Aktivis Sesalkan Pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD Batanghari

  • Whatsapp

Oleh: Tim

Batanghari, amunisinews.co.id  – Saat suasana krisis keuangan di daerah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, seperti saat ini di tengah maraknya pandemi Covid-19, serta kondisi keuangan yang miris saat ini, dan juga setelah dana direfocusing bahkan hampir di semua rencana kegiatan fisik yang bersumber dari dana APBD dicoret, tapi Pembangunan rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Batanghari yang menelan anggaran lebih kurang Rp 1.8 milyar tetap berjalan. Sungguh sangat disayangkan pembangunan tersebut terkesan mubazir nantinya.

Demikian diungkap Usman Yusuf Aktivis dari LSM Komphital Batanghari kepada sejumlah awak media, dalam menyoroti pembangunan rumah dinas Ketua DPRD, baru-baru ini. “Kami sebagai aktivis sungguh sangat menyayangkan adanya proyek rumah dinas DPRD tersebut. Saya rasa masih banyak akses-akses yang perlu diperbaiki di kabupaten ini,” katanya.

Menurut Usman masih banyak kantor-kantor pelayanan publik yang sangat memprihatinkan.  Contohnya bangunan gedung Dinas Pendidikan, bangunan gedung Dinas Dukcapil dan banyak lagi lainnya.

“Belum lagi akses jalan yang ada dibeberapa kecamatan yang terancam putus, seperti akses Jalan Simpang Kilangan Menuju Desa Pompa Air, Jalan Menuju Desa Sungai Ruan, Pelayangan, Senami dan banyak lagi, coba liat dikalau musim hujan tak ubahnya arena off road”, ungkap Usman.

Usman menanyakan kenapa pembangunan Rumdis ketua DPRD tidak dicoret ? Pembangunan itu jadi prioritas sarana penunjang bukan fasilitas umum pelayanan publik. “Ini benar-benar aneh, sedangkan rumah dinas DPRD yang lama kan masih layak huni kenapa, kok, sekarang bangun baru lagi”, kata Usman.

Hal senada juga dikemukakan Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) DPD Kabupaten Batanghari Supan Sopian, SE. Menurutnya lebih baik membangun sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi orang banyak atau yang lebih menguntungkan bagi masyarakat, seperti jalan atau sarana pendidikan lain yang bisa dinikmati masyarakat Batanghari. “Kalau rumah dinas untuk wakil rakyat, cuma dinikmati segelintir orang”, tegasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *