Tidak Ada Adendum, Kontrak Pembangunan Proyek DPRD Pesibar Terancam ?

  • Whatsapp

oleh edison surya

tidak ada adendum- nasiona;

KRUI, AMUNISI – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Liwa Kabupaten Lampung Barat (Lambar), yang juga membawahi Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Alex Rahman, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembangunan gedung perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat tidak dapat dilakukan adendum tanpa indikator yang layak dan jelas.

Demikian ditegaskan Alex Rahman saat memimpin rapat bersama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Inspektorat, dan dari pengawas kegiatan dari PT. Trontonio Jaya Abadi. Diaula Kantor Cabjari Krui, Selasa (3/10/2017).

Menurut Alex, bagaimanapun juga pengerjaan pembangunan tersebut agar bisa selesai sesuai dengan kontrak kerja yakni berakhir pada 30 November mendatang. Artinya, hingga saat ini belum ada indikator yang tepat memberikan adendum dalam mega proyek Pesibar itu.

“Adendum bisa dilakukan jika proyek itu mengalami keterlambatan yang disebabkan faktor alam disekitar lokasi yang kurang mendukung, atau penyebab lainnya yang dapat memperhambat laju proses pengerjaan pembangunan gedung perkantoran DPRD itu,” ujar Alex.

Dalam rapat yang berlangsung, dari pihak perusahaan menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini progress pengerjaan pembangunan gedung parkantoran DPRD Pesibar telah mencapai 55 persen.

Dan berdasarkan pada masa waktu kontrak yang akan habis pada tanggal 29 November 2017, untuk itu pihak perusahaan mengejar target dari waktu yang telah ditentukan dengan berharap pada adendum dapat diberikan untuk memperpanjang masa pengerjaan pembangunan tersebut.

Pihak perusahaan juga pada kesempatan itu mengakui bahwa dalam pelaksanaan proses pembangunan gedung DPRD Pesibar mengalami keterlambatan proses dalam hal finansial, dimana dalam proses pembebasan lahan memenggal banyak waktu yang berakibat dalam proses pembangunan gedung.

Kemudian dari pihak Kejari Liwa sebagai Ketua TP4D Pesibar, mengkhawatirkan bahwa dalam proses waktu tidak mencapai target, dimana pihaknya mengatakan bahwa batas waktu pengerjaan sampai dengan tanggal 29 November, maka dapat berimbas pada terputus kontrak dengan pihak perusahaan sebagai pelaksana proses pembangunan gedung DPRD.

editor hendra usmaya

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *