Ahok Diingatkan Putusan Gubernur No. 2440 tahun 2016 Langkahi Putusan PK- MA

  • Whatsapp
wilmar-1oke
Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama mengeluarkan Putusan Gubernur No. 2440 tahun 2016. Putusan itu mengenai Pemanfaatan Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 205/Karet Tengsin Seluas 23.185 M2 atas nama PT Arthaloka Indonesia yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai fasilitas park and ride.

Putusan itu mengundang reaksi dari Ir Rudy Pamaputera, pemilik PT Mahkota Real Estate (MRE), yang juga pemilik tanah seluas 16.600 meter persegi, bagian dari HGB 205.

Melalui  kuasa hukumnya Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH, Ir Rudy menyampaikan kepada Gubernur Ahok bahwa PT MRE adalah pemilik sah dari tanah HGB No. 205 Karet Tengsin untuk tanah seluas 16.600 meter persegi berdasarkan putusan Penintajauan Kembali (PK) Mahkamah Agung ( MA)  No.: 472/PK/PDT/2000 tertanggal 28 Juni 2002.

Ini merupakan putusan dari upaya hukum terakhir yang dikeluarkan MA-RI. Tapi, putusan itu diintervensi oleh Menteri Keuangan dengan mengajukan perlawanan terhadap putusan eksekusi, sehingga MA mengeluarkan putusan PK No. 48/PK/2009 tanggal 15 September 2009 yang membatalkan penetapan eksekusi hak PT MRE.

“Tetapi, perlu dipahami bahwa putusan itu tidak membatalkan PK  No.: 472/PK/PDT/2000 yang memutuskan tanah seluas 16.600 meter persegi milik PT MRE,” tegas Wilmar Rizal Sitorus ketika dikonfirmasi Amunisinews.com dan deteksionline.com, Senin (9/1/2017).

Putusan PK yang saling bertentangan itulah yang menyebabkan tanah terkatung-katung puluhan tahun lamanya. Terakhir dimanfaatkan oleh perusahaan pengelola perparkiran yang diduga menyewa kepada PT Arthaloka, yang membuat Rudy Pamaputera  dirugikan dan merasa terdzolimi.

HGB 205 Sudah Dibatalkan

Sementara, pemberitahuan soal status tanah itu disampaikan PT MRE melalui surat tertanggal 7 Desember 2016 kepada Gubernur Ahok, yang kala itu sudah non aktif karena mengikuri Pilkada DKI 2017. Inti surat sangat jelas memberitahukan pula bahwa HGB No. 205/Karet Tengsin sudah dibatalkan oleh BPN sejak tahun 2009. Hingga sampai hati ini, atas dasar Putusan PK No.: 472/PK/PDT/2000, HGB atas nama PT Arthaloka tak bisa dipanjang lagi.

Wilmar sebenarnya ingin bertemu langsung dengan Ahok untuk menjelaskan secara rinci soal sejarah dan status tanah dengan membawa bukrti-bukti. “Ya di surat itu memang kami ajukan juga permohonan untuk dapat bertemu dengan Gubernur untuk mengingatkan jangan sampai sampai putusan gubernur merugikan pihak kami. Kami menunggu jawabannya,” ucap pengacara ini.

Sejauh ini, katanya, belum ada rencana untuk menggugat Putusan Gubernur No. 2440 tahun 2016 karena pihaknya lebih mengedepankan dialog terlebih dahulu agar putusan gubernur itu dibatalkan mengingat ada putusan PK dari MA. “Kami mengingatkan terlebih dahulu sebelum melakukan upaya hukum,” tandasnya (lis/dra)

 

Pos terkait