dananya. Siapa orang yang ditempatkan sebagai figur penerima dana?

Menurut Bonan, ketika dia dihadirkan dalam rapat di Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta mem-bahas masalah tanah tersebut, dia terheran-heran karena ada yang menerima penjualan tanah kepada Dinas Pertamanan Rp 5,5 M. “Ada yang menerima uang itu dan yang menandatanganinya tapi bukan Pak Ferrial. Siapakah orang itu hanya Pak Ferrial dan Dinas Pertamanan yang tahu,” kilah Bonan.

Seperti diketahui RPTRA Cipayung yang diberinama Taman Caliandra itu dibangun menggu-nakan dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) DKI Jakarta. Jika soal belanja tanahnya terindikasi membeli dari hasil yang ilegal maka sudah sepantasnya Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) DKI untuk segera mengambil langkah-langkah penyidikan mengungkap tuntas siapa-siapa saja yang terbukti merampas tanah milik almarhum Puklon secara tidak sah.

editor: maliki hd

VERSI PDF:

http://amunisinews.co.id/wp-content/uploads/2018/02/363.pdf

 

 

 

 

 

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *