Zumi Zola Digugat Ganti Rugi Rp10 Miliar

Oleh: Tim red/Aris
KOTA JAMBI, AMUNISINEWS.CO.ID – Di tengah kesibukannya sebagai Gubernur Jambi, tiba-tiba Zumi Zola digugat oleh sekelompok orang ke pengadilan. Tak tanggung-tanggung, mantan artis ini juga dituntut membayar ganti rugi Rp 10 miliar lebih.

Adalah Iing Muhammad Hasanuddin, Delyuzar Har-maini, dan Ansorulloh yang menggugat Zumi Zola ke Peng-adilan Negeri Jambi. Pasalnya adalah mereka tidak terima atas pemecatan mereka selaku Komisaris Bank Jambi yang merupakan bank milik daerah Jambi.

Pemecatan itu dilakukan pada saat rapat umum peme-gang saham luar biasa (RUPS-LB) beberapa waktu lalu. Perlu diketahui, para pemegang sa-hamnya adalah Pemprov Jambi serta seluruh Pemerintah Kabu-paten dan Pemerintah Kota di Provinsi Jambi.

Musri Nauli selaku Kuasa Hukum tiga komisaris Bank Jambi yang dipecat itu, meni-lai proses pemecatan tersebut tidak melalui mekanisme alias cacat Hukum karena melang-gar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Per-seroan Terbatas (PT). “RUPS Luar Biasa itu tidak melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang,” ujar Musri Nauli di Jambi.

Gugatan itu sudah diaju-kan dan terdaftar di Pengadil-an Negeri Jambi dengan no-mor perkara 114/Pdt.G/2017/ PN.Jmb tertanggal 8 Desem-ber 2017. Menurut Musri, pihak tergugat tidak hanya Zumi Zola selaku Gubernur Jambi. Pihak tergugat lain adalah 11 Bupati/Walikota di Jambi serta pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Musri Nauli menjelaskan, di antara wewenang OJK ada-lah pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain sebagai-mana dimaksud dalam pera-turan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

“Karena tentu mereka (OJK) mengetahui dan dikon-sultasikan oleh para pemegang saham terkait dengan pember-hentian para dewan komisaris yang kami nilai dilakukan se-cara sepihak dan tanpa agenda pembahasan terlebih dahulu,” ujar Musri menerangkan.

Untuk diketahui, masa aktif ketiga Dewan Komisaris Bank Jambi yang diberhenti-kan itu sedianya akan selesai pada 2019 mendatang.

Gugatan perdata itu juga disertai tuntutan ganti rugi. Dalam gugatannya, ketiga dewan komisaris yang dipecat menuntut uang ganti rugi sebesar Rp 10 miliar lebih. Dengan perhitungan kerugian gaji bulanan selama 18 bulan terhitung sejak November 2017 hingga Maret 2019. Ke-mudian ditambah sejumlah tunjangan, uang kehormatan, dan biaya kerugian immaterial senilai Rp 100 juta.

Musri juga mengatakan, apabila gugatan itu dikabulkan pengadilan dan para tergu-gat tidak bisa melaksanakan keputusan pengadilan, maka para tergugat dipaksa untuk membayar biaya keterlam-batan (dwangsom) sebesar Rp 10 juta/hari. Ini peristiwa gugatan kepada seluruh kepala daerah pertama di Jambi,” ucap Musri.

Menanggapi masalah ter-sebut Zumi Zola mengaku amat menghargai upaya hu-kum yang di ambil penggugat. Saya juga sudah meminta kepada direksi (Bank Jambi) untuk menindaklanjuti,” ujar Zumi Zola singkat.

Sebelumnya, pemberhen-tian Dewan Komisaris Bank Jambi diputuskan para peme-gang saham Bank Jambi saat digelar RUPS di Jakarta pada 6 November 2017 lalu. Pember-hentian itu sempat melantik sejumlah isu di Jambi. Ada beberapa pihak yang menilai RUPS tersebut diwarnai intrik-intrik yang tidak baik.

Pemberhentian Dewan Komisaris Bank Jambi itu juga memancing pertanyaan sejumlah anggota DPRD Pro-vinsi Jambi saat digelar rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi.

Saat itu, di depan para wakil rakyat, Gubernur Zumi Zola menegaskan apabila pem-berhentian tiga orang Direksi Bank Jambi itu sudah sesuai aturan karena para pemegang saham juga sudah berkonsul-tasi dengan OJK.

Zola juga mempersilahkan apabila ketiga komisaris yang diberhentikan itu melayang-kan gugatan ke pengadilan.

 

editor: Tim redaksi

 

(Visited 23 times, 1 visits today)
News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *