ACTA Gugat UU Pemilu 2017 ke MK

  • Whatsapp

IMG-20170726-WA0016

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM: Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Senin 24 Juli 2017 jam 11.00, mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusional (MK) atas UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disahkan oleh DPR padaKamis 20 Juli 2017 lalu.

Sekjend ACTA, Jamaal Yamani menyatakan, bahwa baru saja ACTA mengajukan gugatan ke MK terkait ada beberapa Pasal yang melanggar Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945.

Pasal yg diajukan Judicial Review ke MK tersebut adalah Pasal 222 ; yang mengatur tentang Presidential Threshold 20 % suara parlemen dan 25 % suara sah nasional.

ACTA menganggap bahwa Pasal 222 UU Pemilu yang mensyaratkan Parpol atau gabungan parpol pengusul Capres dan Cawapres mempunyai setidaknya 20 % kursi DPR sangat bertentangan dgn Pasal 4 , Pasal 6a, Pasal 28 d ayat (1), (3) UUD 1945″.

ACTA menilai, bahwa dalam aturan pasal 222 UU Pemilu 2017 sangat menabrak logika, yaitu sistem Presidensial yang diatur Pasal 4 UUD 1945. Selain itu Pasal 222 ini dinilai akan mempermudah Presiden terpengaruh, tersandera oleh partai politik, sehingga akhirnya bisa saja diduga melakukan bagi bagi jabatan kepada politisi dari partai pendukung.

Pasal 222 UU Pemilu 2017 jg sangat menyalahi Tata Cara dlm Pemilihan Presiden dan Wakilnya, yang diatur dalam Pasal 6 A (1) isinya sangat jelas mengatur bahwa yang bisa mengusulkan Capres dan cawapres adalah partai politik peserta Pemilu, tanpa ada ketentuan2 lain soal berapa perolehan kursi parlemen atau suara sah nasional pd Pemilu sebelumnya.

Pengaturan pasal 222, sangat menimbulkan Diskriminasi2 pd Parpol peserta Pemilu yang seharusnya berhak mengusulkan pasangan Capres dan cawapres. Parpol yang baru pertama akan ikut Pemilu dan parpol yang perolehan suara pada Pemilu sebelumnya tdk smp 20 % kehilangan hak untuk dpt mengusulkan Capres dan Cawapres tersebut.

Petitum ACTA, kata Jamal Yamani, memohon agar Majelis
Hakim MK dapat menyatakan bahwa Pasal 222 UU PEMILU sangat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
memiliki kekuatan mengikat.(dra)

Pos terkait