Apresiasi untuk Pemkab Bangka yang Serius Dalam Penyelesaian Masalah dengan PT. GML

  • Whatsapp

Oleh, Budi Setiawan

BABEL, AMUNISINEWS.CO.ID.-Ruang OR Bina Praja Setda Bangka menggelar Rapat Koordinasi pada hari, Selasa,(8/6/ 21).Tindak lanjut Penyelesaian Terkait Tuntutan 8 Desa Terhadap Perusahaan Perkebunan PT. Gunung Maras Lestari (PT. GML).

Pimpinan Rapat di pimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bangka.di hadiri Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Kepala Bagian Hukum dan HAM, Camat Bakam, Camat pemali, Camat Puding Besar, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kab.  Bangka, Kades Bukit Layang, Kades Dalil, Kades Bakam, Kades mangka, Kades Mabat, Kades Kayu Besi, Kades Sempan, Kades puding Besar, BPD Bakam, BPD Mangka, BPD Mabat, BPD Dalil, BPD Bukit layang, BPD Puding Besar, BPD Kayu Besi dan BPD Sempan.

Dari hasil rapat hari ini terdapat beberapa kesimpulan antara lain :
1.Berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 58 dan Permentan nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 15 bahwa PT. Gunung Maras Lestari (PT. GML) bersedia memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Bila luasan kebun masyarakat yang telah dibangun/difasilitasi oleh PT. GML belum mencukupi dari kewajiban, maka PT. GML bersedia memotong dari luasan Hak Guna Usaha (HGU) kebun yang ada saat ini ketika perpanjangan HGU.
3.PT.GML akan melanjutkan program fasilitasi pembangunan kebun masyarakat melalui program KKSR MANDIRI dan apabila masyarakat yang tidak mau terikat perbankan maupun hutang, maka PT. GML bersedia menyiapkan bantuan bibit kelapa sawit bersertifikat yang diserahkan kepada masyarakat secara gratis diluar program KKSR Mandiri dan Revitalisasi.
4.PT. GML akan memperioritaskan tenaga kerja dari 8 (delapan) Desa wilayah operasional PT. GML non skill dan skill dengan seleksi di Desa terdampak;
5.Berdasarkan pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 7 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka PT. GML bersedia melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
6.Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka memfasilitasi penyelesaian dugaan dari masyarakat terhadap kawasan hutan produksi maupun IUP PT. Timah didalam HGU PT. GML.
7.PT. GML bersedia menyampaikan jawaban tertulis dari tuntutan masyarakat 8 Desa terdampak paling lambat tanggal 14 Juni 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Bangka untuk diteruskan ke Desa masing-masing/bersangkutan.

Alexander Francicus Anggota DPD RI dapil Prov.Bangka Belitung angkat bicara terkait persoalan ini.ketika dimintai komentar,

Alex melihat terkait persoalan Karut marut masalah perizinan Perkebunan sawit di prov. Kep.Babel dan melihat masalah Tenaga Kerja (Penyerapan ketenagakerjaan lokal terabaikan) yang selama ini pihak dari perusahan PT GML tidak memperhatikan tenaga lokal untuk dipekerjakan.

Lebih lanjut ditegaskan kembali, Kurangnya Sinkronisasi Pemerintah Pusat,Provinsi,Daerah masalah Regulasi Aturan. dan Harus melakukan kunjungan Spesifik ke prov. Kep.Babel untuk mendalami inti dari permasalahan Perkebunan sawit.

Senator asal Bangka belitung ini melihat hasil dengar aspirasi kemarin bersama BAP dengan para kades di kab Bangka.

Ketika rekan media konnfirmasi via WhatsApp Selasa,(8/6/21). Andri selaku kepala desa Bukit layang sangat berterimakasih dengan pemerintah kab. Bangka memfasilitasi pertemuan hari ini dalam tindak lanjut Virtual zoom dengan BAP DPD RI, kami apresiasi setinggi tingginya untuk pemkab Bangka.

Lebihlanjut ditegaskan,karena pemkab bangka serius dalam penyelesaian masalah dengan  PT. GML “Harapan Kami semoga PT. GML tidak ingkar janji dengan 7 point kesepakatan tadi Dan pihak pemkab dapat segera membentuk Tim dgn melibatkan 8 Desa untuk Actionnya,”tegas Andri.

Sehingga permasalahan ini mendapatkan win-win solution demi kesejahteraan masyarakat Dan pembangunan Desa
Secara terpisah Humas PT GML ketika dikonfirmasi via Wahtshap Rabu,(9/6/21) menjelaskan Mohon maaf dan mohon bersabar dulu ya pak, mengenai tanggapannya kita konsultasikan dulu dengan pimpinan, Insha Allah nanti disampaikan ke bpk, yang intinya kita tetap menganggapi secara positif apa-apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat atas kontribusi perusahaan dan ini semua kita jadikan sebagai bahan evaluasi dan intropeksi bagi perusahaan.

Polemik yang terjadi antara delapan Kepala Desa dan BPD di Kecamatan Bakam di Propinsi Bangka Belitung dengan PT Gunung Maras Lestari (PT GML) terus berlanjut. Pihak Kepala Desa dan BPD pun melaporkan permasalahan ini hingga ke Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI).

Permasalahan yang terjadi karena selama ini PT GML yang berada di wilayah mereka dinilai tak memberi kesejahteraan bagi masyarakat sekitar maupun bagi perkembangan desa. Selama ini masyarakat beserta Pemdes dan BPD mempertanyakan kebun plasma, penyerapan tenaga kerja ,CSR Dan Dugaan Tumpang tindih kepemilikan lahan PT GML dengan kawasan hutan Produksi Dan IUP PT. Timah.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Badan Akuntabilitas Publik DPD RI menggelar rapat dengar pendapat secara virtual, Rabu (2/6/2021) dengan mengundang para pihak terkait.

Dalam pertemuan tersebut melahirkan  6 poin, yakni:
1.Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Pemprov Babel, Pemkab Bangka dan PT GML berkomitmen untuk penyelesaikan pengaduan dari delapan desa di Kabupaten Bangka terkait tuntutan atas kemitraan membangun kebun plasma dan kesejahteraan masyarakat.
2.Pemprov Babel dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan melakukan koordinasi bersama dengan Pemkab Bangka dan PT GML terkait program kemitraan yang melibatkan masyarakat setempat sampai dengan masa perpanjangan HGU PT GML.
3.Pemkab Bangka akan mengajukan koordinasi dengan pihak terkait dengan penyediaan dokumen HGU PT GML.
4.PT GML akan menyiapkan jawaban atas seluruh pertanyaan dari perwakilan pemdes khususnya terkait CSR serta aspek ketenagakerjaan dalam hal penyerapan tenaga kerja yang melibatkan masyarakat setempat.
5.Pemkab Bangka akan memfasilitasi pertemuan antara Perwakilan Desa dan PT GML, sebelum dilaksanakan kunker BAP DPD RI.
6.BAP DPD RI akan melaksanakan kunker ke Kabupaten Bangka pada tanggal 16-18 Juni 2021 dalam rangka menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *