Agus Afandi : Penyelesaian Jembatan Baturusa Dua Terganjal Ganti Rugi Tanah

  • Whatsapp

jembatan-herman-nasional

PANGKALPINANG, AMUNISINEWS.COM–Kepala Bidang Bina Marga PU Provinsi Bangka Belitung Ir. Agus Afandi mengatakan, molornya penyelesaian proyek Multiyers Jembatan Baturusa Dua terganjal kasus ganti rugi tanah jalan menuju kearah jembatan tersebut. Hal itu dikatakan Agus saat dikonfirmasi amunisinews.com kemarin di teeminal 2 Cengkareng pas disaat mau berangkat pulang ke Pangkalpinang Jumat (21/10) di Jakarta.

“Saat ini proyek jembatan Baturusa Dua belum bisa diresmikan, karena masalah gantirugi lahan tanah yang terkena proyek jalan kearah jembatan tersebut masih belum selesai dan sampai sekarang pihak yang punya tanah masih minta ganti rugi yang tinggi dan kami belum ada kesepakatan masalah harga. PU juga sekarang menyerahkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk menghitung ganti rugi tanah tersebut”, kata Agus

Menyinggung mengenai laporan pemilik tanah H Samsuri yang beberapa bulan yang lalu pemilik tanah sempat melaporkan Agus ke Bareskrim Mabes Polri, Agus sudah meminta Pengacara Negara ( Kejaksaan) untuk membantunya.

“Saya sudah minta bantuan kepada Pengacara Negara ( Kejaksaan) untuk memdampingi saya dalam menghadapi laporan tersebut”, terang Agus.

Diketahui sebelumnya kegiatan proyek pekerjaan pembangunan jalan di kawasan lingkar timur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka yang menuju kearah Jembatan Baturusa Dua tersebut melintasi tanah H Samsuri yang sampai sekarang belum ada gantirugi, oleh sebab itu H Samsuri melaporkan Kabid Binamarga PU Provinsi Babel IR. Agus Afandi kepada Bareskrim Mabes Polri.

H Samsuri terpaksa melaporkan Kabid Bina Marga PU Provinsi Babel itu lantaran kesal tanahnya yang terkena kegiatan proyek pembangunan jalan lingkar tersebut tanpa  tanpa ganti rugi.

“Saya sangat kesal lantaran sebagian lahan milik saya di kawasan Dusun Mudel Air Anyir itu terkena kegiatan proyek jalan pihak PU Provinsi Babel. Padahal sebelumnya sudah berjanji akan membayar ganti rugi lahan yang kena itu sejak tahun 2012 lalu namun sampai sekarang belum juga direalisasikan,” ujar H Syamsuri saat ditemui di kantornya belum lama ini di Kota Pangkalpinang.

Menurut Syamsuri lahan miliknya yang diduga terkena kegiatan proyek pembangunan jalan tersebut yakni diperkirakan sekitar 4,5 hektar (ha) . Laporan Kepolisian nomor  (LP) ke mabes Polri : TBL/526/VII/2016/BARESKRIM, tertanggal 29 Juli 2016 lalu yang ditanda tangani oleh a.n. Perwira Siaga 1, Ahmadi SH.
Selain Agus Afandi, terkait penyerobotan tanah ini juga Kepala Dinas PU Provinsi Babel ikut dilaporkan.
Dalam surat resmi yang pernah dilayangkan kepada H Syamsuri ditanda tangani oleh perwira Polda Babel, Kombes Pol Toni Harsono disebutkan dalam surat itu perihal perkembangan hasil penelitian laporan Nomor : B/66/VIII/2016.

Surat yang ditujukan pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Babel kepada H Syamsuri tersebut sebagai tindak lanjut pihak kepolisian (Polda Babel) terkait laporan (LP) H Syamsuri ke pihak Bareskrim mabes Polri beberapa waktu lalu.

Agus Afandi sendiri saat dikonfirmasi amunisinews.com terkait laporan H Syamsuri itu justru membenarkan.Agus sendiri mengaku jika ia termasuk pimpinannya saat ini dipanggil pihak Ditreskrimum Polda Babel.

“Sebenarnya pemanggilannya senin kemarin (5/9/2016–red) berhubung kita ada kegiatan jadi rencana besok kita baru bisa ke Polda Babel terkait masalah laporan warga itu (H Syamsuri–red),” kata Agus ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/9/2016) siang.

Meski begitu Agus masih menyangsikan terkait status kepemilikan lahan warga tersebut (H Syamsuri), sebaliknya sepengetahuan ia lokasi lahan yang diduga terkena kegiatan proyek pihaknya itu dekat lokasi Jembatan Baturusa II, Dusun Mudel, Air Anyir, Merawang Bangka itu berstatus hak guna bangunan (HGB).

Terlebih lagi alasan pihaknya belumlah melakukan pembayaran ganti rugi lahan yang diklaim milik warga itu (H Syamsuri) lantaran pihaknya mengacu kepada peraturan atau ketentuan yang berlaku.

“Oleh karenanya kami tidak bisa serta merta bisa langsung membayar ganti rugi lahan warga di situ. Sebab ada peraturan baru yang disampaikan pihak KPK sehingga proses pencairan pembayaran ganti rugi lahan warga itu kita mengacu kepada ketentuan itu,” jelasnya. (man)

Pos terkait