Wacana Hukuman Mati Koruptor Dipusaran “Kesepakatan” Negara Maju Menghapuskannya

  • Whatsapp
Emrus Sihombing
Emrus Sihombing

Trend dunia saat ini, utamanya negara maju yang lebih beradab menuju “kesepakatan” penghapusan hukuman mati.

OLEH EMRUS SIHOMBING

Pekan ini ramai dibicarakan pasca Presiden mewacanakan hukuman mati koruptor dengan suatu kondisi tertentu, jika ada kehendak kuat dari masyarakat.

Hukuman mati bagi koruptor memang memungkinkan diberlakukan di Indonesia bila sudah ada pasal dalam suatu UU seperti yang terjadi pada kasus narkoba, perampokan, teroris, pencurian, dan kesusilaan.

Persoalannya, mungkinkah pemerintah bersama DPR RI berhasil merumuskan UU hukuman mati terhadap koruptor di masa periode kedua pemerintahan Jokowi? Tentu jawabnya sangat sulit diwujudkan. Mengapa? Persoalannya sangat kompleks sekali. Namun, menurut saya setidaknya ada tiga hal yang bisa mengganjal memberlakukan hukuman mati bagi para koruptor.

Pertama, trend dunia saat ini, utamanya negara maju yang lebih beradab menuju “kesepakatan” penghapusan hukuman mati.

Kedua, lembaga HAM internasional selalu memperjuangkan hak azasi manusia, terutama hak hidup sedeorang sebagai warga dunia, yang merupakan hak azasi paling mendasar setiap manusia. Sebab, kehidupan yang dimiliki seseorang bukanlah pemberian manusia terhadap manusia lainnya. Artinya, kehidupan seseorang jauh lebih berharga daripada tindakan yang dilakukannya sekalipun melanggar UU sebagai buatan manusia.

Ketiga, Pancasila sebagai dasar negara kita, bisa dilihat pada sila kedua yaitu keberadaban. Karena itu, Indonesia sangat menjungjung tinggi keadaban di semua hal, utamanya jaminan untuk hidup seseorang dari negara. Itulah salah satu hakekat nilai dari turunan Sila Kedua Pancasila yaitu, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Karena itu, Indonesia sejatinya bergerak naik keadabannya dari waktu ke waktu. Bangsa beradab harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri, tentu termasuk penghapusan hukuman mati.

Untuk membangun keadaban itu, maka tingkat pendidikan, standar moral kemanusiaan, HAM, etika, kejujuran harus menjadi keutamaan dalam proses pembangunan dan perubahan yang terjadi di Indonesia.

Lalu bagaimana memberi efek jera kepada pelaku korupsi agar tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus mendidik anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan korupsi, dari aspek hukum dan sosiologi serta lebih rasional, maka perlu dilakukan hukuman tambahan (pemberatan) dengan kerja sosial bersih-bersih taman Monas dan halaman Istana selama setahun dengan mengenakan baju tahanan warna orange bertuliskan nama lengkap, modus korupsinya, dan jumlah kerugian negara dengan huruf warna putih.

Kemudian menyita semua kekayaan milik keluarga inti (pemiskinan), serta menjabut hak politiknya minimal selama 20 tahun ke depan.

 

Emrus Sihombing
Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorner

 

Adminis: ED

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *