Tuntut SK Bupati, 4.000 Honorer Kabupaten Bekasi Aksi Cap Jempol Darah

  • Whatsapp

Oleh Rukmana Fadil

BEKASI, AMUNISINEWS.CO.ID- Perubahan kebijakan atau perubahan sistem selalu terjadi setelah adanya desakan atau demonstrasi massa di negeri ini. Seakan sudah membudaya,ketika menginginkan perubahan,maka harus demonstrasi massa,bahkan terkadang pembiaran oleh pemerintah terhadap aspirasi masyarakat memancing anarkisme masyarakat.

Komunikasi yang intens dengan seluruh element masyarakat sejatinya menjadi model penyampaian aspirasi modern abad ini,jangan biarkan gaya penyampaian aspirasi dengan berdemo terus membudaya,pemerintah harus respect,pemerintah tidak boleh anti kritik,pemerintah tidak boleh Exlusive terhadap rakyatnya.

Aksi extream cap jempol darah yang dilakukan oleh 4.000 honorer Bekasi pada saat demonstrasi Senin (24/09/2018) merupakan aksi nekat sepanjang sejarah,honorer se Kabupaten Bekasi ini menyampaikan pesan kesungguhan sikap dan tekad para tenaga honor atas tuntutannya.

para honorer ini menuntut SK dari Bupati,tujuannya agar dapat ikut sertifikasi,inilah sesungguhnya yang dituntut honorer Kb Bekasi,namun beredar di masyarakat bahwa;para tenaga honor ini menuntut  kesejahteraan,padahal,sesungguhnya para tenaga honor tersebut hanya meminta di SK kan oleh Kepala Dinas atau Bupati,sehingga mereka mendapatkan tunjangan sertifikasi.

para honorer ini gusar karena merasa dianak tirikan oleh pemerintah pusat mahupun daerah,bayangkan,para honorer sudah mengabdi puluhan tahun dengan tingkat kesejahteraan yang rendah,mereka bertahan ditengah-tengah minimnya gaji dengan harapan suatu ketika diangkat PNS,namun,disatu sisi pemerintah merekrut PNS dengan tidak mensyaratkan minimal pengabdian,maka yang terjadi adalah,tenaga honor akan tersingkir dari tempat-tempat mereka mengabdi puluhan tahun oleh PNS yang boleh jadi baru lulus kuliah,tidak adil bukan?

Dengan membuka CPNS tanpa syarat minimal pengabdian, pemerintah pusat mahupun Pemkab Bekasi  sudah berbuat tidak adil terhadap 13 ribu tenaga honorer di Bekasi.

Takut Keluarkan SK

Bupati Bekasi dalam klarifikasinya kepada media ini mengatakan,saya tidak mungkin memberikan SK,karena hal itu dilarang oleh PP no:47,48,yang mungkin saya lakukan adalah:meningkatkan gaji mereka walau tidak standar UMK,karena APBD KB.Bekasi tidak akan mampu menutupi 10 ribu lebih tenaga honor yang ada di KB.Bekasi ini,”tandas Neneng Hasanah Yasin.

Adanya Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017, Bapak/Ibu Guru honorer seharusnya mendapat SK dari Pemerintah Daerah jika memang keberadaan Bapak/Ibu guru dibutuhan oleh sekolah dan Pemerintah Daerah, di Kabupaten Bekasi,60% guru honor 40% yang sudah PNS,sehingga,tenaga honor di Bekasi sangat dibutuhkan di KB.Bekasi,jika tidak ada honorer,maka proses belajar mengajar akan terganggu dunia pendidikan akan lumpuh.

SK Pemerintah Daerah cq SK Bupati harus segera dikeluarkan oleh  Bupati Bekasi, hal ini guna mendorong para honorer untuk memiliki NUPTK dan dengan NUPTK itulah para honorer berkesempatan mengajukan mengikuti sertifikasi.

Terasa janggal ketika Bupati Bekasi tidak mau mengeluarkan SK kepada 13 ribu guru honor di KB.Bekasi (Catatan PPHI), karena dalam Penjelasan terkait Guru Honorer Sekolah Negeri Wajib Mendapat SK dari Pemerintah Daerah  Cq Bupati, hal ini terdapat dalam Uraian pada Komponen Pembayaran Guru, mari kita simak uraian Permendikbud No 8 tahun 2017 tentang Juknis BOS pada komponen pembayaran honor.

Sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Guru Honorer Sekolah Negeri Wajib Mendapat Sk Dari Pemerintah Daerah

Pembayaran Honor
a. Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM).
b. Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah termasuk melakukan tugas sebagai petugas pendataan Dapodik), termasuk tenaga administrasi BOS untuk SD.
c. Pegawai perpustakaan.
d. Penjaga sekolah.
e. Petugas satpam.
f. Petugas kebersihan.

Keterangan:
a. Batas maksimum penggunaan BOS untuk membayar honor bulanan guru/tenaga kependidikan dan non kependidikan honorer di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebesar 15% (lima belas persen) dari total BOS yang diterima, sementara di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat maksimal 50% (lima puluh persen) dari total BOS yang diterima;
b. guru memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV;
c. bukan merupakan guru yang baru direkrut setelah proses pengalihan kewenangan; dan
d. guru honor pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dan disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari dinas pendidikan provinsi dengan menyertakan daftar data guru hasil pengalihan kewenangan yang meliputi jumlah guru, nama guru dan mata pelajaran, dan sekolah yang menjadi satuan administrasi pangkalnya.

Mungkin tak ada nyali bagi Neneng untuk menerbitkan SK kepada 13 ribu tenaga honor di Bekasi,padahal Walikota Bekasi,Bupati Purbalingga,Garut,Tapanuli Tengah sudah berani mengambil keputusan untuk mengeluarkan SK terhadap tenaga honorer tersebut.

Sementara itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Bekasi Muhtada Sabirin komisi IV bagian anggaran saat ditemui para denonstran di Gedyng DPRD Senin (24/09/2018) mengatakan, bahwa APBD Bekasi cukup untuk memberi gaji kepada13 ribu honor sesuai UMK Bekasi.

Pos terkait