Terbitkan SHGB 669, Pejabat Kementerian ATR/BPN Abaikan Perintah Presiden

  • Whatsapp

 

JAKARTA, AMUNISINEWSMCOM- Pejabat Kementerian ATR/BPN, terutama yang menjabat di kantor Pertanahan Jakarta Pusat dinilai telah mengabaikan perintah Presiden dan Menteri BPN.

Indikasi pembangkangan terhadap perintah Presiden dan Menteri BPN terlihat jelas dengan terbitnya SHGB No. 668 atas nama PT Taspen atas tanah sengketa di samping Gedung Arthaloka di jalan jendelral Sudirman No.2 Karet Tengsin, Jakarta Pusat.

Tanah tersebut dulunya SHGB No. 205 atas nama PT Arthaloka Indonesia. SHGB itu habis masa berlakunya dan tak bisa diperpajang karena masih tersangkut sengketa. Tiba-tiba di atas area tanah itu berdiri plang pengumuman yang menyebut tanah itu milik Taspen dengan SHGB 669.

Terbitnya SHGB 669 tersebut menimbulkan reaksi dari pemilik PT Mahkota Real Estate (PT MRE), yang juga pemilik ranah tersebut berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No. 472 tahun 2000.

Presiden Jokowi melalui Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kemensesneg, Muhammad Sapta Murti  telah keluarkan surat Nomor 366/ Kemensesneg/D-4/HK-04-02/10/2015 tertanggal 10 Oktober 2015.

Dalam surat itu presiden mengingatkan, salah satunya adanya putusan PK MARI No. 472/2000.  Presiden meminta masalah diselesaikan dengan prinsip kehati-hatian.

Menanggapi surat Presiden Jokowi, Kementrian ATR/BPN saat dijabat Ferry M Baldan kemudian keluarkan  surat No.4815/27.1.800/XI/2015 tertanggal 13 November 2015, kepada Menteri Keuangan meminta agar masalah itu diselesaikan mengingat HGB No. 205 Karet Tengsin untuk tanah yang seluas 16.600 meter persegi tidak mempunyai kekuatan hukum dan HGB itu tidak bisa diperpanjang.

Yang terjadi bukan penyelesaian dengan prinsip ke hati-hatian melainkan terbitnya HGB 669 atas nama Taspen, yang secara terang-terangan menabrak PK MARI No. 472.

Kuasa Hukum PT MRE Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH menandaskan ada masalah besar terkait terbitnya SHGB 668. Pertama adalah kenekatan oknum BPN dalam menabrak PK MA No. 472 dan mereka, para pejabat itu, berani membelokkan arah perintah presiden Jokowi dan Menteri BPN.

“Sudah selayaknya SHGB itu ditarik kembali atau dibatalkan dan menyelidiki siapa pejabat BPN yang berani melakuka pembangkangan terhadap perintah Presiden,”tegas Wilmar.

Tim Saber Mafia Tanah

Ketika menandatangani MoU dengan Menteri ATR/BPN, Kapolri Jenderal  Tito Karnavian mengatakan pemberantasan mafia tanah dan pungli terkait pertanahan ini tidak terlepas adanya arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa agar seluruh lembaga/kementerian harus meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat di seluruh bidang kerja. Hal ini untuk menunjukkan pemerintah hadir di tengah masyarakat.

Karena itu, dia meminta Tim Saber Mafia Tanah yang dibentuk Polri dan Kementerian ART/BPN segera turun ke Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, yang menerbitkan SHGB di atas tanah milik orang lain.

Sejak tim itu terbentuk pada Jumat (17/3) lalu Tim belum terlihat hasil kerjanya. Tim ini belum merilis soal penangkapan oknum mafia tanah. “Jika serius, inilah saat yang tepat untuk menunjukan gigi dengan mengungkap dugaan korupsi penerbitan HGB 669. Saya siap memberkan data-datanya,” kata Wilmar sambil mengatakan dirinya tak habis pikir mengapa pejabat Kantor BPN Jakarta Pusat begitu nekat dan berani menerbitkan SHGB atas tanah yang masih sengketa.

Wilmar menduga ada kekuatan tertentu yang mencoba menguasai tanah itu dengan cara-cara melanggar hukum. “Kita berharap Tim Saber Mafia Tanah sanggup melawan kekuatan yang diduga sudah lama bercokol di kanror BPN,” tandasnya.

Kuasa hukum PT MRE ini juga memohon kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar memberikan atensi terhadap masalah yang akan dilaporkannya kepada Tipikor Bareskrim Polri. “Bareskrim atau Tim Saber Mafia Tanah saya harap dapat adu cepat mengungkap masalah ini,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula pada tahun 1968 PT Archipelago membebaskan tanah seluas 3,3 hektar di jalan Jenderal Sudirman No. 2 Jakarta Pusaat, setelah mendapatkan SK Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya, tanah itu dialihkan seluruhnya kepada PT MRE.

Pada tahun 1972 PT MRE kerjasama dengan PT Taspen berdasarkan akta No. 52. Kesepakatannya antara lain membangun gedung bertingkat (Arthaloka) dan menjual 10.000 meter kepada PT Taspen, sisanya akan digunakan oleh PT MRE.

Dalam perjalanannya terjadi tindak pidana korupsi yang membuat Presdir PT MRE Widodo Sukarno dan Direktur MRE Ir Rudy Pamaputera menjalani hukuman. Kasus ini diputus pengadilan hingga PK MA. Putusan PK MA merampas untuk negara tanah seluas 23.000 milik PT MRE.

Tanah dirampas untuk negara dengan pertimbangan sementara karena hanya Peradilan Perdata yang berwenang memutuskan tentang hak milik/keperdataan atas tanah.

PT MRE sudah melakukan gugatan perdata. Atas gugatan tersebut keluar putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusannya antara lain menyatakan tanah seluas 16.600 meter persegi milik PT MRE, sisanya 6.585 meter persegi milik PT Taspen.

Dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 472/2000 pun menyebut tanah seluas 16.600 M2 milik PT MRE.

PN Jakarta Pusat melalui penetapan eksekusi pengosongan No. 018/2003/eks tahun 2003 jo berita acara eksekusi pengosongan tanggal 15 Desember 2004 dan penetapan Ketua PN Pusat 6 September 2016 melakukan eksekusi.

Selajutnya Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta tanggal 28 September 2009  membatalkan HGB No. 205 Karet Tengsin, untuk pembatalan atas tanah seluas 16.600 meter persegi, yang menjadi hak Ir Rudy.

Ternyata atas penetapan eksekusi, dilakukan gugatan perlawanan bukan oleh PT Taspen, karena Taspen adalah pihak yang kalah dalam putusan PK MA No. 472. Justeru Menkeu yang ajukan gugatan perlawanan terhadap putusan eksekusi tersebut, dimana amar putusannya hanya menyatakan eksekusi tidak sah dan tidak mempuntai kekuatan hukum. Padahal, eksekusinya sudah selesai dua tahun lalu, sejak gugatan perlawasan itu dilakukan.

Ternyata atas penetapan eksekusi, dilakukan gugatan perlawanan bukan oleh PT Taspen, karena Taspen adalah pihak yang kalah dalam putusan PK MA No. 472. Justeru Menkeu yang ajukan gugatan perlawanan terhadap putusan eksekusi tersebut, dimana amar putusannya hanya menyatakan eksekusi tidak sah dan tidak mempuntai kekuatan hukum. Padahal, eksekusinya sudah selesai dua tahun lalu, sejak gugatan perlawasan itu dilakukan.

Baik PT Taspen, Arthaloka maupun Menkeu tidak pernah menang perkara kepemilikan, melainkan MRE yang menang, walaupun tanah sudah terbagi menjadi dua, 16.600 m2 milik MRE dan 6.585 milik Taspen ditambah 10.000 m2 yang disebut dalam akta No, 52. Tidak ada instrumen hukum apapun sehingga sekarang BPN berani menerbitkan HGB No. 669 tersebut.

Dan faktanya sesuai dengan Putusan PK 472 tanah seluas 16.600 M2 tersebut adalah sah milik PT. MRE, dan hingga sekarang tidak ada Putusan Pengadilan yang membatalkan Putusan PK 472 tersebut.(tim)

Pos terkait