Warga Jakarta Gugat Ahok di Dua Pengadilan

  • Whatsapp
Tanujaya dan Gub DKI Basuki Tjahaja Purnama
advokat-hartono-1
Hartono

AMUNISINEWS.COM, JAKARTA —Tujuh warga Jakarta mengajukan gugatan ganti rugi kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok terkait proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) jalur rel kereta bawah tanah yang melintas dari bundaran Hotel Indonesia (HI) ke Lebak Bulus. Nilai gugatan mencapai ratusan miliar rupiah.

Gugatan yang diajukan advokat senior Hartono Tanuwidjaya, selaku kuasa hukum warga, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), saat ini dalam proses persidangan.

“Sidang di PN Jaksel sudah sampai pada proses pembuktian. Sebelumnya, majelis hakim pada putusan sela menolak eksepsi kompetensi absolut penggugat,” kata Hartono kepada Amunisi di kantornya, Senin (3/10).

Dijelaskan, di dalam eksepsi tersebut disebutkan bahwa PN Jaksel tidak berwenang mengadili gugatan tersebut, mengingat pokok perkaranya adalah kebijakan (surat keputusan/SK) pemerintah DKI Jakarta. Jadi yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Aneh, ini kan kasus ganti rugi yang tidak manusiawi, bukan SK. Enggak ada SK yang terkait MRT jalur HI-Lebak Bulus yang mesti digugat. SK apa? Karena itu eksepsi penggugat ditolak Majelis Hakim PN Jaksel yang diketuai Krisnugroho,” paparnya lebih jauh.

Menurut Hartono, warga Jakarta yang mengajukan gugatan ke PN Jaksel di antaranya: H. Muchtar Bin Mugeni, Heriyanto Theng, Ny. Rashmee Mahesh Lalmalani, Ny. Wienarsih Waloeyo, Sigit Budianto, Dheeraj Mohan Aswani dan Ny. Ang Ing Tuan. Sementara yang di PN Jakpus adalah Dheeraj Mohan Aswani dan Ny. Rashmee Mahesh Lalmalani.

Ditambahkan, nilai gugatan ganti yang diajukan ke PN Jaksel sekitar Rp 415 miliar, sedangkan di PN Jakpus mencapai Rp 117 miliar lebih. Sementara para pihak yang digugat, selain Gubernur DKI Jakarta, juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta tergugat, Wali Kota Jakarta Selatan, Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan, Camat Kebayoran Baru, Camat Cilandak, Lurah Gandaria, Lurah Kelurahan Pulo dan Lurah Cipete.

Sebagaimana isi gugatan, lanjut Hartono, baik yang telah terdaftar di PN Jaksel dengan nomor perkara 133/Pdt. G/2016/ PN. JKT Sel, maupun di PN Jakpus yang terdaftar pada No. 493/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Pst, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Proyek MRT tersebut, menurut dia, telah merugikan kliennya secara materiil maupun moril. Nilai ganti ruginya sangat tidak manusiawi, yakni antara Rp 25 juta sampai Rp 50 juta/meter. Sementara harga nilai pasaran di kawasan Jl. RS Fatmawati, Jakarta Selatan, mencapai kisaran Rp 150 juta/meter.

Tanpa Musyawarah

Dikatakan Hartono, bahwa penetapan nilai harga tanah tanpa musyawarah terlebih dahulu. Itu sebabnya, warga menolak tanahnya dihargai hanya Rp 25 juta-Rp 50 juta/meter. Harga tersebut dianggap tidak seusai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Undang Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Advokat yang juga Ketua Peradi Jakar Barat ini menegaskan, sekalipun sifatnya untuk kepentingan umum, bukan berarti harus mengabai hak-hak orang lain yang menjadi korban proyek.

“Meski lahan yang dibebaskan untuk kepentingan umum, tetap saja harus ada kesepakatan dan musyawarah, dan tercatat dalam berita acara. Bukan seenak saja pemerintah menentukan harga,” tegasnya.

Apalagi, lanjut Hartono, harga ganti rugi final bersifat global. Penentuan batasnya berdasarkan batas “Mata Angin”, bukan bidang perbidang. Menerapan ini dianggap telah menyengsarakan para kliennya.

“Seharusnya nilai ganti rugi itu meningkatkan taraf hidup warga yang terkena gusur. Proyek MRT telah mematikan usaha klien saya. Sudah tidak bisa berdagang lagi, karena tokonya tertutup tembok proyek,” ungkapnya.

Ditegaskan, tindakan Pemprov DKI Jakarta tersebut mengakibatkan orang lain mengalami kerugian, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Kepada majelis hakim yang mengadili gugatan tersebut, baik PN Jaksel maupun PN Jakpus, Hartono meminta agar menghukum Gubernur DKI Jakarta dan para tegugat lainnya, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.

 

 

 

Oleh: *H. Sinano Esha/dra

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *