Ujaran Kebencian harus Masuk dalam RUU PTPT

  • Whatsapp
maksum
Maksum Zubbair (kiri)

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM– Ketua Umum Rumah Kamnas, Maksum Zubbair berharap Pansus DPR RI yang tengah menggodok RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) mengkaji dan serius mengamati ujaran kebencian di media sosial (Medsos) yang  semakin hari semakin menunjukan eskalasi yang cenderung tinggi. Pansus juga diingatkan untuk mempertimbangkan organisasi yang tidak mau mengakui Pancasila.

Hal ini diingatkan Maksum Zubbair kepada wartawan di Jakarta Senin (3/10). Saat ini, katanya, dengan mudah mengkafirkan orang lain (Takfiri)  secara sembrono berlindung dibalik dalil-dalil agama dapat  membuat masyarakat awam salah memahami dan terprovokasi melakukan tindakan pidana. “Beragama untuk saling berbuat kebajikan, bukan untuk memecah belah,” tandas Maksum.

Pancasila sebagai Falsafah dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia adalah pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu Maksum mengusulkan, ormas anti Pancasila perlu diatur dalam RUU PTP Terorisme.

“Sepatutnya semua Organisasi kemasyarakatan baik berupa Ormas, LSM ataupun Yayasan harus berazaskan Pancasila. Konstitusi Bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, terjabarkan dalam pasal per pasal yang bersumber dari Pancasila,” ungkap dia..

Terorisme adalah kejahatan Trans National Organized Crime (TOC), dapat dikatagorikan sebagai Pelanggaran Berat Hak Azazi Manusia (HAM) dan Crime Againts Humanity, oleh karenanya mendesak adanya payung hukum untuk Pencegahan dan pemberantasannya secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak assi manusia dapat dilindungi .

Pernah diingatkan oleh dia bahwa UU Nomor 17 tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas ), Menimbang ; (a) bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (c) bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;

Dalam pertimbangan Uu Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan, sangat jelas (a) keberadaan ormas dalam berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak Asasi manusia dan dijamin oleh UU. ( b ) dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat setiap orang harus menghormati hak asasi manusia dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan. (c) ormas berpartisipasi dalam Pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Ketentuan Umum; Pasal 1, Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: ayat (1) Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II, pasal 2 ; Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menkumhan nomor 6 tahun 2014, tentang pengesahan badan hukum perkumpulan ; menimbang, a. bahwa perkumpulan untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan harus mendapat pengesahan badan hukum perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.(dra)

 

Pos terkait