Virtual Laporan Sidang Paripurna Senator Komite IV Dapil Kalbar

  • Whatsapp

Oleh, Budi Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID.- DPD RI Menggelar Sidang Paripurna ke X pada hari, Selasa, 16/6/2020 Rapat yang digelar Via Virtual dan dihadiri dan dipimpin oleh Ketua DPD RI berserta Wakil Ketua DPD RI.

Anggota DPD RI H.Sukriyanto S.Ag Dapil Kalimantan Barat (Kalbar). Menyampaikan hasil laporan Reses yang disampaikan melalui Virtual Sidang Paripurna ke X menyampaikan laporan reses yang telah dilaksanakan di daerah pemilihan periode 13 Mei 2020 sampai dengan 14 Juni 2020.

Kegiatan Penyerapan aspirasi masyarakat dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-undang No.17 tahun 2014 pasal 294 ayat (1) tentang Majelis Pemusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sesuai dengan amanat konstitusi, sebagai format representasi DPD RI yang dibagi menjadi fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan.

Adapun maksud dan tujuannya yaitu untuk memperkuat hubungan kemitraan anggota DPD RI dengan Pemerintah Daerah baik secara kelembagaan maupun individu serta menampung, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat dan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kemudian ditindaklanjutin sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh anggota DPD RI.

H.Sukriyanto Senator dapil kalbar dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komite IV DPD RI Menegaskan dalam laporan Virtual Sidang Paripurna DPD RI ke X namun berikut ini ada beberapa poin yang akan di sampaikan sesuai dengan bidang komite IV.

“Keterlambatan beberapa Desa dalam menyalurkan BLT-DD disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran yang dapat di realokasi karena beberapa desa telah mencairkan dana desa tahap pertama pada awal tahun dan telah melakukan kegiatan ataupun pekerjaan sesuai dengan rancangan anggaran yang telah disusun sebelumnya sehingga BLT-DD tidak disalurkan tepat waktu,”ungkap Sukriyanto

Lebih lanjut ditegaskan,Kurang dilibatkannya pihak Pemerintah Desa dalam pendataan penerima manfaat dari bantuan sosial serta masing-masing pemberi manfaat memiliki data sendiri membuat semakin rumitnya proses penyaluran karena validitas data yang rendah.

Stimulus perekonomian nasional yang belum maksimal yang dituangkan POJK No.11 Tahun 2020.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG

STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19)

1.Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi  mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan,dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19.

Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain:

POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
1.Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi  mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan,dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19.
2. Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain:

  1. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
  2. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

C.Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan Pertambangan.

d.Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:

1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan

2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi. ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

  1. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

1) penurunan suku bunga;
2) perpanjangan jangka waktu;
3) pengurangan tunggakan pokok;
4) pengurangan tunggakan bunga;
5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

  1. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/ penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitaskredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
  1. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.
  2. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

“Dan juga Stimulus di Bidang Perumahan yang disebutkan oleh Menteri Keuangan pada konferensi persnya, yaitu program SSB dan SBUM untuk KPR Subsidi, terkhusus di Kalbar, sejak diumumkan sampai saat ini belum jalan, padahal semangat dari stimulus itu supaya dunia properti tetap berjalan, karena properti menopang beberapa industri lainnya seperti toko bangunan, tenaga kerja dan lainnya,”ucap Sukriyanto.

Sehingga apabila properti tetap jalan diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga, toko-toko tetap bertransaksi dan sebagainya.

Sekarang sudah masuk kemasa transisi, the new normal setelah berjibaku dengan masa krisis covid-19 dan program ini belum jalan sama sekali.

Senator dapil kalbar menjelsakan, Stimulus Perekonomian Nasional yang dituangkan didalam POJK No.11 Tahun 2020 masih belum maksimal karena keengganan para pelaku industri keuangan untuk melaksanakan relaksasi secara optimal dan masih berpedoman pada SOP yang lama sehingga memakan waktu dan birokrasi yang panjang.

“Kebijakan stimulus ekonomi di bidang perumahan belum berjalan khususnya di Kalimantan Barat, perbankan yang menjadi ujung tombak penyalurannya masih enggan memproses dengan alasan mitigasi resiko kredit untuk menekan kredit macet yang terjadi selama pandemi. Sehingga stimulus yang diharapkan tidak dapat terwujud,”pungkas Wakil ketua Komite IV.

Adapun analisis dan rekomendasi tindak lanjut sudah disampaikan di dalam laporan reses secara lengkap, demikian laporan ini kami sampaikan secara singkat atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *